Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai bocoran berita acara pemeriksaan penyidik KPK terhadap anggota Fraksi Hanura DPR Miryam S. Haryani terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik sesuai dengan kenyataan.
"(Dengan adanya bocoran BAP) publik akhirnya tahu siapa menerima siapa tidak karena ini berkaitan banyak hal, ada keluarga saya, ada anak, istri, kredibilitas saya dan macam-macam, terkonfirmasi itu saya senang," katanya di Semarang, dikutip dari Antara, Kamis (30/3/2017).
Menurut mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan bocoran BAP Miryam merupakan petunjuk Tuhan untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya dan waktunya tepat.
Ganjar menyebutkan bahwa pernyataan Miryam dalam BAP seperti apa yang telah beberapa kali disampaikan ke publik.
Sebelumnya, dalam wawancara dengan awak media, Ganjar menyatakan pernah dikonfrontasi dengan Miryam oleh penyidik KPK dan dalam pertemuan itu, Miryam menyatakan tidak pernah memberi uang pada Ganjar.
"Allah memberikan jalan saja pada saya, karena pertama terkonfirmasi oleh cerita saya dulu bahwa saya dikonfrontasi oleh penyidik, dan yang saya ceritakan hari ini ada tulisannya ternyata, alhamdulillah," ujarnya.
Ganjar menilai beredarnya BAP tersebut membuat publik akan tahu bagaimana sikap dirinya soal proyek pengadaan e-KTP saat itu, termasuk kondisi dan fakta dalam kasus ini.
"Mungkin dari situ juga bisa menjelaskan alurnya seperti apa, dan siapa aktor yang ada di sana sehingga harapan saya publik lebih jelas," katanya.
Sebelumnya, dokumen BAP anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 dari Miryam beredar ke masyarakat melalui media sosial.
BAP tersebut banyak mengungkap mengenai proses pemeriksaan yang bersangkutan oleh penyidik KPK.
Dalam BAP setebal 27 halaman itu, diketahui jika Miryam diperiksa empat kali sebagai saksi atas terdakwa Sugiarto yaitu pada 1, 7, dan 14 Desember 2016 serta, 24 Januari 2017.
Miryam mengaku mendapat perintah dari Pimpinan Komisi II untuk membantu mengkoordinir pemberian dari Dukcapil dan mengaku menerima dua kali pengiriman dari Sugiharto.
Selanjutnya sesuai perintah Chairuman Harahap selaku Ketua Komisi II saat itu, ia membagi uang dalam amplop terpisah dan diserahkan kepada nama-nama yang terdata dalam daftar.
Pada pemberian kepada pimpinan Komisi II, Miryam memberikan keterangan khusus pada bagian nama Ganjar Pranowo.
Menurut dia, para pimpinan Komisi II seluruhnya menerima uang 3.000 Dollar Amerika kecuali satu orang, yakni Ganjar Pranowo, sedangkan lainnya, yakni Burhanuddin Napitupulu (Fraksi Golkar), Taufik Efendi (Fraksi Demokrat), dan Teguh Juwarno (Fraksi PAN), tidak ada kalimat menolak atau mengembalikan.
Berita Terkait
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Ganjar Soroti Pelaksanaan Demokrasi dan Isu Pilkada di Rakernas PDIP 2026
-
Tolak Wacana Pilkada via DPRD, Ganjar: Sikap PDI Perjuangan Sangat Jelas!
-
Buronan Korupsi e-KTP Paulus Tannos Gugat Praperadilan, KPK: DPO Tak Punya Hak
-
KPK Tak Hadir, Sidang Praperadilan Paulus Tannos Ditunda 2 Pekan
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
Terkini
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Bantah Tukar Guling dengan Thomas, Purbaya Jelaskan Tugas Wamenkeu Juda Agung
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur