Djarot Saiful Hidayat bersama warga Ciliwung, Jalan Kemuning, RT 11, RW 6, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan [Istimewa]
Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat akan mengikuti semua aturan main debat kandidat gubernur dan wakil gubernur yang akan diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Rabu, 12 April 2017.
"Kalau memang harus melibatkan kelompok warga harus ada jaminan itu betul-betul murni. Yang artinya independen tidak berpihak satu dan yang lain," demikian dikatakan Djarot di Jalan Cengkeh, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (30/3/2017).
Djarot senang jika nanti KPUD mengundang komunitas masyarakat yang berkaitan dengan fokus pembangunan untuk ikut terlibat dalam acara debat.
"Misalnya komunitas tentang kaum disabilitas, perempuan dan anak, transportasi. Itu yang saya pikir. Kalau menurut hemat saya bisa dilibatkan. Dengan catatan betul-betul independen," kata Djarot.
Beberapa waktu yang lalu, Ketua KPUD Jakarta Sumarno mengatakan format acara debat putaran kedua pilkada berbeda dengan putaran pertama.
"Selama ini rakyat mendengar pemimpin, sekarang pemimpin mendengar masyarakat. Karena itu, dalam debat nanti akan kami hadirkan kelompok-kelompok masyarakat yang independen, tidak berafiliasi, dan tidak dari binaan paslon (pasangan calon)," ujar Sumarno di kantor KPUD, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2017).
Sumarno menyebut komunitas masyarakat yang akan diundang untuk menghadiri acara debat yaitu nelayan, pengusaha kecil, guru honorer, dan pengguna transportasi umum.
Mereka akan diminta untuk berbagi cerita mengenai persoalan yang terjadi selama ini.
"Kalau memang harus melibatkan kelompok warga harus ada jaminan itu betul-betul murni. Yang artinya independen tidak berpihak satu dan yang lain," demikian dikatakan Djarot di Jalan Cengkeh, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (30/3/2017).
Djarot senang jika nanti KPUD mengundang komunitas masyarakat yang berkaitan dengan fokus pembangunan untuk ikut terlibat dalam acara debat.
"Misalnya komunitas tentang kaum disabilitas, perempuan dan anak, transportasi. Itu yang saya pikir. Kalau menurut hemat saya bisa dilibatkan. Dengan catatan betul-betul independen," kata Djarot.
Beberapa waktu yang lalu, Ketua KPUD Jakarta Sumarno mengatakan format acara debat putaran kedua pilkada berbeda dengan putaran pertama.
"Selama ini rakyat mendengar pemimpin, sekarang pemimpin mendengar masyarakat. Karena itu, dalam debat nanti akan kami hadirkan kelompok-kelompok masyarakat yang independen, tidak berafiliasi, dan tidak dari binaan paslon (pasangan calon)," ujar Sumarno di kantor KPUD, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2017).
Sumarno menyebut komunitas masyarakat yang akan diundang untuk menghadiri acara debat yaitu nelayan, pengusaha kecil, guru honorer, dan pengguna transportasi umum.
Mereka akan diminta untuk berbagi cerita mengenai persoalan yang terjadi selama ini.
Komentar
Berita Terkait
-
Megawati Beri Hard Warning ke Kader PDIP: Jangan Korupsi, Turun ke Bawah!
-
Rakernas I 2026: PDIP Bakal Umumkan Sikap Resmi Terkait Wacana Pilkada di Akhir Acara
-
PDIP Pasang Badan untuk Pandji, Djarot: Negara Jangan Mudah Tersinggung Oleh Kritik
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Djarot 'Ngamuk': Korupsi Segede Gajah Lewat, Kenapa Hasto dan Tom Lembong yang Cuma 'Kutu' Dihajar?
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
APPMBGI Ingatkan Potensi Tekanan Pasokan Pangan Imbas Program MBG
-
Presiden Iran Tolak Negosiasi di Bawah Tekanan dan Blokade
-
Bantah Isu Bansos Dipotong, Gus Ipul: Itu Narasi Menyesatkan dan Potensi Penipuan!
-
Donald Trump Klaim Terima Usulan Baru dari Iran usai Batalkan Misi Perundingan ke Pakistan
-
Donald Trump Batalkan Keberangkatan Utusan ke Pakistan, Negosiasi Iran AS Kembali Buntu
-
Motif Konyol 'Prank' Damkar Semarang Terungkap: Kesal Debitur Susah Ditagih Utang Rp2 Juta!
-
WHO Sebut Butuh Rp172 Triliun untuk Pulihkan Sistem Kesehatan Gaza dalam 5 Tahun
-
Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat
-
Bidik Top 50 Kota Global, Jakarta Resmi Jalin Kerja Sama Sister City dengan Jeju Korsel
-
SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!