Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak permohonan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dogiyai, Provinsi Papua. Sengketa pilkada ini sempat menjadi buah bibir, lantaran berkas permohonannya di MK sempat dicuri.
Ketua Majelis Hakim MK Arief Hidayat menegaskan, permohonan perkara tersebut ditolak karena pemohon tidak berkedudukan hukum.
”Pasangan calon Markus Waine dan Angkian Goo, selaku pemohon, tidak memunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo, seperti dimaksud Pasal 158 ayat 2 huruf a UU No 10/2016 tentang Pilkada mengenai ambang batas selisih suara, dan Pasal 7 ayat 2 huruf a PMK 1/2016,” tegas Arief Hidayat ketika membacakan amar putusan, seperti dilansir Antara, Selasa (4/4/2017).
Merujuk Pasal 158 ayat 2 huruf a UU No. 10/2016 tentang Pilkada, ambang batas selisih suara untuk Kabupaten Dogiyai adalah dua persen.
Sementara perolehan suara pemohon adalah 36.888 suara. Sedangkan perolehan suara pasangan calon pemenang adalah 46.034. Perbedaan perolehan suara kedua kandidat itu adalah 9.146 suara atau setara 19,8 persen.
Sebelumnya, MK mengakui kehilangan berkas permohonan gugatan sengketa Pilkada Dogiyai. Namun, Arief menegaskan pencurian berkas itu tidak memengaruhi putusan hukum terkait sengketa pilkada.
”Sebab, akta penerimaan permohonan sudah diterbitkan. Berkas yang hilang juga Cuma satu eksemplar, yakni berkas permohonan awal. Dokumen itu hanya berguna untuk menentukan permohonan itu masih berlaku atau sudah kedaluarsa,” tuturnya.
Baca Juga: Djarot: Saya Minta Maaf Tak Bisa Janjikan Rumah Murah DP 0 Persen
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless
-
Kewenangan Polri Terlalu Luas? Guru Besar UGM Desak Restrukturisasi Besar-Besaran