Suara.com - Wakil ketua tim sukes duet Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Muhamad Taufik, mengklarifikasi maraknya pemasangan spanduk bernuansa SARA bertuliskan Jakarta Bersyariah dalam beberapa hari terakhir. Dia menangkis keras isu perancang spanduk yang mengarah kepada timnya.
"Bukanlah. Ngapain juga kami sebarkan spanduk seperti itu. Kami mau damai, bukan mau memecah belah," kata Taufik di posko pemenangan Anies-Sandiaga, Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu ( 5/4/2017).
Sebaliknya, Taufik curiga kubu sebelah yang memasang spanduk-spanduk tersebut. Kubu sebelah yang dimaksud yaitu pendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.
"Itu, kan disebar oleh orang-orang yang takut Anies-Sandi menang. Ya siapa lagi kalau bukan orang yang tidak inginkan kita menang? Sudah kelihatan kok," ujar Taufik.
Taufik mengatakan relawan pendukung Anies-Sandiaga tentu tidak secara sepihak membuat alat peraga kampanye. Mereka tentu akan koordinasi terlebih dahulu.
"Kami kontrol semuanya. Pasti mereka itu komunikasi dulu dengan kami. Sudahlah, jangan dibolak-balik," tutur Taufik.
Spanduk-spanduk yang menjadi perbincangan hangat tersebut berisi tulisan Program 100 Hari Gubernur DKI Jakarta, Wujudkan Jakarta Bersyariah dan Bersama Umat Tegakan Syariat Islam di Jakarta, Selangkah Lagi Menuju Kemenangan. Di spanduk juga terdapat foto Anies-Sandiaga beserta tokoh-tokoh ormas, di antaranya pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab.
Pasangan Ahok dan Djarot Saiful Hidayat berkomitmen untuk menjadikan Ibu Kota Jakarta yang Pancasilais.
"Basuki-Djarot berkomitmen jadikan Jakarta yang mengedepankan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Kita menentang keras menjadikan Jakarta bersyariah," kata juru bicara Basuki-Djarot, Zuhairi Misrawi, Selasa (4/4/2017).
Hal itu dikatakan Gus Mis, sapaan Zuhairi Misrawi, menanggapi maraknya spanduk bernada sentimen agama itu.
Menurut dia kebhinnekaan menjadi suatu yang mutlak bagi Jakarta. Keberhasilan negeri ini karena mampu merawat kebhinnekaan.
"Kami minta Bawaslu, KPU, dan kepolisian bertindak tegas bagi pasangan lain yang membawa isu SARA dalam pilkada DKI Jakarta putaran kedua ini," katanya.
Pengamat politik Arbi Sanit mengatakan spanduk-spanduk bertuliskan Jakarta Bersyariah bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dia mengingatkan setiap warga negara tetap berkewajiban untuk membela dan mendukung utuhnya NKRI.
"Setiap warga negara Indonesia berkewajiban membela dan mendukung NKRI. Aparat negara wajib mengawasi dan mengontrol sikap dan tindakan siapa pun yang bertentangan dengan NKRI," katanya.
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka