Suara.com - Wakil ketua tim sukes duet Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Muhamad Taufik, mengklarifikasi maraknya pemasangan spanduk bernuansa SARA bertuliskan Jakarta Bersyariah dalam beberapa hari terakhir. Dia menangkis keras isu perancang spanduk yang mengarah kepada timnya.
"Bukanlah. Ngapain juga kami sebarkan spanduk seperti itu. Kami mau damai, bukan mau memecah belah," kata Taufik di posko pemenangan Anies-Sandiaga, Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu ( 5/4/2017).
Sebaliknya, Taufik curiga kubu sebelah yang memasang spanduk-spanduk tersebut. Kubu sebelah yang dimaksud yaitu pendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.
"Itu, kan disebar oleh orang-orang yang takut Anies-Sandi menang. Ya siapa lagi kalau bukan orang yang tidak inginkan kita menang? Sudah kelihatan kok," ujar Taufik.
Taufik mengatakan relawan pendukung Anies-Sandiaga tentu tidak secara sepihak membuat alat peraga kampanye. Mereka tentu akan koordinasi terlebih dahulu.
"Kami kontrol semuanya. Pasti mereka itu komunikasi dulu dengan kami. Sudahlah, jangan dibolak-balik," tutur Taufik.
Spanduk-spanduk yang menjadi perbincangan hangat tersebut berisi tulisan Program 100 Hari Gubernur DKI Jakarta, Wujudkan Jakarta Bersyariah dan Bersama Umat Tegakan Syariat Islam di Jakarta, Selangkah Lagi Menuju Kemenangan. Di spanduk juga terdapat foto Anies-Sandiaga beserta tokoh-tokoh ormas, di antaranya pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab.
Pasangan Ahok dan Djarot Saiful Hidayat berkomitmen untuk menjadikan Ibu Kota Jakarta yang Pancasilais.
"Basuki-Djarot berkomitmen jadikan Jakarta yang mengedepankan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Kita menentang keras menjadikan Jakarta bersyariah," kata juru bicara Basuki-Djarot, Zuhairi Misrawi, Selasa (4/4/2017).
Hal itu dikatakan Gus Mis, sapaan Zuhairi Misrawi, menanggapi maraknya spanduk bernada sentimen agama itu.
Menurut dia kebhinnekaan menjadi suatu yang mutlak bagi Jakarta. Keberhasilan negeri ini karena mampu merawat kebhinnekaan.
"Kami minta Bawaslu, KPU, dan kepolisian bertindak tegas bagi pasangan lain yang membawa isu SARA dalam pilkada DKI Jakarta putaran kedua ini," katanya.
Pengamat politik Arbi Sanit mengatakan spanduk-spanduk bertuliskan Jakarta Bersyariah bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dia mengingatkan setiap warga negara tetap berkewajiban untuk membela dan mendukung utuhnya NKRI.
"Setiap warga negara Indonesia berkewajiban membela dan mendukung NKRI. Aparat negara wajib mengawasi dan mengontrol sikap dan tindakan siapa pun yang bertentangan dengan NKRI," katanya.
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
Urai Penumpukan Roster CPMI Korea Selatan, Menteri Mukhtarudin Siapkan Langkah Strategis