Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto berharap ditunjuknya Oesman Sapta Odang menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bisa memperkuat hubungan antara lembaga tinggi negara. Khususnya, DPD dan DPR untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Ya tentu hubungan antara pimpinan lembaga kita harapkan solid dan bersama-sama bukan hanya pimpinan DPD tetapi yang lainnya karena kita selalu berikan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Novanto di DPR, Jakarta, Rabu (5/4/2017).
DPR tidak akan campur tangan terkait masalah legalitas pergantian pimpinan DPD ini. Oesman menjadi pimpinan DPD didampingi Nono Sampono dan Darmayanti Lubis, menggantikan Ketua DPD Muhammad Soleh, Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Ahmad Farouk.
"Tentu kami dari DPR RI khsususnya saya tidak mau ikut campur masalah berkaitan dengan masalah rumah tangga dari pada di DPD. Namun saya doakan semoga semua bisa selesai dengan baik cepat dan tentu kita harapkan melalui proses hukum yang berlaku," kata Ketua Umum Partai Golongan Karya ini.
Selain menjadi Ketua DPD, Oesman merupakan Wakil Ketua MPR. Bagi Novanto, masalah rangkap jabatan ini perlu diserahkan kepada keputusan Oesman.
"Kita serahkan ke pak oesman dan tentu selain saya kenal dan dia sahabat saya, apapun yang menjadi putusan pak oesman saya persilahkan," tutur Novanto.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!
-
Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar