Suara.com - Tim pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengklaim memnemukan sebanyak 15 ribu data Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda. Menanggapi hal itu, KPUD DKI Jakarta akan memeriksa temuan itu.
"Nanti malam kita akan duduk lagi dengan tim paslon untuk cross check temuan-temuan mereka seperti apa, apakah memang benar. Kalau memang benar akan diperbaiki. Jadi prinsipnya memang terus dilakukan penyempurnaan sebelum hari H (19 April 2017)," ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPUD) DKI Jakarta Sumarno di Gedung KPUD DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2017).
Tak hanya itu, ia menuturkan DPT tidak akan berubah. Namun KPUD akan menandai DPT yang ditemukan ganda.
"Bukan diubah, artinya akan ditandai. Kalau di satu TPS misalnya 500, kemudian ditemukan ada 10 yang ganda, dicoret yang 10 itu kemudian tidak akan diberikan hak pilih. Bukan kemudian kita pleno lagi penetapan DPT, tidak," kata dia.
Lebih lanjut, terkait C6 (Surat Undangan Pemberitahuan Memilih) KPUD kata Sumarno, akan menyelesaikan maksimal 3 hari sebelum pencoblosan.
"Justru malam nanti harus di-clear-kan, karena setelah ini KPU kota akan membuat C6 dan KPPS akan menulis C6 dan mendistribusikan ke para pemilih. Maksimal H-3," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Pasangan Anies-Sandi, Muhamad Taufik menyatakan masih terdapat 15 ribu data ganda yang harus dibersihkan. Putaran kedua pemilihan gubernur DKI Jakarta 19 April, kata Taufik harus berjalan demokratis dan bebas dari kecurangan serta terjadinya penggelembungan suara. Hal tersebut, bisa dihindari asalkan KPU DKI kembali melakukan penyisiran data ganda atau invalid.
Lalu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI itu mencontohkan, di Jakarta Utara ada 2.333 pemilih ganda. Di Pluit ada 200 pemilih ganda yang harus dilakukan penyisiran kembali oleh penyelenggara pemilu.
Dia menambahkan kontestasi pesta demokrasi lokal di Jakarta harus berjalan berjalan adil. Yakni, seluruh warga ibu kota yang memiliki hak demokrasi jangan dihalangi dengan berbagai macam alasan. Tetapi, warga luar Jakarta dapat memilih.
Baca Juga: Daeng Azis Dukung Anies-Sandi, Ahok: Ada Dendam Kalijodo
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya