Presiden Joko Widodo menerima kunjungan dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2017 di Istana Merdeka, Senin (10/4/2017). Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Adapun komisioner KPU yang hadir, yakni Ketua KPU Juri Ardiantoro, dan para anggota Ida Budhiati, Ferry Kurnia, Sigit Pamungkas, Hadar Nafis Gumay, Arief Budiman, Hasyim Asy'ari, serta Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim.
Kehadiran Komisioner KPU di Istana Merdeka tersebut untuk melaporkan tugas yang telah dikerjakan selama lima tahun pada tahun 2012 hingga 2017. Dalam pertemuan tersebut, Komisioner KPU menyerahkan lima buku yang masing-masing berisikan tentang pemilihan legislatif 2014, pemilihan presiden dan wakil presiden 2014, pilkada serentak 2015-2017, inovasi yang sudah dilakukan oleh KPU periode 2012-2017 dan pemilu dalam gambar atau dalam foto yang mencerminkan bagaimana pemilu diselenggarakan di seluruh Indonesia.
“Jadi lima buku itulah yang menjadi cerminan atau gambaran dari apa sudah kami lakukan selama lima tahun terakhir. Dan itu menjadi laporan kami kepada pemerintah, kepada DPR, dan kepada Presiden,” ucap Ketua KPU Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden.
Hal lain yang disampaikan kepada Presiden adalah persiapan Pilkada 2018 dan persiapan Pemilu serentak 2019. “Karena baik Pilkada 2018 yang akan diselenggarakan di 171 daerah dan diantaranya adalah provinsi-provinsi besar, maupun Pemilu 2019 tahapannya akan dimulai sejak tahun ini tahun 2017,” ucap Juri.
Dalam pertemuan itu, Juri mengatakan bahwa Presiden memberikan apresiasi kepada KPU yang sudah menjalankan tugasnya selama 5 tahun terakhir dengan baik dan menjalankan seluruh Pemilu Pilkada dengan baik. Walaupun, lanjut Juri, Presiden memberi catatan yang menjadi pekerjaan rumah untuk perbaikan pemilihan umum di masa mendatang. “Presiden memberikan catatan dan memberikan masukan-masukan untuk perbaikan Pemilihan mendatang,” ucap Juri.
Sebagai informasi, dari tujuh orang Komisioner KPU periode 2012-2017, terdapat dua nama yang terpilih menjadi Komisioner 2017-2022, yakni Arief Budiman dan Hasyim Asy’ari.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Diungkap KPK, Ustaz Khalid Basalamah Beralih dari Haji Furoda ke Khusus Gegara Dihasut Oknum Kemenag
-
KPK Ungkap Modus 'Pecah Kuota' Biro Haji: Sengaja Ciptakan Kelangkaan Demi Harga Mahal
-
Tanggapi Komeng dan Pramono Soal Banjir, PSI Desak Pemprov DKI Ikut Perbaiki Wilayah Hulu
-
Bus Transjakarta Pagi-pagi Buta Tabrak 4 Ruko di Cakung Jaktim, Banyak Korban!
-
Rp 1 Triliun Menguap, Siapa Oknum Pejabat Kemenag yang Dilobi Asosiasi Travel Haji di Jakarta?
-
Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli dan Eks Menteri LHK Siti Nurbaya, KPK Ungkap Alasannya!
-
Usai Periksa Dirjen PHU Kemenag, KPK Akui Kejar Juru Simpan Hasil Korupsi Kuota Haji
-
Nyesek! Disita KPK dari Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Haji, Uang Jemaah Tak Bisa Kembali?
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!