Suara.com - Andreas Tjahyadi, pengusaha yang juga kolega bisnis Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Sandiaga Uno, diminta berani menghadapi proses hukum terkait kasus yang membelitnya, yakni penggelapan hasil penjualan lahan tahun 2012.
Hal tersebut dituturkan Fransiska Kumalawati Susilo, kuasa pelapor, setelah Andreas dijemput paksa aparat Polda Metro Jaya setibanya dari bepergian dari luar negeri di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (13/4/2017).
Penjemputan paksa itu dilakukan karena Andreas dianggap tidak kooperatif dalam pemanggilan terkait kasus dugaan penggelapan hasil penjualan tanah di Jalan Curug Raya, Tangerang Selatan, Banten.
"Ya, harapan saya supaya mereka berani bertanggung jawab apa yang mereka sudah perbuat dan menyelesaikan masalah ini," kata Fransiska kepada Suara.com, Kamis (13/4/2017).
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo menjelaskan, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap Andreas.
"Iya masih diperiksa," kata Argo
Namun, Argo belum bisa menjelaskan secara terperinci mengenai materi pemeriksaan tersebut.
Andreas ke luar negeri setelah penyidik mengirimkan surat panggilan pertama pada Selasa (4/4). Berdasarkan data pihak Imigrasi, Andreas pergi ke luar negeri, Senin (3/4). Sebelum terbang ke Amerika Serikat, Andres sempat singgah di Jepang.
Selain melaporkan kasus dugaan penggelapan, Fransiska kembali melaporkan Sandiaga dan Andreas dalam kasus dugaan pemalsuan kuitansi. Kasus kedua masih berhubungan dengan kasus yang pertama tentang penggelapan penjualan tanah.
Baca Juga: Djarot Sadar Tak Semua Warga Jakarta Puas dengan Kerjanya
Berita Terkait
-
Perjelas Pelaku Teror, Polda Telaah CCTV Rumah Novel di Puslabfor
-
Beredar 'Chat Mesum', Tim Sandiaga Uno: Itu Serangan Politik
-
Viral! Video Obrolan Mesum Diduga Sandiaga Uno dan Artis MZ
-
Kapolda Metro: Ada Aktor Intelektual di Balik Teror Novel
-
Dijemput Paksa, Rekan Bisnis Sandiaga Uno Digelandang ke Mapolda
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT