Suasana Debat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (12/4/2017). [Suara.com/Oke Atmaja]
Survei mutakhir yang dilakukan internal tim sukses pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat menunjukkan elektoral Ahok-Djarot berada di atas pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
"Survei internal menunjukkan suara Ahok-Djarot telah menyalip perolehan dukungan Anies-Sandiaga. Namun perolehan Ahok-Djarot, menurut survei itu, masih di bawah 50 persen dan masih berada dalam rentang margin error," ujar juru bicara timses Ahok-Djarot, Raja Juli Antoni, Jumat (14/4/2017).
Survei internal menemukan ada tiga faktor yang dapat mengakibatkan Ahok-Djarot kalah.
Pertama karena faktor petugas penyelenggara pilkada yang tidak netral.
Raja mencontohkan kasus pemberian sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kepada Ketua KPUD Jakarta Sumarno karena dianggap tidak menjalin komunikasi dengan tim pasangan Ahok-Djarot sehingga acara acara penetapan pasangan cagub-cawagub di Hotel Borobudur, Jakarta, 4 Maret 2017, berlangsung terlambat dari jadwal.
"Sanksi DKPP kepada ketua KPU adalah peringatan serius agara KPU bekerja secara independen, netral dan tidak berpihak," kata Raja.
Belajar dari pengalaman pilkada putaran pertama, Raja meminta KPUD memastikan panitia pemungutan suara di TPS melaksanakan tugas dengan baik agar semua pendukung Ahok-Djarot dapat menggunakan hak pilih.
"Jangan sampai undangan (C6) tidak sampai kepada pendukung kami yang kemudian dijadikan alasan untuk tidak memilih atau boleh memilih pada jam terakhir namun ternyata surat suara habis," kata dia.
Kedua, karena politik uang yang dituduhkan kepada Ahok-Djarot.
"Sudah banyak laporan masuk bahwa basis Ahok-Djarot diserang pembagian sembako dengan alasan pasar murah. Nampaknya praktik money politics akan semakin gencar dilakukan menjelang tanggal 19 April," tuturnya.
Raja meminta pengawas pemilu menjalankan tugas semaksimal mungkin.
"Kami meminta Bawaslu untuk tegas mengawasi lapangan jelang pemilihan agar proses demokrasi tidak dicederai hal kotor semacam itu," ucap Raja.
Ketiga, karena intimidasi terhadap pendukung Ahok-Djarot dengan menggunakan isu SARA.
"Masih banyak forum-forum pengajian dan rumah ibadah yang dipergunakan untuk mengintimidasi pemilih Ahok-Djarot dengan mempergunakan isu SARA. Rizieq Shihab salah seorang pendukung utama Anies-Sandi di cermahnya terakhir di Surabaya mengajak para pendukungnya, pesilat dan jawara untuk datang ke Jakarta dengan alasan pengamanan yang sebenarnya merupakan bagian dari intimidasi," katanya.
Raja meyakini pendukung Ahok-Djarot dapat melawan intimidasi. Tapi, Raja tetap meminta aparat keamanan mengantisipasi adanya intimidasi.
"Namun saya percaya pendukung Ahok-Djarot sudah kuat melawan intimidasi dari hari ke hari. Saya berharap pihak keamanan dapat mengantipasi intimidasi dan teror yang akan menciderai proses demokrasi," katanya.
"Survei internal menunjukkan suara Ahok-Djarot telah menyalip perolehan dukungan Anies-Sandiaga. Namun perolehan Ahok-Djarot, menurut survei itu, masih di bawah 50 persen dan masih berada dalam rentang margin error," ujar juru bicara timses Ahok-Djarot, Raja Juli Antoni, Jumat (14/4/2017).
Survei internal menemukan ada tiga faktor yang dapat mengakibatkan Ahok-Djarot kalah.
Pertama karena faktor petugas penyelenggara pilkada yang tidak netral.
Raja mencontohkan kasus pemberian sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kepada Ketua KPUD Jakarta Sumarno karena dianggap tidak menjalin komunikasi dengan tim pasangan Ahok-Djarot sehingga acara acara penetapan pasangan cagub-cawagub di Hotel Borobudur, Jakarta, 4 Maret 2017, berlangsung terlambat dari jadwal.
"Sanksi DKPP kepada ketua KPU adalah peringatan serius agara KPU bekerja secara independen, netral dan tidak berpihak," kata Raja.
Belajar dari pengalaman pilkada putaran pertama, Raja meminta KPUD memastikan panitia pemungutan suara di TPS melaksanakan tugas dengan baik agar semua pendukung Ahok-Djarot dapat menggunakan hak pilih.
"Jangan sampai undangan (C6) tidak sampai kepada pendukung kami yang kemudian dijadikan alasan untuk tidak memilih atau boleh memilih pada jam terakhir namun ternyata surat suara habis," kata dia.
Kedua, karena politik uang yang dituduhkan kepada Ahok-Djarot.
"Sudah banyak laporan masuk bahwa basis Ahok-Djarot diserang pembagian sembako dengan alasan pasar murah. Nampaknya praktik money politics akan semakin gencar dilakukan menjelang tanggal 19 April," tuturnya.
Raja meminta pengawas pemilu menjalankan tugas semaksimal mungkin.
"Kami meminta Bawaslu untuk tegas mengawasi lapangan jelang pemilihan agar proses demokrasi tidak dicederai hal kotor semacam itu," ucap Raja.
Ketiga, karena intimidasi terhadap pendukung Ahok-Djarot dengan menggunakan isu SARA.
"Masih banyak forum-forum pengajian dan rumah ibadah yang dipergunakan untuk mengintimidasi pemilih Ahok-Djarot dengan mempergunakan isu SARA. Rizieq Shihab salah seorang pendukung utama Anies-Sandi di cermahnya terakhir di Surabaya mengajak para pendukungnya, pesilat dan jawara untuk datang ke Jakarta dengan alasan pengamanan yang sebenarnya merupakan bagian dari intimidasi," katanya.
Raja meyakini pendukung Ahok-Djarot dapat melawan intimidasi. Tapi, Raja tetap meminta aparat keamanan mengantisipasi adanya intimidasi.
"Namun saya percaya pendukung Ahok-Djarot sudah kuat melawan intimidasi dari hari ke hari. Saya berharap pihak keamanan dapat mengantipasi intimidasi dan teror yang akan menciderai proses demokrasi," katanya.
Komentar
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya