Suara.com - Kubu Anies Baswedan-Sandiaga Uno menyebut wilayah yang menjadi sasaran aksi bagi-bagi sembako murah yang diduga dilakukan kubu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat merupakan basis pendukung Anies-Sandiaga.
"Ini sudah sangat masif disebarkan di beberapa titik dan tragisnya disebarkan seperti sesuai dengan broadcast yang beredar sebelumnya, di kawasan TPS kantong Anies-Sandi menang. Itu cocok dengan titik disebar sembako," kata sekretaris tim sukses Anies-Sandiaga, Syarif di Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2017).
Syarif mengatakan kelompok yang membagi-bagikan sembako mengenakan kemeja kotak-kotak dan terang-terangan mengatasnamakan relawan Ahok-Djarot.
"Kami sudah beberapakali ke bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) DKI laporkan ini. Sudah tiga kali. Kalau kami ingin laporkan ini kembali, kami siapkan dulu fakta-fakta di lapangan," ujar Syarif.
Syarif mengingatkan sudah diatur undang-undang bahwa masa tenang masing-masing kubu dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketenangan, apalagi bagi-bagi sembako.
"Ternyata ada, kami sebut indikasi kuat dan beberapa fakta juga ada tentang dugaan pelanggaran pilkada," kata Syarif.
Kubu Ahok dan Djarot merasa diserang dengan isu membagi-bagikan sembako kepada warga menjelang pilkada Jakarta yang akan diselenggarakan pada Rabu (19/4/2017).
"Dua hari ini kami difitnah, katanya secara masif bagi-bagi sembako. Padahal, jelas timses Ahok-Djarot tidak pernah lakukan itu," ujar juru bicara tim sukses Ahok-Djarot, Raja Juli Antoni.
Menurut Raja Juli semenjak terjun ke dunia politik, Ahok anti terhadap politik uang demi mendapatkan kedudukan.
"Dari sejak awal clear, instruksi Ahok tidak boleh main politik uang," kata dia.
Raja Juli mengimbau masyarakat untuk melaporkan temuan politik uang ke badan pengawas pilkada, terutama yang dilakukan oleh orang-orang yang mengenakan seragam kotak-kotak khas kampanye Ahok-Djarot.
"Mudah sekali orang pakai baju kotak-kotak menamakan timses Ahok-Djarot. Bisa jadi ini strategi lawan," kata dia.
Tag
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
- 5 Rekomendasi Sepeda Roadbike Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pemula hingga Harian
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Prabowo Kumpulkan 1.500 Komandan Satuan TNI di Bogor: Kobarkan Semangat Maju Tak Gentar
-
Respons Pratikno Soal Kasus Daycare Aceh: Ada Proses Hukum, Trauma Healing hingga Penutupan
-
Ketum Posyandu Tri Tito Karnavian Dorong Pemulihan Warga Huntara Aceh Utara: Bansos dan Senam Sehat
-
Marak Kasus Kekerasan Anak, Menko PMK Instruksikan Pemda Audit Seluruh Daycare
-
Tak Ikut di Monas, Perisai dan GMNI: May Day Itu Bentuknya Harus Perlawanan, Bukan Lagi Pesta Pora
-
3 WNI Diciduk di Makkah Terkait Haji Ilegal, Ada Petugas yang Terlibat?
-
Butuh 2 Abad Samai Harta Prabowo, Perempuan Mahardika: Buruh Mustahil Sejahtera di Sistem Oligarki!
-
Borok Baru Fadia Arafiq, KPK Usut Dugaan Korupsi Jatah Makan Pasien RS Pekalongan
-
Rugikan Negara Rp2,1 Triliun, Eks Direktur SMP Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Kritik Rencana Sertifikasi Aktivis HAM, Legislator PKB: Perlindungan Tak Boleh Bergantung Negara