Borok Baru Fadia Arafiq, KPK Usut Dugaan Korupsi Jatah Makan Pasien RS Pekalongan

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah memberikan perhatian serius terhadap dugaan praktik lancung dalam sektor kesehatan di Jawa Tengah.

Lembaga antirasuah tersebut dilaporkan sedang mendalami dugaan korupsi terkait pengadaan makanan pada rumah sakit di Kabupaten Pekalongan.

Kasus ini mencuat seiring dengan proses hukum yang menjerat Fadia Arafiq saat dirinya menjabat sebagai Bupati Pekalongan.

Penyidikan ini merupakan pengembangan dari kasus utama yang melibatkan perusahaan keluarga sang bupati.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa lembaga antirasuah mendalami hal tersebut ketika menyidik dugaan korupsi terkait pengadaan tenaga alih daya atau outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan lewat perusahaan keluarga, yakni PT Raja Nusantara Berjaya (RNB).

Pendalaman ini dilakukan untuk melihat sejauh mana intervensi kekuasaan memengaruhi pemenangan tender di sektor-sektor krusial, termasuk kebutuhan logistik pasien di rumah sakit.

"Apakah ada praktik konflik kepentingan di sana atau seperti apa? Terutama dalam pengondisian pemenangan PT RNB ini untuk bisa mengerjakan pengadaan di rumah sakit," ujar Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Pihak penyidik meyakini bahwa pola yang digunakan dalam pengadaan makanan rumah sakit memiliki kemiripan dengan pengadaan tenaga alih daya yang sebelumnya telah terendus.

Keberadaan PT RNB sebagai kendaraan bisnis keluarga menjadi titik sentral dalam pemeriksaan ini.

Baca Juga: KPK Selidiki Peran Suami Fadia Arafiq di Pusaran Korupsi Proyek Outsourcing

KPK berupaya membedah mekanisme penunjukan perusahaan tersebut dalam berbagai proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Guna memperkuat alat bukti dan melengkapi berkas perkara, KPK telah mengambil langkah hukum lanjutan terkait status penahanan tersangka.

Budi mengatakan KPK memutuskan memperpanjang penahanan Fadia Arafiq mulai 3 Mei hingga 1 Juni 2026, untuk mendalami perkaranya sekaligus melengkapi berkas penyidikan.

Langkah ini diambil agar tim penyidik memiliki waktu yang cukup untuk menelusuri dokumen-dokumen kontrak dan memeriksa saksi-saksi terkait.

"Mengingat masa perpanjangan penahanan pertama akan habis pada 2 Mei 2026," katanya sebagaimana dilansir Antara.

Kasus yang menjerat penyanyi lagu "Cik Cik Bum Bum" ini bermula dari OTT oleh tim penindakan KPK pada 3 Maret 2026 di wilayah Semarang, Jawa Tengah.