Suara.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti mengatakan pelaku dugaan penyebaran selebaran kampanye hitam untuk menyudutkan calon pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno adalah kalangan profesional.
"Pelaku yang menyebarkan profesional, yang dibayar untuk menyebarkan," kata Mimah di Markas Kodam Jaya, Jalan Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (13/2/2017)
Mimah belum tahu dalang di balik penyebaran selebaran tersebut. Kata dia, pelaku juga tidak mengetahui tujuan dari orang diduga memerintahkan dirinya untuk membuat kampanye hitam.
"Mereka tidak mengetahui tujuan selebaran. Kita belum tahu siapa sebenarnya yang menyebarkan," kata Mimah.
Dia mengatakan jika saat ini pihaknya masih menyelidiki pelaku tersebut apakah masuk dalam bagian tim sukses salah satu paslob tertentu atau tidak.
"Yang jelas akan kita lihat apakah pembagian selebaran mengarah pada kampanye. Kita akan cari tahu apakah pelaku ini, termasuk dalam salah satu tim kampanye," kata dia.
Mimah menambahkan jika ditemukan pelaku termasuk tim sukses, maka pihaknya akan menyerahkan kepada pihak kepolisian karena sudah termasuk dugaan tindak pidana.
"Bila unsur-unsur terpenuhi maka kita dapat mengenakan sebagai dugaan tindak pidana pemilu, karena kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU provinsi. Dan itu berlaku setiap paslon," kata dia.
Lebih lanjut, Mimah mengataka pihaknya juga tengah berkoodinasi dengan polisi dan kejaksaan untuk mengusut kasus dugaan kampanye hitam tersebut.
"Iya ini kan tindak pidana, maka pembahasan melalui kepolisian dan kejaksaan," katanya.
Baca Juga: Ada Kampanye Hitam, Anies-Sandiaga: Kami Biasa Difitnah
Sebelumnya, Panitia Pengawas Pemilu, atau Panwaslu Jakarta Barat, mengungkapn lokasi penyimpanan brosur kampanye hitam yang diduga untuk menyudutkan paslon Anies-Sandiaga di Jalan Asem RW 08, Kelurahan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (12/2/2017) lalu. Rumah kontrakan tersebut menyimpan hampir sebanyak 900 ribu eksplar brosur kampanye hitam.
Tim Pemenangan paslon Anies-Sandiaga mengecam penyebaran brosur kampanye hitam yang menyudutkan kandidat paslon jagoan mereka
"Kami sangat menyayangkan kejadian ini karena menjatuhkan Anies-Sandi dengan cara yang tidak elok dan kampungan," kata Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pengamanan Anies-Sandi Yupen Hadi melalui siaran pers di Jakarta, Rabu.
Menurut Yupen, penyebaran brosur berisi kampanye hitam tersebut bertentangan dengan hukum. Seharusnya, bila ada pihak yang tidak senang dengan Anies-Sandi, menggunakan cara-cara yang elegan dan tidak melanggar hukum.
Yupen berharap Bawaslu DKI Jakarta beserta aparat kepolisian dapat mengusut kasus tersebut hingga tuntas.
"Jangan berhenti di pelaku yang menyebarkan. Otak di balik kasus ini juga harus terungkap," tuturnya.
Tag
Berita Terkait
-
Ada Kampanye Hitam, Anies-Sandiaga: Kami Biasa Difitnah
-
Survei LKPI: Anies Lolos ke Putaran Kedua, Ahok-Agus SBY Bersaing
-
Misteri "Sepatu Hartono" di Debat Pilkada DKI Hebohkan Dunia Maya
-
"Ibu Awi" dan "Ibu Cecep" Mendadak Terkenal karena Debat Pilkada
-
Anies Baswedan Ngaku Tak Ada Motif Politis Ikuti Aksi 112
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
- 3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
Pilihan
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
Terkini
-
Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR Bakal Safari Minta Masukan Partai Politik
-
AJI dan PBHI Soroti Batalyon Teritorial Pembangunan: Demokrasi Dipersempit, Pers Terancam Dibungkam
-
Istana Jadwalkan Pelantikan Pimpinan BGN Nanik S Deyang Dkk Pekan Depan
-
Prasetyo Hadi Ungkap Alasan Prabowo Pilih Nanik S Deyang Pimpin BGN
-
Roman Politik di Balik Harlah Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?
-
Konflik Lahan Rumpin vs TNI AU Belum Tuntas, Warga Kembali Mengadu di Aksi Kamisan
-
Said Iqbal Dikabarkan Masuk Kabinet Prabowo, Tinggal Tunggu Pelantikan?
-
KPK Bongkar Transaksi Aneh Anak Buah Silmy Karim: Bayar Rumah Mewah Pakai Kepingan Emas
-
Modus Licin Staf Imigrasi, Pakai Rekening OB dan Cleaning Service Buat Tampung Duit Suap Izin WNA
-
Kejagung Diminta Usut Tuntas Korupsi MBG Dadan Cs dan Dugaan Monopoli Dapur