Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. [Suara.com/Dian Rosmala]
Calon gubernur Jakarta Anies Baswedan mengkritik cara berpikir Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi yang melontarkan usulan agar pilkada tahun 2022 sebaiknya melalui DPRD agar jangan terjadi lagi perpecahan di tengah masyarakat.
"Jadi pak wali kota bacaannya harus ditambah. Yang saya maksud dengan menambah bacaan, bukan saja jumlah bahan bacaan. Cara membacanya harus diperluas, sebelum sampai pada kesimpulan seberani itu, ya," kata Anies di rumahnya, Jalan Lebak Bulus Dalam II, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (28/4/ 2017).
Kemudian Anies meminta Tri untuk membuktikan ucapan tentang adanya benturan-benturan sesama anggota masyarakat di tengah pilkada periode 2017-2022.
"Jadi pak wali kota bacaannya harus ditambah. Yang saya maksud dengan menambah bacaan, bukan saja jumlah bahan bacaan. Cara membacanya harus diperluas, sebelum sampai pada kesimpulan seberani itu, ya," kata Anies di rumahnya, Jalan Lebak Bulus Dalam II, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (28/4/ 2017).
Kemudian Anies meminta Tri untuk membuktikan ucapan tentang adanya benturan-benturan sesama anggota masyarakat di tengah pilkada periode 2017-2022.
Bagi Anies dalam pilkada Jakarta tidak terjadi benturan di masyarakat.
"Media sosial itu menjadi tempat perbenturan yang sangat keras, perbenturan apapun juga," kata Anies.
Anies menekankan pentingnya meletakkan proses demokrasi di dalam perspektif yang besar.
Anies meminta Tri jangan terlalu cepat membuat kesimpulan.
"Indonesia dikagumi banyak tempat, hasil pilkada segini banyaknya, tunjukkan mana yang berantem? Nggak ada itu," kata Anies.
Konteks usulan Tri berangkat dari panasnya situasi politik pilkada Jakarta periode 2017-2022.
Menurut dia tak hanya di Jakarta, pilkada langsung di daerah lain, ternyata juga membuat masyarakat terbelah-belah.
Itu sebabnya, menurut dia, mendingan gubernur dipilih melalui DPRD.
Itu sebabnya, menurut dia, mendingan gubernur dipilih melalui DPRD.
Usulan agar kepala daerah tak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat, tapi lewat DPRD, pernah menjadi perdebatan panas dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR.
Kalangan yang menolak kepala daerah dipilih DPRD menganggap aturan itu merupakan kemunduran proses pembelajaran demokrasi.
Komentar
Berita Terkait
-
Alasan Ketum Golkar Bahlil Kebut RUU Pilkada Dipilih DPRD: Sistem Politik Sekarang Mahalnya Minta Ampun!
-
Berapa Bayaran Reza Rahadian Sekali Main Film? Kini Terancam Jadi Pengangguran usai Ikut Demo
-
Kocak! Begini Reaksi Andovi da Lopez Tahu Namanya Masuk Daftar Artis 'Terancam' Jadi Pengangguran Usai Demo
-
CEK FAKTA: Kediaman Presiden Jokowi di Solo Dikepung Massa Demo RUU Pilkada
-
Siapa Muhammad Iqbal Ramadhan, Korban Polisi Brutal Saat Demo Tolak RUU Pilkada?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP POCO RAM Besar dan Kamera Bagus, Cek di Sini!
- Promo Alfamart Hari Ini 30 April 2026, Tebus Suka Suka Diskon 60 Persen
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Sepatu Lari Diadora Diskon 50 Persen di Sports Station, Harga Jadi Rp200 Ribuan
- 5 Cushion Matte untuk Menutupi Bekas Jerawat dan Noda Hitam, Harga Terjangkau
Pilihan
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
Terkini
-
Misteri Kematian Dokter Internship dr. Myta, Kemenkes Didesak Lakukan Investigasi Menyeluruh
-
Hubungan Memanas, Militer Iran Klaim Miliki Bukti AS Siapkan Konflik Baru
-
Arief Pramuhanto Disebut Korban Kriminalisasi Terberat, Pengacara: Tak Ada Aliran Dana
-
Skandal Chromebook, Prof Suparji: Langkah JPU Tuntut Penjara Ibrahim Arief Tepat
-
Sentil 'Akal-akalan' Aplikator, Driver Ojol: Potongan Terasa 30 Persen, Berharap pada Perpres Baru
-
May Day 2026, Menaker Yassierli Tegaskan Negara Komitmen Lindungi Pekerja hingga ke Tengah Laut
-
Tak Ditemui Pemerintah karena Demo di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Bubarkan Diri Janji Balik Lagi
-
Tak Puas Sampaikan Aspirasi di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Sempat Bakar Ban Coba Terobos Barikade
-
Momentum Hardiknas, BEM SI Demo di Patung Kuda Sampaikan 10 Tuntutan, Ini Isinya
-
Megawati Ingatkan Republik Milik Bersama, Tolak Alasan Biaya Mahal untuk Ubah Sistem Pemilu