Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) [Antara/Indrianto Eko Suwarso]
Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yakin tidak akan ada perubahan tunjangan kinerja daerah bagi pegawai negeri sipil di pemerintahan yang baru.
Besaran TKD sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 108 tahun 2016 tentang TKD Administrasi dan Fungsional.
"Karena dasarnya pergub. TKD ini pergub, saya kira logikanya sama. Nggak mungkin gubernur baru mau ganti pergub," ujar Ahok di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Jumat (28/4/2017).
Tapi, kata Ahok, nanti tergantung juga pada situasi yang akan datang.
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bisa saja mengubah peraturan gubernur jika ada tekanan besar dari DPRD.
Ahok mengatakan anggota DPRD bisa saja memainkan APBD. Jika itu terjadi, pos TKD paling potensial untuk diutak-atik.
"Kalau banyak belanja yang nggak penting. Curi uang lagi, makan lagi (uang APBD). Pasti yang disembelih adalah TKD. Karena tunjangan tinggi sekali," kata Ahok.
"Sebenarnya lebih banyak belanja, tapi kalau belanja dicolong, ini (TKD) pasti akan dipangkas," Ahok menambahkan.
Besaran TKD sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 108 tahun 2016 tentang TKD Administrasi dan Fungsional.
"Karena dasarnya pergub. TKD ini pergub, saya kira logikanya sama. Nggak mungkin gubernur baru mau ganti pergub," ujar Ahok di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Jumat (28/4/2017).
Tapi, kata Ahok, nanti tergantung juga pada situasi yang akan datang.
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bisa saja mengubah peraturan gubernur jika ada tekanan besar dari DPRD.
Ahok mengatakan anggota DPRD bisa saja memainkan APBD. Jika itu terjadi, pos TKD paling potensial untuk diutak-atik.
"Kalau banyak belanja yang nggak penting. Curi uang lagi, makan lagi (uang APBD). Pasti yang disembelih adalah TKD. Karena tunjangan tinggi sekali," kata Ahok.
"Sebenarnya lebih banyak belanja, tapi kalau belanja dicolong, ini (TKD) pasti akan dipangkas," Ahok menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Ahok Ngamuk di Sidang Korupsi LNG Pertamina: Saya Paling Benci Korupsi, Akan Saya Sikat!
-
Ahok Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina Rp1,7 Triliun, Irit Bicara Saat Tiba di Tipikor
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP POCO RAM Besar dan Kamera Bagus, Cek di Sini!
- Promo Alfamart Hari Ini 30 April 2026, Tebus Suka Suka Diskon 60 Persen
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Sepatu Lari Diadora Diskon 50 Persen di Sports Station, Harga Jadi Rp200 Ribuan
- 5 Cushion Matte untuk Menutupi Bekas Jerawat dan Noda Hitam, Harga Terjangkau
Pilihan
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
Terkini
-
Misteri Kematian Dokter Internship dr. Myta, Kemenkes Didesak Lakukan Investigasi Menyeluruh
-
Hubungan Memanas, Militer Iran Klaim Miliki Bukti AS Siapkan Konflik Baru
-
Arief Pramuhanto Disebut Korban Kriminalisasi Terberat, Pengacara: Tak Ada Aliran Dana
-
Skandal Chromebook, Prof Suparji: Langkah JPU Tuntut Penjara Ibrahim Arief Tepat
-
Sentil 'Akal-akalan' Aplikator, Driver Ojol: Potongan Terasa 30 Persen, Berharap pada Perpres Baru
-
May Day 2026, Menaker Yassierli Tegaskan Negara Komitmen Lindungi Pekerja hingga ke Tengah Laut
-
Tak Ditemui Pemerintah karena Demo di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Bubarkan Diri Janji Balik Lagi
-
Tak Puas Sampaikan Aspirasi di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Sempat Bakar Ban Coba Terobos Barikade
-
Momentum Hardiknas, BEM SI Demo di Patung Kuda Sampaikan 10 Tuntutan, Ini Isinya
-
Megawati Ingatkan Republik Milik Bersama, Tolak Alasan Biaya Mahal untuk Ubah Sistem Pemilu