Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) [Antara/Indrianto Eko Suwarso]
Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yakin tidak akan ada perubahan tunjangan kinerja daerah bagi pegawai negeri sipil di pemerintahan yang baru.
Besaran TKD sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 108 tahun 2016 tentang TKD Administrasi dan Fungsional.
"Karena dasarnya pergub. TKD ini pergub, saya kira logikanya sama. Nggak mungkin gubernur baru mau ganti pergub," ujar Ahok di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Jumat (28/4/2017).
Tapi, kata Ahok, nanti tergantung juga pada situasi yang akan datang.
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bisa saja mengubah peraturan gubernur jika ada tekanan besar dari DPRD.
Ahok mengatakan anggota DPRD bisa saja memainkan APBD. Jika itu terjadi, pos TKD paling potensial untuk diutak-atik.
"Kalau banyak belanja yang nggak penting. Curi uang lagi, makan lagi (uang APBD). Pasti yang disembelih adalah TKD. Karena tunjangan tinggi sekali," kata Ahok.
"Sebenarnya lebih banyak belanja, tapi kalau belanja dicolong, ini (TKD) pasti akan dipangkas," Ahok menambahkan.
Besaran TKD sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 108 tahun 2016 tentang TKD Administrasi dan Fungsional.
"Karena dasarnya pergub. TKD ini pergub, saya kira logikanya sama. Nggak mungkin gubernur baru mau ganti pergub," ujar Ahok di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Jumat (28/4/2017).
Tapi, kata Ahok, nanti tergantung juga pada situasi yang akan datang.
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bisa saja mengubah peraturan gubernur jika ada tekanan besar dari DPRD.
Ahok mengatakan anggota DPRD bisa saja memainkan APBD. Jika itu terjadi, pos TKD paling potensial untuk diutak-atik.
"Kalau banyak belanja yang nggak penting. Curi uang lagi, makan lagi (uang APBD). Pasti yang disembelih adalah TKD. Karena tunjangan tinggi sekali," kata Ahok.
"Sebenarnya lebih banyak belanja, tapi kalau belanja dicolong, ini (TKD) pasti akan dipangkas," Ahok menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
-
Air Laut Nyaris Sejajar Tanggul Pantai Mutiara, Bisa Bikin Monas Kebanjiran?
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Truk Kontainer Mogok di Tanjung Duren, Sejumlah Rute Transjakarta Pagi Ini Terlambat
-
Polda Metro Jaya Tutup UKW 2025, 77 Wartawan Dinyatakan Kompeten
-
Begini Respons Mendagri Soal Aksi Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih
-
Kepala Daerah Papua Diminta Jaga Raja Ampat, Prabowo: Jangan Sampai Dirusak Wisatawan!
-
Presiden Prabowo Sudah Teken PP, Begini Formula Kenaikan Upah 2026 yang Akan Berlaku
-
Tolak Politik Upah Murah, Puluhan Ribu Buruh Siap Kepung Istana pada 19 Desember
-
KPK Periksa Gus Yaqut soal Aliran Dana PIHK Hingga Kerugian Negara
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak