Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) [Antara/Indrianto Eko Suwarso]
Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yakin tidak akan ada perubahan tunjangan kinerja daerah bagi pegawai negeri sipil di pemerintahan yang baru.
Besaran TKD sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 108 tahun 2016 tentang TKD Administrasi dan Fungsional.
"Karena dasarnya pergub. TKD ini pergub, saya kira logikanya sama. Nggak mungkin gubernur baru mau ganti pergub," ujar Ahok di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Jumat (28/4/2017).
Tapi, kata Ahok, nanti tergantung juga pada situasi yang akan datang.
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bisa saja mengubah peraturan gubernur jika ada tekanan besar dari DPRD.
Ahok mengatakan anggota DPRD bisa saja memainkan APBD. Jika itu terjadi, pos TKD paling potensial untuk diutak-atik.
"Kalau banyak belanja yang nggak penting. Curi uang lagi, makan lagi (uang APBD). Pasti yang disembelih adalah TKD. Karena tunjangan tinggi sekali," kata Ahok.
"Sebenarnya lebih banyak belanja, tapi kalau belanja dicolong, ini (TKD) pasti akan dipangkas," Ahok menambahkan.
Besaran TKD sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 108 tahun 2016 tentang TKD Administrasi dan Fungsional.
"Karena dasarnya pergub. TKD ini pergub, saya kira logikanya sama. Nggak mungkin gubernur baru mau ganti pergub," ujar Ahok di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Jumat (28/4/2017).
Tapi, kata Ahok, nanti tergantung juga pada situasi yang akan datang.
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bisa saja mengubah peraturan gubernur jika ada tekanan besar dari DPRD.
Ahok mengatakan anggota DPRD bisa saja memainkan APBD. Jika itu terjadi, pos TKD paling potensial untuk diutak-atik.
"Kalau banyak belanja yang nggak penting. Curi uang lagi, makan lagi (uang APBD). Pasti yang disembelih adalah TKD. Karena tunjangan tinggi sekali," kata Ahok.
"Sebenarnya lebih banyak belanja, tapi kalau belanja dicolong, ini (TKD) pasti akan dipangkas," Ahok menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
-
Dari Rival Sengit Jadi Kawan Koalisi? Anies Baswedan Jawab Soal Potensi 'Duet' dengan Ahok
Terpopuler
- 7 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 50 Tahun, Atasi Garis Penuaan
- Sosok Profesor Kampus Singapura yang Sebut Pendidikan Gibran Cuma Setara Kelas 1 SMA
- 14 Kode Redeem FC Mobile Hari Ini 7 Oktober 2025, Gaet Rivaldo 112 Gratis
- 3 Link DANA Kaget Khusus Hari Ini, Langsung Cair Bernilai Rp135 Ribu
- 5 Fakta Heboh Kasus Video Panas Hilda Pricillya dan Pratu Risal yang Guncang Media Sosial
Pilihan
-
Stop Lakukan Ini! 5 Kebiasaan Buruk yang Diam-diam Menguras Gaji UMR-mu
-
Pelaku Ritel Wajib Tahu Strategi AI dari Indosat untuk Dominasi Pasar
-
Istri Thom Haye Keram Perut, Jadi Korban Perlakuan Kasar Aparat Keamanan Arab Saudi di Stadion
-
3 Rekomendasi HP 1 Jutaan Kemera Terbaik, Mudah Tapi Bisa Diandalkan
-
Kontroversi Penalti Kedua Timnas Indonesia, Analis Media Arab Saudi Soroti Wasit
Terkini
-
Di Bawah Presiden Baru, Suriah Ingin Belajar Islam Moderat dan Pancasila dari Indonesia
-
Prediksi FAO: Produksi Beras RI Terbesar Kedua di Dunia, Siapa Nomor Satu?
-
Biaya Sewa Kios Pasar Pramuka Naik 4 Kali Lipat, Pramono Anung Janji Tak Ada Penggusuran!
-
Swasembada Pangan! Mentan: InsyaAllah Tak Impor Beras Lagi, Mudah-mudahan Tak Ada Iklim Ekstrem
-
Indonesia Jadi Prioritas! Makau Gelar Promosi Besar-besaran di Jakarta
-
Cak Imin Bentuk Satgas Audit dan Rehabilitasi Gedung Pesantren Rawan Ambruk
-
Semarang Siap Jadi Percontohan, TPA Jatibarang Bakal Ubah Sampah Jadi Energi Listrik
-
Ragunan Buka hingga Malam Hari, Pramono Anung: Silakan Pacaran Baik-Baik
-
Skandal Robot Trading Fahrenheit: Usai Kajari Jakbar Dicopot, Kejagung Buka Peluang Pemecatan
-
Pengacara Nadiem: Tak Ada Pertanyaan Kerugian Negara di BAP, Penetapan Tersangka Cacat Hukum