Suara.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan mengatakan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018 harus belajar dari pilkada Jakarta tahun 2017. Pilkada Jakarta berlangsung lancar, tetapi diwarnai pemakaian isu bernuansa SARA dan hal tersebut mengancam demokrasi yang sudah lama dibangun.
"Jadi harus diakui pilkada Jakarta berjalan aman dan damai. Tetapi tidak bisa memungkiri fakta bahwa ada gejala - gejala mengancam demokrasi. Pilkada 2018 ini lebih banyak. Dan banyak provinsi besar. Itu, mesti ada upaya sungguh - sungguh membuat kompetisi agar lebih sehat lagi. Tidak lagi menggunakan isu SARA," kata Wahyu di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).
Wahyu kemudian menekankan pentingnya sosialisasi pendidikan politik kepada warga menjelang pilkada 2018.
"Ya, kami melakukan pendidikan pemilih dan sosialiasi dalam pilkada. Misalnya, kontennya kami siap menerima perbedaan. Kemudian kami juga harus mematuhi aturan yang ada dan pelarangan kampanye. Kemudian tempat pelarangan kampanye. Kami lihat kan di pilkada DKI tak demikian. Itu, pilkada 2018 kami siapkan pemilih untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang demokrasi, agar lebih sehat," kata Wahyu.
Sosialisasi dan pendidikan kepada calon pemilih nanti akan dibawa ke rapat pleno KPU.
"Kami punya gagasan yang akan kami plenokan. Dimana akan melakukan sosialisasi yang menyentuh sampai basis pemilih. Basis pemilih ini ada di tingkatan RT. Jadi konkritnya kami sampai sosialisasi di tingkat itu," ujar Wahyu.
"Selama ini ada kritik masyarakat sosialisasi bersifat mercusuar. Basis pemilih belum optimal hanya di tingkat elite saja," Wahyu menambahkan.
Berita Terkait
-
Sodorkan Konsep MLPR, Pakar UMY Ridho Al-Hamdi Usulkan 'Omnibus Law Politik' yang Terbuka
-
Menjual Nama Halte ke Parpol: Terobosan PAD atau Politisasi Ruang Publik?
-
Mengapa KPU Tak Verifikasi Keaslian Ijazah Jokowi Saat Pilpres 2014?
-
Ijazah Jokowi Tanpa Sensor Akhirnya Dirilis, Drama Berjilid-jilid Segera Berakhir?
-
Profil Bonatua Silalahi, Peneliti yang Ungkap Salinan Ijazah Jokowi di KPU
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
'Kan Bisa di-Google', Jimly Asshiddiqie Sindir Pansel yang Loloskan Hery Susanto
-
Pansel Dinilai Kecolongan Loloskan Hery Susanto Jadi Ketua Ombudsman
-
Studi Temukan Mikroplastik Menyusup ke Sperma dan Ketuban, Apa Dampaknya?
-
Momen Prabowo Mau Reshuffle Zulhas Gara-Gara Salah Kasih Info Nama Desa, Ternyata Cuma Guyon
-
Hindari Area Kuningan, Dishub DKI Terapkan Buka-Tutup Jalan Hingga 26 Mei 2026
-
Usai 9 WNI Dipulangkan, Wanda Hamidah Serukan Konvoi Lebih Besar ke Palestina
-
Potensi Korupsi Program MBG Ramai Dilaporkan ke KPK, Ini Alasan Belum Ada Penindakan
-
13 Jukir Liar Blok M Terjaring Razia, Begini Nasibnya Kini
-
Seskab Teddy Borong 5 Sapi Kurban dari Irfan Hakim
-
Prabowo Ikut Tarik Jaring Udang di Tambak Kebumen, Kagum Panen Capai 40 Ton per Hektare