Suara.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan mengatakan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018 harus belajar dari pilkada Jakarta tahun 2017. Pilkada Jakarta berlangsung lancar, tetapi diwarnai pemakaian isu bernuansa SARA dan hal tersebut mengancam demokrasi yang sudah lama dibangun.
"Jadi harus diakui pilkada Jakarta berjalan aman dan damai. Tetapi tidak bisa memungkiri fakta bahwa ada gejala - gejala mengancam demokrasi. Pilkada 2018 ini lebih banyak. Dan banyak provinsi besar. Itu, mesti ada upaya sungguh - sungguh membuat kompetisi agar lebih sehat lagi. Tidak lagi menggunakan isu SARA," kata Wahyu di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).
Wahyu kemudian menekankan pentingnya sosialisasi pendidikan politik kepada warga menjelang pilkada 2018.
"Ya, kami melakukan pendidikan pemilih dan sosialiasi dalam pilkada. Misalnya, kontennya kami siap menerima perbedaan. Kemudian kami juga harus mematuhi aturan yang ada dan pelarangan kampanye. Kemudian tempat pelarangan kampanye. Kami lihat kan di pilkada DKI tak demikian. Itu, pilkada 2018 kami siapkan pemilih untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang demokrasi, agar lebih sehat," kata Wahyu.
Sosialisasi dan pendidikan kepada calon pemilih nanti akan dibawa ke rapat pleno KPU.
"Kami punya gagasan yang akan kami plenokan. Dimana akan melakukan sosialisasi yang menyentuh sampai basis pemilih. Basis pemilih ini ada di tingkatan RT. Jadi konkritnya kami sampai sosialisasi di tingkat itu," ujar Wahyu.
"Selama ini ada kritik masyarakat sosialisasi bersifat mercusuar. Basis pemilih belum optimal hanya di tingkat elite saja," Wahyu menambahkan.
Berita Terkait
-
Ijazah Jokowi Tanpa Sensor Akhirnya Dirilis, Drama Berjilid-jilid Segera Berakhir?
-
Profil Bonatua Silalahi, Peneliti yang Ungkap Salinan Ijazah Jokowi di KPU
-
Ini dia Penampakan Salinan Ijazah Jokowi Telegalisir dari KPU
-
Doktor Ahli Pengadaan yang Bikin KPU Keok Terkait Ijazah Jokowi: Siapa Sebenarnya Bonatua Silalahi?
-
KIP Perintahkan KPU Serahkan Salinan Ijazah Jokowi, Diberi Waktu 14 Hari untuk Banding
Terpopuler
- Teman Sentil Taqy Malik Ambil Untung Besar dari Wakaf Alquran di Tanah Suci: Jangan Serakah!
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- Link Download 40 Poster Ramadhan 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Edit
- 7 HP Flagship Terkencang Versi AnTuTu Februari 2026, Jagoannya Gamer dan Multitasker
- Kenapa Pajak Kendaraan Jateng Naik, tapi Jogja Tidak? Ini Penjelasannya
Pilihan
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
Terkini
-
Nilai Kondisi Pola Asuh Anak Sedang Rapuh, Menteri PPPA Sebut Kekuatan Keluarga Jadi Pondasi Negara
-
Mengintip Suasana Ramadan Komunitas Islam Syiah di Pejaten
-
Jokowi Mau UU KPK Dikembalikan ke Versi Lama, Boyamin MAKI: Jangan Cari Muka!
-
Viral Bus Transjakarta Berasap hingga Keluar Cairan Hijau di Halte Pancoran, 59 Armada Diperiksa
-
Masjid Jogokariyan Siapkan 3.800 Porsi Buka Puasa, Jadi Ajang Lomba Kebaikan Ibu-ibu Saat Ramadan
-
Tembok Pagar Setinggi 5 Meter Roboh Timpa Pelataran SMPN 182 Jaksel, Diduga Akibat Tanah Labil
-
Hujan Deras Dini Hari Picu Banjir di Rowosari dan Meteseh: 110 KK Terdampak
-
Senayan Respons Pernyataan Jokowi Soal Revisi UU KPK Adalah Inisiatif DPR: Tidak Tepat!
-
Kapolres Bima Terjerat Narkoba, Ketua Komisi III DPR Dukung Penuh Polri: Tunjukkan Ketegasan!
-
Kabar Gembira! Anggaran THR PNS 2026 Naik Jadi Rp55 Triliun, Cair Mulai Awal Ramadan