Suara.com - Bagi banyak orang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan satu dari sedikit lembaga kuasi yudikatif yang “bersih”. Sebab, belum ada skandal yang mencoreng nama baik KPK sebagai institusi antirasuah. Bahkan, tak sedikit yang mendewakan KPK.
Namun, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu memunyai penilaian sebaliknya.
"Banyak yang menilai KPK itu seperti lagu ‘Sempurna’ dari band Andra and The Backbone. Dalam bayangan banyak orang, KPK itu sempurna sekali, tapi ternyata banyak boroknya di dalam," kata Masinton, dalam diskusi bertajuk 'Meriam DPR untuk KPK' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat; Sabtu (6/5/2017).
Masinton mengakui, DPR mendapat banyak “serangan” sejak mengesahkan hak angket untuk memeriksa KPK. Legislator dianggap memunyai kepentingan tersendiri yang berseberangan dengan gairah memberantas korupsi KPK.
Tapi, Masinton menegaskan hak angket itu semata-mata sebagai bentuk pengawasan DPR terhadap kinerja KPK.
KPK sudah diberi keweangan yang besar, sehingga tidak perlu ditakuti DPR akan menghambat kewenangan yang ada tersebut.
"Kami ingin memastikan apakah KPK itu sudah menerapkan standar operasional yang benar atau belum. Kami tidak bisa tebang pilih,” tuturnya.
Masinton mengklaim, Komisi III DPR selama ini mendapat pengaduan terkait kinerja KPK, sehingga diperlukan hak angket untuk menentukan benar atau tidaknya keluhan tersebut.
Baca Juga: Mobil Hibrida BMW i8 Seharga Rp3,5 M Goda Surabaya
Ia memastikan, penggunaan hak angket itu tidak menghambat ataupun menjegal tindak-tanduk KPK untuk memberantas korupsi.
"Anggapan hak angket ini akan menghambat penanganan perkara yang dilakukan KPK, salah. Angket ini untuk menyelidiki cara kerja KPK, bukan menelisik proses perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Kami tidak akan mengganggu hal itu. Jadi, silakan KPK menangani sebanyak-banyaknya kasus,” tandasnya.
Berita Terkait
-
Hak Angket KPK Lolos, DPR Dikhawatirkan Semakin Semaunya
-
Novel Baswedan Dituding Beri Keterangan Palsu di Sidang e-KTP
-
Jokowi: Kita Dukung KPK Buat Negara Bersih dari Korupsi
-
Bertemu Pemimpin KPK, Jokowi Minta Korupsi e-KTP Segera Selesai
-
Suap Pejabat Bakamla, Jaksa KPK Tuntut 2 Terdakwa 2 Tahun Penjara
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau