Suara.com - Bagi banyak orang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan satu dari sedikit lembaga kuasi yudikatif yang “bersih”. Sebab, belum ada skandal yang mencoreng nama baik KPK sebagai institusi antirasuah. Bahkan, tak sedikit yang mendewakan KPK.
Namun, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu memunyai penilaian sebaliknya.
"Banyak yang menilai KPK itu seperti lagu ‘Sempurna’ dari band Andra and The Backbone. Dalam bayangan banyak orang, KPK itu sempurna sekali, tapi ternyata banyak boroknya di dalam," kata Masinton, dalam diskusi bertajuk 'Meriam DPR untuk KPK' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat; Sabtu (6/5/2017).
Masinton mengakui, DPR mendapat banyak “serangan” sejak mengesahkan hak angket untuk memeriksa KPK. Legislator dianggap memunyai kepentingan tersendiri yang berseberangan dengan gairah memberantas korupsi KPK.
Tapi, Masinton menegaskan hak angket itu semata-mata sebagai bentuk pengawasan DPR terhadap kinerja KPK.
KPK sudah diberi keweangan yang besar, sehingga tidak perlu ditakuti DPR akan menghambat kewenangan yang ada tersebut.
"Kami ingin memastikan apakah KPK itu sudah menerapkan standar operasional yang benar atau belum. Kami tidak bisa tebang pilih,” tuturnya.
Masinton mengklaim, Komisi III DPR selama ini mendapat pengaduan terkait kinerja KPK, sehingga diperlukan hak angket untuk menentukan benar atau tidaknya keluhan tersebut.
Baca Juga: Mobil Hibrida BMW i8 Seharga Rp3,5 M Goda Surabaya
Ia memastikan, penggunaan hak angket itu tidak menghambat ataupun menjegal tindak-tanduk KPK untuk memberantas korupsi.
"Anggapan hak angket ini akan menghambat penanganan perkara yang dilakukan KPK, salah. Angket ini untuk menyelidiki cara kerja KPK, bukan menelisik proses perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Kami tidak akan mengganggu hal itu. Jadi, silakan KPK menangani sebanyak-banyaknya kasus,” tandasnya.
Berita Terkait
-
Hak Angket KPK Lolos, DPR Dikhawatirkan Semakin Semaunya
-
Novel Baswedan Dituding Beri Keterangan Palsu di Sidang e-KTP
-
Jokowi: Kita Dukung KPK Buat Negara Bersih dari Korupsi
-
Bertemu Pemimpin KPK, Jokowi Minta Korupsi e-KTP Segera Selesai
-
Suap Pejabat Bakamla, Jaksa KPK Tuntut 2 Terdakwa 2 Tahun Penjara
Terpopuler
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- Mulai Besok Kendaraan Nunggak Pajak Dilarang Isi BBM Bersubsidi
- 3 Rekomendasi Air Cooler 50 Watt yang Dingin Maksimal dan Suaranya Senyap
- 3 Sepatu Running Brodo Terlaris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Durian Musang King dan Black Thorn Jadi Komoditas Baru Andalan Sulsel
Pilihan
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
-
Penampakan 50 Pria Baju Loreng Geruduk Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Febrie Adriansyah
-
Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
-
50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
-
Resmi! Muktamar NU ke-35 akan Digelar di Ponpes Bahrul Ulum Jombang
Terkini
-
Balas Kematian Warga Sipil, Iran Serang Fasilitas Militer AS di Dua Negara Teluk
-
KPK Dalami Dugaan Gratifikasi di MPR, Ma'ruf Cahyono Kembali Diperiksa
-
Disrupsi AI: Bagaimana Teknologi Bisa Tingkatkan Kemampuan Berbahasa
-
Jejak Karier Febrie Adriansyah, Dari Jaksa di Jambi Hingga Jadi Jampidsus yang Dijaga Ketat TNI
-
Kebakaran TPA Jatiwaringin Ungkap Risiko Timbunan Sampah, Begini Penjelasan Peneliti BRIN
-
DPR Warning Keras, Tak Boleh Ada Pihak Intervensi Kasus Korupsi Batu Bara
-
Menag Perketat Syarat Jadi Kyai dan Pesantren Usai Marak Kasus Pelecehan
-
Uang yang Disita KPK dari Bupati Kuansing Ternyata Bagian dari 'Kembalian' Menhut Raja Juli
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus, Pengamat Nilai Batas Ranah Sipil dan Militer Mulai Kabur
-
Santri Korban Pembakaran di Ponpes Lombok Alami Trauma Berat, Sering Teriak dan Halusinasi