Suara.com - Hak angket DPR untuk memeriksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru tidak laku setelah beberapa waktu lalu disahkan oleh legislator sendiri.
Itu merujuk tidak ada satu pun fraksi yang mengajukan wakilnya untuk masuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK. Padahal, pansus tersebut bakal disahkan melalui rapat paripurna, Kamis (18/5/2017) hari ini.
"Belum ada yang masuk anggota dari kepanitiaan angket. Jadi, mungkin paripurna pembukaan masa sidang setelah reses, " kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.
Banyak fraksi yang “mendiamkan” hak angket KPK yang pengesahannya menuai kontroversi tersebut.
Bahkan, ada pula fraksi yang terang-terangan menolak mengirimkan perwakilannya, seperti Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP).
“Kami konsisten tak akan mengirimkan wakil untuk pansus hak angket KPK itu,” kata Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha.
Ia mengatakan, PPP adalah salah satu partai yang ikut menggagas pembentukan KPK pada awal era reformasi.
Karenanya, Tamliha menilai akan menjadi preseden buruk kalau partainya justru ikut dalam pansus yang dinilai banyak pihak sebagai upaya melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
Baca Juga: Ronaldo Jadi Top Skorer Sepanjang Masa Liga Top Eropa
Selain PPP, Fraksi Partai Demokrat (F-PD) juga menyatakan tak bakal mengajukan anggotanya untuk masuk pansus yang rencananya disahkan melalui sidang paripurna, Kamis (18
Serupa PPP, Partai Demokrat juga tidak akan mengirimkan wakilnya ke Pansus Hak Angket KPK.
"Sikap kami sejak awal ribut-ribut soal hak angket KPK sudah jelas, menolak. Jadi, kami tak bakal menyetorkan orang kami untuk masuk pansus,” tegas Sekretaris F-PD Didik Mukriyanto.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless
-
Kewenangan Polri Terlalu Luas? Guru Besar UGM Desak Restrukturisasi Besar-Besaran