Lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei bertajuk "Menegaskan dan Memperbaharui Demokrasi Pancasila".
Survei dilakukan secara wawancara tatap muka dengan 1200 responden. Adapun survei serentak di 34 provinsi dari tanggal 5 sampai 10 Mei 2017 dengan sisten multi stage random sampling dan margin of error plus minus 2.9 persen. Dalam survei tersebut dengan pertanyaan "Pilkada DKI Jakarta membuat polarisasi /kubu antara pro dan anti Ahok. Menurut Ibu/bapak polarisasi yang terjadi dengan semua kontroversinya/pertentangannyan apakah mengkhawatirkan atau tidak mengkhawatirkan".
Hasilnya sebanyak 72,5 persen tak nyaman dengan berlanjutnya polarisasi (kubu-kubuan) masyarakat pro dan kontra Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai Pilkada DKI Jakarta.
"Mayoritas publik Indonesia sebanyak 72,5 persen tidak nyaman dengan berlanjutnya polarisasi masyarakat pro dan kontra Ahok. Mayoritas berpandangn polarisasi ini tak sehat," ujar peneliti LSI Denny JA dalam jumpa pers di Kantor LSI Denny JA, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (19/5/2017).
Kata Ardian, dalam survei masyarakat menilai polarisasi itu telah melampaui persoalan. "Serta potensial melonggarkan kebersamaan sebagai satu bangsa," katanya.
Ia menuturkan kontroversi usai Pilkada DKI bermula sejak adanya karangan bunga dari kelompok Ahok-Djarot hingga gerakan lilin yang menimbulkan pro dan kontra.
"Polarisasi usai Pilkada, ada yang pro Ahok dan kontra Ahok, banyaknya karangan bunga buat yang pro Ahok menganggap sebagai bentuk penghargaan, yang kontra Ahok bilang pemubaziran. Kemudian gerakan lilin yang menganggap itu pemersatu tapi ada yang bilang itu gerakan intervensi," ucap dia.
Sementara itu dalam survei LSI Denny JA, sebanyak 8, 7 persen menyatakan polarisasi yang ada tidak mengkhawatirkan.
"Hanya 8,7 persen responden menyatakan polarisasi yang ada tidak mengkhawatirkan. Sisanya 18,8 menjawab rahasis dan tak jawab," tandasnya
Baca Juga: Ditanya Exit Poll LSI Ahok Kalah, Megawati Marah ke Jurnalis
Berita Terkait
-
Maarif Institute: Pancasila Sudah Mencerminkan Islam
-
Ketua MUI Akui Sejak 2016 Indonesia Sudah Ada Gejala Perpecahan
-
Ini Isi Pembahasan SARA antara Jokowi dan Pemuka Agama di Istana
-
Jokowi Minta Konflik Horizontal Sisa Pilkada Serentak Distop
-
Jokowi Bahas Isu SARA dengan Tokoh Lintas Agama di Istana
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah