Suara.com - Para tokoh lintas agama mendukung upaya pemerintah untuk menindak segala bentuk provokasi yang memicu konflik di masyarakat. Mereka juga mendukung penuh Presiden Joko Widodo dalam menjaga persatuan bangsa.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin usai bertemu Jokowi bersama tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/5/2017).
"Kami majelis-majelis agama dan ormas keagamaan, setelah mengadakan pembicaraan dengan Presiden tentang kebangsaan dan kenegaraan, kami bersepakat dan mendukung upaya pemerintah, presiden dan jajarannya untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa. Kami juga mendukung upaya pemerintah untuk menghentikan segala upaya yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat," kata Ma'ruf dalam konfrensi pers.
Para tokoh lintas agama juga sepakat untuk menguatkan rasa kebangsaan Indonesia bagi seluruh rakyat. Oleh sebab itu, dalam menyampaikan aspirasi melalui berbagai media seperti aksi demonstrasi, masyarakat diimbau tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Hal ini menyusul maraknya aksi saling bela dan saling dukung ditengah masyarakat pascaPilkada serentak yang meluas hingga sekarang. Salah satunya mulai santer beredar rencana aksi 20 Mei oleh sejumlah ormas dan kelompok masyarakat baik yang pro maupun yang kontra pemerintahan Jokowi.
"Kami imbau kepada masyarakat di dalam menyampaikan aspirasinya, meski Indonesia sebagai negara demokratis, tetapi aspirasi itu hendaknya disampaikan dalam koridor hukum kesantunan, keadaban, dan dengan cara yang akhlakul karimah," ujar dia.
Sementara itu, para tokoh lintas agama juga bersepakat bersama-sama pemerintah untuk melakukan penguatan asar negara UUD 1945 dan Pancasila dalam bingkai NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. MUI dan para pemuka agama juga akan melakukan dialog-dialog dengan kelompok masyarakat untuk menjaga kerukunan dan keberagaman.
"Kami berusaha memperbanyak dialog-dialog kebangsaan atau halaqah kebangsaan di kalangan masyarakat. Supaya rasa kebangsaan semakin. Kuat, dan keutuhan bangsa semakin terjamin," tandas dia.
Baca Juga: Jokowi Bahas Isu SARA dengan Tokoh Lintas Agama di Istana
Tag
Berita Terkait
-
Jokowi Minta Konflik Horizontal Sisa Pilkada Serentak Distop
-
Pengamat: Harusnya HTI Sudah Dibubarkan Sejak 10 Tahun Lalu
-
TPDI: Jokowi Dapat Bubarkan Ormas Radikal Tanpa Lewat Pengadilan
-
Jokowi Bahas Isu SARA dengan Tokoh Lintas Agama di Istana
-
Hamdi Muluk: Hubungan JK dengan Isu SARA Sulit Dibuktikan
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
Terkini
-
Kemasan Rokok Seragam Berisiko Tabrak UU Merek, Wamenkum: Jangan Over Regulation!
-
Sebut Polri Paling Korup, Burhanuddin Muhtadi Bongkar Kelemahan Survei IndexMundi
-
Jalan Cinta Amblas Nyaris 90 Derajat, DKI Bongkar Pemicunya: Tanggul Kali Sunter Retak!
-
Isi Amplop Menhut Raja Juli Masih Misteri, KPK Duga Suap Hutan Kuansing Pakai Dolar Singapura
-
Jokowi Mau Jadikan Jateng 'Kandang Gajah', Gerindra: Bagus, Kompetisi Politik Makin Sehat!
-
Bupati Kuansing Diduga Kumpulkan Duit dari 914 Anggota KUD untuk Suap Pelepasan Hutan
-
Aksi Bersih-bersih atau Cari Aman, Kenapa Menhut Raja Juli Baru Lapor Amplop Usai OTT KPK?
-
Eks Pimpinan KPK Sebut Menhut Raja Juli Akal-akali Balikin Amplop: Tetap Suap, Bisa Jadi Tersangka
-
Kader PSI Kalsel Desak Jokowi Segera Dilantik Jadi Ketua Dewan Pembina, Begini Respons Kaesang
-
Duet 'Indonesia Emas 2045' dan 'India Maju 2047', PM Narendra Modi: Kita Mitra Alami