Suara.com - Para tokoh lintas agama mendukung upaya pemerintah untuk menindak segala bentuk provokasi yang memicu konflik di masyarakat. Mereka juga mendukung penuh Presiden Joko Widodo dalam menjaga persatuan bangsa.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin usai bertemu Jokowi bersama tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/5/2017).
"Kami majelis-majelis agama dan ormas keagamaan, setelah mengadakan pembicaraan dengan Presiden tentang kebangsaan dan kenegaraan, kami bersepakat dan mendukung upaya pemerintah, presiden dan jajarannya untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa. Kami juga mendukung upaya pemerintah untuk menghentikan segala upaya yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat," kata Ma'ruf dalam konfrensi pers.
Para tokoh lintas agama juga sepakat untuk menguatkan rasa kebangsaan Indonesia bagi seluruh rakyat. Oleh sebab itu, dalam menyampaikan aspirasi melalui berbagai media seperti aksi demonstrasi, masyarakat diimbau tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Hal ini menyusul maraknya aksi saling bela dan saling dukung ditengah masyarakat pascaPilkada serentak yang meluas hingga sekarang. Salah satunya mulai santer beredar rencana aksi 20 Mei oleh sejumlah ormas dan kelompok masyarakat baik yang pro maupun yang kontra pemerintahan Jokowi.
"Kami imbau kepada masyarakat di dalam menyampaikan aspirasinya, meski Indonesia sebagai negara demokratis, tetapi aspirasi itu hendaknya disampaikan dalam koridor hukum kesantunan, keadaban, dan dengan cara yang akhlakul karimah," ujar dia.
Sementara itu, para tokoh lintas agama juga bersepakat bersama-sama pemerintah untuk melakukan penguatan asar negara UUD 1945 dan Pancasila dalam bingkai NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. MUI dan para pemuka agama juga akan melakukan dialog-dialog dengan kelompok masyarakat untuk menjaga kerukunan dan keberagaman.
"Kami berusaha memperbanyak dialog-dialog kebangsaan atau halaqah kebangsaan di kalangan masyarakat. Supaya rasa kebangsaan semakin. Kuat, dan keutuhan bangsa semakin terjamin," tandas dia.
Baca Juga: Jokowi Bahas Isu SARA dengan Tokoh Lintas Agama di Istana
Tag
Berita Terkait
-
Jokowi Minta Konflik Horizontal Sisa Pilkada Serentak Distop
-
Pengamat: Harusnya HTI Sudah Dibubarkan Sejak 10 Tahun Lalu
-
TPDI: Jokowi Dapat Bubarkan Ormas Radikal Tanpa Lewat Pengadilan
-
Jokowi Bahas Isu SARA dengan Tokoh Lintas Agama di Istana
-
Hamdi Muluk: Hubungan JK dengan Isu SARA Sulit Dibuktikan
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
Terkini
-
KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku Hari Ini, DPR: Selamat Menikmati!
-
Ikrar Nusa Bakti Desak Prabowo Segera Reshuffle Kabinet
-
Roy Suryo Siapkan Gibran Black Paper, Soroti Riwayat Pendidikan hingga Legalitas Ijazah Wapres
-
KPK soal Kepala Daerah Dipilih DPRD: Tekan Biaya Politik, Cegah Korupsi
-
Tabrak Lari di Tambora Tewaskan Dua Orang, Mobil Pelaku Ringsek Ditabrak Kereta
-
Pesepeda Luka Kepala Ditabrak Mobil Listrik di Jalan Sudirman
-
Puncak Musim Hujan, BMKG Minta Warga DIY Waspadai Banjir dan Longsor
-
Demokrat Nilai Langkah Hukum SBY Jadi Pendidikan Politik Lawan Disinformasi
-
Pemerintah Pusat Puji Gerak Cepat Gubernur Bobby Nasution Bangun Huntap Korban Bencana
-
Kasus Anak Bunuh Ibu di Medan, Kemen PPPA Pastikan Hak dan Pendidikan Anak Tetap Terpenuhi