Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menegaskan, sebagian besar umat muslim di tanah air khususnya kaum Nahdliyin dan Muhammadiyah mendukung rencana pemerintah yang ingin membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebab gerakan HTI dinilai ingin mengubah Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara menjadi Khilafah atau negara Islam yang mengancam keutuhan NKRI.
"Setiap gerakan yang mengarah bertentangan dengan prinsip Pancasila harus disikapi dengan tegas, jangan dibiarkan. Iya kalau masih kecil, kalau sudah membesar, kalau jutaan anggotanya apa nggak merorong itu. Minimal dapat mengurangi rasa nasionalisme kita, mengurangi rasa kecintaan dan komitmen kita terhadap Pancasila, UUD 45 dan bhineka tunggal ika," kata Said Aqil saat ditemui di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (19/5/2017).
Padahal, kata dia, bangsa Indonesia saat ini tengah membutuhkan rasa persatuan dan kesatuan yang lebih kokoh ditengah konflik horizontal paska perbedaan pilihan politik pada Pilkada Serentak beberapa waktu lalu. Said menjelaskan, republik ini lahir dari perjuangan dari berbagai suku, agama dan kelompok.
Para tokoh-tokoh Islam dari Muhammadiyah, NU, Sarekat Islam seperti H. Agus Salim, KH Wahid Hasim, Kahar Muzakir bersama Soekaro dan Hatta dalam persiapan kemerdekaan Indonesia bersepakat ideologi negara Pancasila. Bangsa yang bhineka tunggal ika bukan negara Islam yang Khilafah.
"Kita sudah sepakat, umat Islam terutama ya, Islam kita ya Islam ramah, Islam yang berbudaya dan Islam yang berakhlak di Indonesia ini. Kita juga sepakat negara ini negara nation, kebangsaan, yang waktu itu kyai NU menyebut negara darussalam, negara yang damai. Artinya bukan negara agama, bukan negara suku," terang dia.
Maka dari itu, lanjut dia, tidak boleh ada kelompok atau golongan manapun yang ingin mengubah dasar negara selain Pancasila. Sebab para pahlawan telah mengorbankan jiwa raga untuk kemerdekaan bangsa.
"Semua umat Islam para leluhur kita berkorban nyawa, darah, harta keringat, dan pikiran. Kemerdekaan bangsa ini bukan hadiah. Sekarang kita tinggal mengisi, membangun ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan tinggal itu saja. Dua amanah tadi, yakni agama dan nation sudah terkandung ke dalam pancasila," tandas dia.
Baca Juga: Pemerintah Pertimbangkan Terbitkan Perppu Untuk Bubarkan HTI
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- KPAI Desak Audit Total MBG: Tata Kelola Gagal, Anak-anak Jadi Korban Ambisi Program
- Ramalan Shio 9 Agustus 2026: 5 Shio Bakal Buang Kesialan dan Buka Jalan Keberuntungan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Kebakaran Empat Lawang, 20 Rumah Terdampak dan Kerugian Tembus Rp5,2 Miliar
-
3 Pelaku Begal Polisi di Palembang Ternyata Ayah, Anak dan Seorang Perempuan
-
Jadi Ojek Pangkalan, Polisi di Palembang Ditusuk 4 Kali dan Motornya Dibawa Kabur Begal
-
Kemiskinan Sumsel Turun, Garis Kemiskinan Naik 3,15 Persen Jadi Rp628 Ribu Per Bulan
-
Kasus Iklan BJB, Ada Dugaan Aliran Dana ke Lisa Mariana Lewat Pihak Nominee
-
KPK Tahan Bos-Bos Iklan Bank BJB, Dirut Yuddy Renaldi Mendadak Sakit Saat Akan Dibui
-
BRI Beri Diskon Spesial Seminar Johnny Andrean Lewat Aplikasi BRImo
-
Menuju IFRC 2026, ERT NHM Perdalam Teknik dan Strategi Penyelamatan
-
Gelar Dicopot! Profil Menantu Sultan Brunei yang Bikin Penasaran Publik, Ternyata Ini Kasusnya
-
PSSI Murka! Justin Hubner dan Keluarga Jadi Sasaran Ancaman, Publik Diminta Hentikan Serangan