Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menegaskan, sebagian besar umat muslim di tanah air khususnya kaum Nahdliyin dan Muhammadiyah mendukung rencana pemerintah yang ingin membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebab gerakan HTI dinilai ingin mengubah Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara menjadi Khilafah atau negara Islam yang mengancam keutuhan NKRI.
"Setiap gerakan yang mengarah bertentangan dengan prinsip Pancasila harus disikapi dengan tegas, jangan dibiarkan. Iya kalau masih kecil, kalau sudah membesar, kalau jutaan anggotanya apa nggak merorong itu. Minimal dapat mengurangi rasa nasionalisme kita, mengurangi rasa kecintaan dan komitmen kita terhadap Pancasila, UUD 45 dan bhineka tunggal ika," kata Said Aqil saat ditemui di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (19/5/2017).
Padahal, kata dia, bangsa Indonesia saat ini tengah membutuhkan rasa persatuan dan kesatuan yang lebih kokoh ditengah konflik horizontal paska perbedaan pilihan politik pada Pilkada Serentak beberapa waktu lalu. Said menjelaskan, republik ini lahir dari perjuangan dari berbagai suku, agama dan kelompok.
Para tokoh-tokoh Islam dari Muhammadiyah, NU, Sarekat Islam seperti H. Agus Salim, KH Wahid Hasim, Kahar Muzakir bersama Soekaro dan Hatta dalam persiapan kemerdekaan Indonesia bersepakat ideologi negara Pancasila. Bangsa yang bhineka tunggal ika bukan negara Islam yang Khilafah.
"Kita sudah sepakat, umat Islam terutama ya, Islam kita ya Islam ramah, Islam yang berbudaya dan Islam yang berakhlak di Indonesia ini. Kita juga sepakat negara ini negara nation, kebangsaan, yang waktu itu kyai NU menyebut negara darussalam, negara yang damai. Artinya bukan negara agama, bukan negara suku," terang dia.
Maka dari itu, lanjut dia, tidak boleh ada kelompok atau golongan manapun yang ingin mengubah dasar negara selain Pancasila. Sebab para pahlawan telah mengorbankan jiwa raga untuk kemerdekaan bangsa.
"Semua umat Islam para leluhur kita berkorban nyawa, darah, harta keringat, dan pikiran. Kemerdekaan bangsa ini bukan hadiah. Sekarang kita tinggal mengisi, membangun ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan tinggal itu saja. Dua amanah tadi, yakni agama dan nation sudah terkandung ke dalam pancasila," tandas dia.
Baca Juga: Pemerintah Pertimbangkan Terbitkan Perppu Untuk Bubarkan HTI
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT