Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menegaskan, sebagian besar umat muslim di tanah air khususnya kaum Nahdliyin dan Muhammadiyah mendukung rencana pemerintah yang ingin membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebab gerakan HTI dinilai ingin mengubah Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara menjadi Khilafah atau negara Islam yang mengancam keutuhan NKRI.
"Setiap gerakan yang mengarah bertentangan dengan prinsip Pancasila harus disikapi dengan tegas, jangan dibiarkan. Iya kalau masih kecil, kalau sudah membesar, kalau jutaan anggotanya apa nggak merorong itu. Minimal dapat mengurangi rasa nasionalisme kita, mengurangi rasa kecintaan dan komitmen kita terhadap Pancasila, UUD 45 dan bhineka tunggal ika," kata Said Aqil saat ditemui di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (19/5/2017).
Padahal, kata dia, bangsa Indonesia saat ini tengah membutuhkan rasa persatuan dan kesatuan yang lebih kokoh ditengah konflik horizontal paska perbedaan pilihan politik pada Pilkada Serentak beberapa waktu lalu. Said menjelaskan, republik ini lahir dari perjuangan dari berbagai suku, agama dan kelompok.
Para tokoh-tokoh Islam dari Muhammadiyah, NU, Sarekat Islam seperti H. Agus Salim, KH Wahid Hasim, Kahar Muzakir bersama Soekaro dan Hatta dalam persiapan kemerdekaan Indonesia bersepakat ideologi negara Pancasila. Bangsa yang bhineka tunggal ika bukan negara Islam yang Khilafah.
"Kita sudah sepakat, umat Islam terutama ya, Islam kita ya Islam ramah, Islam yang berbudaya dan Islam yang berakhlak di Indonesia ini. Kita juga sepakat negara ini negara nation, kebangsaan, yang waktu itu kyai NU menyebut negara darussalam, negara yang damai. Artinya bukan negara agama, bukan negara suku," terang dia.
Maka dari itu, lanjut dia, tidak boleh ada kelompok atau golongan manapun yang ingin mengubah dasar negara selain Pancasila. Sebab para pahlawan telah mengorbankan jiwa raga untuk kemerdekaan bangsa.
"Semua umat Islam para leluhur kita berkorban nyawa, darah, harta keringat, dan pikiran. Kemerdekaan bangsa ini bukan hadiah. Sekarang kita tinggal mengisi, membangun ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan tinggal itu saja. Dua amanah tadi, yakni agama dan nation sudah terkandung ke dalam pancasila," tandas dia.
Baca Juga: Pemerintah Pertimbangkan Terbitkan Perppu Untuk Bubarkan HTI
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
Terkini
-
Demo di Depan Kantor Kemendikbud: Gemas Bongkar 'Dosa' Soeharto, Fadli Zon Jadi Sasaran
-
Siapa Saja yang Bisa Lakukan Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan? Ketahui Syaratnya
-
Sita Ambulans BPKH, KPK Curiga Korupsi Satori Bukan Cuma dari Dana CSR BI-OJK
-
Detik-Detik Siswa Pahoa Jatuh dari Lantai 8 Terekam CCTV: Polisi Temukan Petunjuk?
-
Puan Maharani Buka Suara soal Putusan MKD Terkait Anggota DPR Nonaktif: Hormati dan Tindak Lanjuti
-
Spanduk Raksasa Hiasi Gedung DPR, Massa Tuntut UU Ketenagakerjaan Pro Buruh
-
Jujur Kembalikan Ponsel Temuan, 6 Siswa SD Dapat Pin Khusus dari Kapolda Metro Jaya
-
Fakta Dandi Si Polisi Gadungan: Doyan Narkoba, 4 Kali Beraksi di Penjaringan, Korban Terakhir Ojol
-
RUU Perampasan Aset Belum Juga Dibahas, Begini Jawaban Puan Maharani
-
Ayah Prada Lucky Dilaporkan ke Denpom, Diduga Langgar Disiplin Militer Gegara Hal Ini