Suara.com - Dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI bersama Polri, kemarin, muncul wacana pembentukan detasemen khusus tindak pidana korupsi. Katanya, detasemen ini untuk meningkatkan peran Polri dalam memberantas korupsi.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon, awalnya tugas pemberantasan korupsi memang sepenuhnya berada di tangan kepolisian dan kejaksaan. Namun karena dua institusi tersebut tidak mampu mempercepat pemberantasan korupsi, dan cenderung rawan mendapatkan intervensi dari kekuatan politik, maka dibentuklah KPK.
"Sehingga dibentuklah KPK dan kita berharap KPK ini lembaga yang betul-betul independen, profesional. Bisa mempercepat upaya pemberantasan korupsi," kata Fadli di DPR, Senayan, Rabu (24/5/2017).
Fadli mengatakan ide pembentukan densus tipikor bukan hal baru.
"Bukan kemudian seolah-olah semuanya itu diambil oleh KPK. Tetapi karena tidak berjalan di kepolisian dan kejaksaan itu, dibentuk KPK sebagai lembaga yang bisa lebih independen memberantas korupsi," ujar Fadli.
Fadli tidak mempersoalkan apabila wacana tersebut direalisasikan. Namun, ia mengingatkan jangan sampai nanti menjadi arena pertarungan kepentingan politik, apalai kalau kewenangannya sama dengan KPK.
"Yang kita tidak inginkan adalah dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi itu dijadikan alat politik. Dan tebang pilih. Ini seringkali terjadi. Kritik ini yang perlu disampaikan juga kepada institusi penegakan hukum. Hukum sering jadi alat politik pada akhirnya," tutur Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan saat ini mayoritas publik lebih percaya kepada KPK untuk memberantas korupsi, daripada kepolisian dan kejaksaan.
"Sebagai lembaga yang paling depan dalam upaya memberantas korupsi, tingkat kepercayaan masyarakat tertinggi itu adalah kepada KPK. Dan apalagi belakangan ini semakin banyak persoalan-persoalan di kepolisian itu dianggap kurang bisa bertindak adil terhadap kasus-kasus yang lain," kata Fadli.
Baca Juga: Pertemuan Tak Sengaja Brotoseno dan Angelina Sondakh di Tipikor
Berita Terkait
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Mensos Gus Ipul Berencana Temui KPK Besok, Laporkan Proses Pengadaan di Sekolah Rakyat
-
KPK Cecar Fadia Arafiq Soal Penukaran Valas yang Diduga dari Hasil Korupsi
-
KPK: ASN Cilacap Sampai Harus Ngutang demi Setor Uang Rp10 Juta ke Bupati Syamsul Auliya
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat