Suara.com - Dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI bersama Polri, kemarin, muncul wacana pembentukan detasemen khusus tindak pidana korupsi. Katanya, detasemen ini untuk meningkatkan peran Polri dalam memberantas korupsi.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon, awalnya tugas pemberantasan korupsi memang sepenuhnya berada di tangan kepolisian dan kejaksaan. Namun karena dua institusi tersebut tidak mampu mempercepat pemberantasan korupsi, dan cenderung rawan mendapatkan intervensi dari kekuatan politik, maka dibentuklah KPK.
"Sehingga dibentuklah KPK dan kita berharap KPK ini lembaga yang betul-betul independen, profesional. Bisa mempercepat upaya pemberantasan korupsi," kata Fadli di DPR, Senayan, Rabu (24/5/2017).
Fadli mengatakan ide pembentukan densus tipikor bukan hal baru.
"Bukan kemudian seolah-olah semuanya itu diambil oleh KPK. Tetapi karena tidak berjalan di kepolisian dan kejaksaan itu, dibentuk KPK sebagai lembaga yang bisa lebih independen memberantas korupsi," ujar Fadli.
Fadli tidak mempersoalkan apabila wacana tersebut direalisasikan. Namun, ia mengingatkan jangan sampai nanti menjadi arena pertarungan kepentingan politik, apalai kalau kewenangannya sama dengan KPK.
"Yang kita tidak inginkan adalah dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi itu dijadikan alat politik. Dan tebang pilih. Ini seringkali terjadi. Kritik ini yang perlu disampaikan juga kepada institusi penegakan hukum. Hukum sering jadi alat politik pada akhirnya," tutur Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan saat ini mayoritas publik lebih percaya kepada KPK untuk memberantas korupsi, daripada kepolisian dan kejaksaan.
"Sebagai lembaga yang paling depan dalam upaya memberantas korupsi, tingkat kepercayaan masyarakat tertinggi itu adalah kepada KPK. Dan apalagi belakangan ini semakin banyak persoalan-persoalan di kepolisian itu dianggap kurang bisa bertindak adil terhadap kasus-kasus yang lain," kata Fadli.
Baca Juga: Pertemuan Tak Sengaja Brotoseno dan Angelina Sondakh di Tipikor
Berita Terkait
-
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Hasil Pemerasan WNA dalam Kasus Silmy Karim
-
KPK Cecar Yaqut soal Barang Bukti Kasus Korupsi Haji yang Telah Dikumpulkan Penyidik
-
KPK Buka Alasan Tak Lanjutkan Kasus MBG: Hindari Duplikasi Penegakan Hukum
-
Kantor Imigrasi Denpasar Digeledah KPK, Buntut Skandal Eks Wamen Silmy Karim
-
Alasan KPK Minta Tambahan Anggaran ke DPR Rp898 Miliar
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Benarkah Demo Mahasiswa Ditunggangi? Ini Alasan Mengapa PDIP Dicurigai
-
Wamensos Apresiasi Dukungan ESQ Group untuk Pendidikan dan Karier Siswa Sekolah Rakyat
-
Sekolah Rakyat Ubah Jalan Hidup Aldo, Mantan Tukang Las Kini Punya Impian ke Negeri Sakura
-
Bupati Kediri Apresiasi Capaian Siswa Sekolah Rakyat dalam Open House 2026
-
Rano Karno Janji Tuntaskan Banjir Abadi Joglo: Jalan Ambles Aja Kita Perbaiki
-
Washington D.C. Kalah, Jakarta Masuk Peringkat 53 Kota Terbaik Dunia
-
Gaya Dasco Hadapi Aksi Mahasiswa Dipuji, Peneliti: Dobrak Eksklusivitas Senayan
-
Polisi Tangkap 4 Terduga Pelaku Terkait Tewasnya Dua Pria di Saluran Air Bekasi
-
Rano Karno Ajak Generasi Muda Rawat Sejarah dan Hidupkan Nilai Kebudayaan Bangsa
-
Rano Karno: Indonesia Saat Ini Butuh Keberanian Bung Karno