Suara.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai sel-sel terkecil jaringan teroris harus segera dilumpuhkan, karena mereka sulit membidik objek vital Polri namun melancarkan aksinya di ruang publik seperti terjadi di Kampung Melayu, Rabu (24/5) malam.
"Serangan bom bunuh diri dengan target acak atau membabibuta seperti di terminal Kampung Melayu akan terus berulang jika sel-sel terkecil dari jaringan teroris di dalam negeri tidak dilumpuhkan," kata Bambang di Jakarta, Kamis.
Dia menilai Polri dan Densus 88 anti-teror harus bekerja lebih keras untuk melumpuhkan sel-sel terkecil dari jaringan teroris yang ada di dalam negeri. Menurut dia sel-sel kecil jaringan teroris itu biasanya beranggotakan beberapa orang teroris.
"Kecenderungan itu bisa dilihat dari serangan bom di kantor kelurahan Arjuna, Kota Bandung pada 27 Februari 2017, serangan terhadap prajurit Polri oleh simpatisan ISIS di Tangerang pada Oktober 2016, dan ledakan bom di markas Polresta Surakarta, Jawa Tengah pada 5 Juli 2016," ujarnya.
Bambang menegaskam Komisi III DPR memberi apresiasi yang tinggi atas keberhasilan Polri mengidentifikasi identitas orang yang diduga sebagai pelaku serangan bom bunuh diri di terminal Kampung Melayu.
Namun menurut politisi Partai Golkar itu, pengungkapan identitas pelaku belum menyelesaikan persoalan utamanya, yaitu eksistensi sel-sel teroris di dalam negeri.
"Sel-sel teroris itu masih akan menebar ancaman, hanya menunggu waktu yang ideal bagi mereka melakukan serangan," katanya.
Dia menjelaskan, serangan bom bunuh diri di ruang publik seperti di Kampung Melayu dan Sarinah bisa berulang jika sel-sel terkecil dari jaringan teroris di dalam negeri tidak dilumpuhkan.
Karena itu menurut dia, Komisi III DPR mendorong Polri dan Densus 88 anti-teror untuk bekerja lebih keras melumpuhkan sel-sel terkecil dari jaringan teroris di dalam negeri.
"Mereka ada di beberapa kota, sel-sel kecil itu dikendalikan oleh pimpinan mereka yang bersembunyi di negara lain," ujarnya.
Bambang menegaskan, untuk meningkatkan efektivitas perburuan teroris itu, Komisi III DPR siap membahas peningkatan anggaran yang dibutuhkan Polri atau Densus 88 Anti-teror. (Antara)
Berita Terkait
-
Bamsoet Kenalkan Buku Prabowo: Politik Akal Sehat Tanpa Panggung, Ungkap Sikap Ekonomi-Politik
-
Bamsoet Sebut Prabowo Ogah Punya Lawan, Singgung Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto
-
Membedah Potensi Gangguan Asing terhadap Kondusivitas Negara
-
Bamsoet: Prabowo Capai Swasembada Beras 'Gaya' Soeharto-SBY Dalam Setahun
-
Jarang Hadir Rapat, Bambang Soesatyo Dilaporkan ke MKD DPR RI
Terpopuler
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Roy Suryo Ditangkap di Bintaro Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Sempat Diancam Borgol
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Buntut Kasus Sulis, Dishub DKI Janji Siapkan Parkir Khusus Ojol di Mal
-
Penyintas Bencana di Pidie Jaya Ubah Dana Stimulan Jadi Modal Usaha
-
Mulai Besok! Eks Karyawan Hotel Sultan Wajib Lapor ke Posko GBK Demi Kepastian Nasib
-
'Efisiensi Tebang Pilih', Ekonom CELIOS: Dana Transfer Dipangkas Bikin Daerah Mandul!
-
Predator Anak di Cakung DItangkap: Nekat Jebol Atap Rumah Demi Kabur usai Kepergok Warga
-
Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua
-
Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen
-
Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?
-
Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi