Suara.com - Peristiwa unik nan lucu terjadi di Bangladesh. Gara-gara terus diprotes kelompok fundamentalis, Patung Dewi Keadilan (Themis) yang berada di gedung Mahkamah Agung, Kota Dhaka, akhirnya "digudangkan", Jumat (26/5/2017).
Patung itu diprotes kelompok fundamentalis karena dianggap tak “Islami”. Sebab, patung yang melambangkan hukum tak pernah berpihak tersebut dianggap Dewa Yunani.
Padahal, seperti dilansir AFP, patung tersebut baru diletakkan di halaman gedung tersebut sejak enam bulan terakhir.
Patung juga itu bukan diimpor pemerintah Bangladesh dari Yunani, melainkan karya perupa negeri itu sendiri, Mrinal Haque.
Saat proses pemindahan patung, Haque juga turut menyaksikan sembari menggelar unjuk rasa bersama kelompok-kelompok progresif.
"Pemindahan patung ini adalah simbol ketidakberdayaan pemerintah terhadap suatu kelompok. Ini juga tamparan bagi orang-orang progresif Bangladesh,” tutur Haque.
Sebelum “digudangkan”, patung yang dinamakan “Lady Justice" beberapa bulan terakhir menjadi polemik dan menuai aksi massa dari kalangan fundamentalis.
Kelompok garis keras mendesak pemerintah menghancurkan patung sosok Themis yang perempuan dan matanya tertutup tersebut.
Selain itu, kaum fundamentalis mendesak pemerintah untuk membuat monumen Al Quran sebagai ganti patung Themis.
Baca Juga: Rusuh Berdarah di Abepura, Warga Tertembak
Pemindahan patung itu sendiri dilakukan setelah Perdana Menteri Sheikh Hasina mengungkapkan keberpihakannya kepada kaum fundamentalis.
Hal itu menjadi ironi, lantaran Hasina adalah pemimpin Partai Liga Awami yang berhaluan sekuler. Sejumlah kalangan menilai, langkah itu dilakukan Hasina untuk mengambil hati kaum fundamentalis menjelang pemilihan umum 2018.
Berita Terkait
-
Sumbang Medali untuk Indonesia di ISG, Eko Yuli Cs Diguyur Bonus
-
Hanif Dhakiri: Penyebaran Islam Membawa Pesan Kedamaian
-
Jokowi Serukan Persatuan Negara Muslim untuk Perangi Radikalisme
-
Jokowi: Umat Islam Adalah Korban Terbanyak Dari Radikalisme
-
Sidney Jones: Anak-Anak Mudah Dipengaruhi Pemikiran Radikal
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO