Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memecat 97 pegawainya selama tiga tahun terakhir, demi mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, 97 pegawai yang dipecat adalah yang tak menjalankan tugasnya sesuai prosedur.
"Terpaksa diberhentikan dengan tidak hormat, terpaksa kami pecat," kata Tjahjo Kumolo usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHPK) di BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2017).
Tjahjo bersyukur, kementeriannya kembali mendapatkan opini WTP dari BPK. Dengan demikian, sudah tiga tahun terakhir Kemendagri meraih predikat WTP.
"Kami mensyukuri, karena ini tanggung jawab kami yang akan dipertahankan kepada pemerintahan," ujar Tjahjo.
Menurut Tjahjo, menjaga performa tiga tahun berturut-turut tidaklah mudah. Bahkan, selama tiga tahun terkahir, pihaknya selalu mengundang BPK untuk memberikan pengarahan terkait pengelolaan keuangan yang baik dan benar.
"Selama 3 tahun, kami undang ketua dan anggota BPK untuk memberi pengarahan, Sehingga selama 3 tahun Ini mendapatkan WTP," tandasnya.
Baca Juga: Honda: India Belum Siap Punya Mobil Listrik
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!