Dapat WDP saat BPK Dibelit Kasus Suap, Djarot: Tak Apa-apa

Suara.com - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak mempersoalkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2016.

Dalam LHP yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan, pemerintah DKI lagi-lagi meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Nggak apa-apa. Lima tahun juga nggak apa-apa, yang penting dengan adanya masukan seperti ini, kami terus berbenah," ujar Djarot di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Menurut Djarot, salah satu penyebab DKI kembali mendapat opini WDP adalah masalah pengelolaan aset. Salah satu solusinya kata Djarot, dengan menerapkan sistem e-Aset.

"Makanya, tahun kemarin masih belum tuntas ya, kita bikin e-aset ya, sistem informasi aset daerah. Sehingga dibentuklah badan pengelola aset daerah. Supaya dia fokus untuk ngurusin aset daerah," kata Djarot.

Untuk diketahui, pemerintah Jakarta pada tahun 2013, 2014, dan 2015 juga meraih WDP. Dengan begitu, tahun ini merupakan tahun keempat pemerintah DKI mendapat opini WTP.

Meski mendapat opini WDP, Djarot masih percaya dengan auditor BPK, yang kekinian tengah dibelit kasus suap dari Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PTT) untuk mendapatkan predikat seperti itu.

"Selama ini kami selalu percaya kok bahwa BPK selalu independen, profesional, menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran, serta prinsip-prinsip auditor yang bagus," kata Djarot.

Baca Juga: Simak Cara Habiskan Uang dengan Benar