Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono saat meninjau Halte Transjakarta Kampung Melayu, Jakarta, Minggu (28/5) [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Sore ini, DPRD Jakarta menyelenggarakan rapat paripurna istimewa dengan agenda mengumumkan hasil pilkada periode 2017-2022 dan pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatan gubernur sekaligus pengusulan penetapan Djarot Saiful Hidayat menjadi gubernur sampai Oktober 2017.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengatakan setelah surat pengusulan pelantikan Djarot dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya menunggu keputusan Kepala Negara.
"Kalau soal pelantikan setelah paripurna ini kami mengusulkan suratnya ke Presiden melalui mendagri (Kementerian Dalam Negeri). Pelantikan kan waktunya kewenangan presiden," ujar Taufik di DPRD.
Taufik berharap Presiden segera melantik Djarot agar agar pembangunan berjalan lancar.
"Ya saya kira harusnya lebih cepat lebih baik supaya walaupun secara prinsip tidak terlalu terganggu, tapi kan lebih baik segera dilakukan pelantikan dan kita punya gubernur definitif," kata dia.
Setelah dilantik menjadi gubernur, Djarot tetap mendapatkan dana operasional.
"Nggak ada double dong. Kalau sudah definitif kan wagubnya berhenti, plt nya berhenti, jadi pasti cuma dapat gubernurnya saja," kata dia.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengatakan setelah surat pengusulan pelantikan Djarot dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya menunggu keputusan Kepala Negara.
"Kalau soal pelantikan setelah paripurna ini kami mengusulkan suratnya ke Presiden melalui mendagri (Kementerian Dalam Negeri). Pelantikan kan waktunya kewenangan presiden," ujar Taufik di DPRD.
Taufik berharap Presiden segera melantik Djarot agar agar pembangunan berjalan lancar.
"Ya saya kira harusnya lebih cepat lebih baik supaya walaupun secara prinsip tidak terlalu terganggu, tapi kan lebih baik segera dilakukan pelantikan dan kita punya gubernur definitif," kata dia.
Setelah dilantik menjadi gubernur, Djarot tetap mendapatkan dana operasional.
"Nggak ada double dong. Kalau sudah definitif kan wagubnya berhenti, plt nya berhenti, jadi pasti cuma dapat gubernurnya saja," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Rakernas I 2026: PDIP Bakal Umumkan Sikap Resmi Terkait Wacana Pilkada di Akhir Acara
-
PDIP Pasang Badan untuk Pandji, Djarot: Negara Jangan Mudah Tersinggung Oleh Kritik
-
Djarot 'Ngamuk': Korupsi Segede Gajah Lewat, Kenapa Hasto dan Tom Lembong yang Cuma 'Kutu' Dihajar?
-
Jokowi Disebut Punya Kans Pimpin PSI, Djarot PDIP: Kita Nggak Ngurus, Kan Sudah Dipecat
-
Djarot di Pembekalan Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDIP: Anda Tidak akan Jadi Tanpa Partai Politik
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Bantah Tukar Guling dengan Thomas, Purbaya Jelaskan Tugas Wamenkeu Juda Agung
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah