Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono saat meninjau Halte Transjakarta Kampung Melayu, Jakarta, Minggu (28/5) [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Sore ini, DPRD Jakarta menyelenggarakan rapat paripurna istimewa dengan agenda mengumumkan hasil pilkada periode 2017-2022 dan pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatan gubernur sekaligus pengusulan penetapan Djarot Saiful Hidayat menjadi gubernur sampai Oktober 2017.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengatakan setelah surat pengusulan pelantikan Djarot dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya menunggu keputusan Kepala Negara.
"Kalau soal pelantikan setelah paripurna ini kami mengusulkan suratnya ke Presiden melalui mendagri (Kementerian Dalam Negeri). Pelantikan kan waktunya kewenangan presiden," ujar Taufik di DPRD.
Taufik berharap Presiden segera melantik Djarot agar agar pembangunan berjalan lancar.
"Ya saya kira harusnya lebih cepat lebih baik supaya walaupun secara prinsip tidak terlalu terganggu, tapi kan lebih baik segera dilakukan pelantikan dan kita punya gubernur definitif," kata dia.
Setelah dilantik menjadi gubernur, Djarot tetap mendapatkan dana operasional.
"Nggak ada double dong. Kalau sudah definitif kan wagubnya berhenti, plt nya berhenti, jadi pasti cuma dapat gubernurnya saja," kata dia.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengatakan setelah surat pengusulan pelantikan Djarot dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya menunggu keputusan Kepala Negara.
"Kalau soal pelantikan setelah paripurna ini kami mengusulkan suratnya ke Presiden melalui mendagri (Kementerian Dalam Negeri). Pelantikan kan waktunya kewenangan presiden," ujar Taufik di DPRD.
Taufik berharap Presiden segera melantik Djarot agar agar pembangunan berjalan lancar.
"Ya saya kira harusnya lebih cepat lebih baik supaya walaupun secara prinsip tidak terlalu terganggu, tapi kan lebih baik segera dilakukan pelantikan dan kita punya gubernur definitif," kata dia.
Setelah dilantik menjadi gubernur, Djarot tetap mendapatkan dana operasional.
"Nggak ada double dong. Kalau sudah definitif kan wagubnya berhenti, plt nya berhenti, jadi pasti cuma dapat gubernurnya saja," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Megawati Beri Hard Warning ke Kader PDIP: Jangan Korupsi, Turun ke Bawah!
-
Rakernas I 2026: PDIP Bakal Umumkan Sikap Resmi Terkait Wacana Pilkada di Akhir Acara
-
PDIP Pasang Badan untuk Pandji, Djarot: Negara Jangan Mudah Tersinggung Oleh Kritik
-
Djarot 'Ngamuk': Korupsi Segede Gajah Lewat, Kenapa Hasto dan Tom Lembong yang Cuma 'Kutu' Dihajar?
-
Jokowi Disebut Punya Kans Pimpin PSI, Djarot PDIP: Kita Nggak Ngurus, Kan Sudah Dipecat
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara