Suara.com - Presiden Joko Widodo gelar rapat terbatas (Ratas) terkait Asian Games XVIII/2018 Jakarta-Palembang di Istana Negara, Rabu (7/6/2017). Rapat kali ini dikhususkan evaluasi penggunaan anggaran.
Jokowi memerintahkan agar anggaran bisa dikalkulasi lebih detail dan transparan. Juga mengingatkan agar jangan ada penggelembungan dana atau mark up anggaran.
Peringatan yang disampaikan Jokowi tidak hanya berlaku untuk event Asian Games, namun terkait pula dengan Asian Para Games 2018 yang juga digelar di Indonesia.
"Saya ingatkan anggaran untuk tidak dilebih-lebihkan dan juga tidak berlebihan," kata Jokowi dalam Ratas di Kantor Presiden, Jakarta.
Jokowi yang dalam Ratas didamping Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, walaupun harus mempercepat segala persiapan di sisa waktu yang ada, dia tetap menekankan transparansi anggaran dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik governance-nya.
"Dalam penggunaan anggaran, prinsip-prinsip yang harus kita pegang efektif, efisien, transparan dan akuntabel," tegas Jokowi.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini juga mengingatkan Asian Games dan Asian Para Games adalah event yang bisa membawa harum nama Indonesia di dunia internasional.
Maka dari itu, Jokowi meminta kepada seluruh jajarannya agar semua persiapan dilakukan secara matang dan sempurna.
Baca Juga: Kecelakaan, Nyawa Pebalap Inggris Ini Tak Tertolong
Ratas tersebut dihadiri sejumlah menteri, antara lain Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menpora Imam Nahrawi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menaker Hanif Dhakiri, Menteri PANRB Asman Abnur, dan Menristek Dikti M. Nasir.
Selain itu, hadir pula Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala Bekraf Triawan Munaf, Ketua Komite Olahraga Indonesia (KOI) Eric Tohir, Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Gubernur Banten Wahidin Halim, Plt. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, dan Wakil Gubernur Jabar Dedy Mizwar.
Sementara itu, seperti diketahui, Asian Games XVIII/2018 akan diselenggarakan di dua kota berbeda, yaitu di Jakarta dan Palembang, dan provinsi lainnya sebagai pendukung, diantaranya Banten, dan Jawa Barat.
Upacara pembukaan akan dilakukan pada 18 Agustus 2018 dan ditutup pada 2 September 2018.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Pemerintah Diminta Transparan, Kerja Sama Pertahanan RI-AS Untungnya Apa?
-
Dugaan Skandal Aset Sitaan Rp40 Miliar, Jaksa Watch Laporkan Kejati Jambi ke KPK
-
Hasto PDIP: Kritik ke Jokowi Dulu Ternyata Benar, Prabowo Jangan Antikritik
-
BNI Pastikan Proses Pengembalian Dana Aek Nabara Sesuai Perkembangan Penyidikan
-
Bantah Ramal Indonesia Bakal Chaos, JK: Itu Said Didu, Bukan Saya
-
Catat! Ini 7 Rumah Sakit di Jawa Tengah yang Layani Visum Gratis bagi Korban Kekerasan
-
Selat Hormuz Ditutup Lagi, Trump Sentil Iran, Mojtaba Khamenei Balas Menohok
-
Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung
-
PBB Dinilai Tak Relevan, Megawati Desak Reformasi Total: Hapus Veto, Pakai Pancasila
-
Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana