Plt Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. [Suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Pelaksana tugas gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan tidak pernah suudzon bahwa pemerintahan yang akan datang di bawah kepemimpinan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bakal menghapus program-program penting, seperti pengembangan ruang publik terbuka ramah anak.
"Justru karena kami tidak suudzon, kami mau bikin landasan hukumnya supaya itu betul-betul bisa digunakan secara maksimal," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (9/6/2017).
Hal ini terkait dengan usulan Djarot membuat peraturan daerah untuk menjaga program RPTRA tetap ada. Rencana tersebut kemudian ditanggapi wakil gubernur terpilih Sandiaga Uno. Sandiaga berharap Djarot tidak suudzon bahwa pemerintahan yang akan datang bakal menghapus program strategis.
Sandiaga memastikan pemerintahan nanti akan tetap meneruskan program-program yang dibutuhkan publik. Menghapus program, kata dia, tidak bisa dilakukan begitu saja.
"Kalau ada seperti itu kita senang sekali, sehingga apa yang sudah kita capai misalkan skala 10, kita sudah capai 4 atau 5 bisa ditingkatkan ke 5, 5, atau 6 ,7. Jangan balik mundur jadi 0 lagi," kata Djarot.
Pemerintah akan membuat kajian untuk menindaklanjuti rencana membuat peraturan daerah terkait fungsi RPTRA.
"Perda itu untuk jaminannya. Sehingga siapapun pemerintahannya, akan tetap mendayagunakan potensi yang ada di RPTRA," kata Djarot.
Pemerintah Jakarta telah memiliki 189 RPTRA yang tersebar di enam wilayah. Tahun ini, sebanyak 100 RPTRA akan dibangun lagi melalui kontribusi swasta dan APBD.
"Justru karena kami tidak suudzon, kami mau bikin landasan hukumnya supaya itu betul-betul bisa digunakan secara maksimal," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (9/6/2017).
Hal ini terkait dengan usulan Djarot membuat peraturan daerah untuk menjaga program RPTRA tetap ada. Rencana tersebut kemudian ditanggapi wakil gubernur terpilih Sandiaga Uno. Sandiaga berharap Djarot tidak suudzon bahwa pemerintahan yang akan datang bakal menghapus program strategis.
Sandiaga memastikan pemerintahan nanti akan tetap meneruskan program-program yang dibutuhkan publik. Menghapus program, kata dia, tidak bisa dilakukan begitu saja.
"Kalau ada seperti itu kita senang sekali, sehingga apa yang sudah kita capai misalkan skala 10, kita sudah capai 4 atau 5 bisa ditingkatkan ke 5, 5, atau 6 ,7. Jangan balik mundur jadi 0 lagi," kata Djarot.
Pemerintah akan membuat kajian untuk menindaklanjuti rencana membuat peraturan daerah terkait fungsi RPTRA.
"Perda itu untuk jaminannya. Sehingga siapapun pemerintahannya, akan tetap mendayagunakan potensi yang ada di RPTRA," kata Djarot.
Pemerintah Jakarta telah memiliki 189 RPTRA yang tersebar di enam wilayah. Tahun ini, sebanyak 100 RPTRA akan dibangun lagi melalui kontribusi swasta dan APBD.
Komentar
Berita Terkait
-
Djarot 'Ngamuk': Korupsi Segede Gajah Lewat, Kenapa Hasto dan Tom Lembong yang Cuma 'Kutu' Dihajar?
-
Jokowi Disebut Punya Kans Pimpin PSI, Djarot PDIP: Kita Nggak Ngurus, Kan Sudah Dipecat
-
Djarot di Pembekalan Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDIP: Anda Tidak akan Jadi Tanpa Partai Politik
-
Jelang Kongres, Djarot: Sebagian Besar Kader Menghendaki Ketua Umum PDIP Tetap Ibu Mega
-
Persoalan Geopolitik Jadi Alasan Kongres PDIP Molor? Djarot Saiful Ungkap Alasannya
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
Nasib Diumumkan KPK Hari Ini, Gubernur Riau Wahid Bakal Tersangka usai Kena OTT?
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO