Ilustrasi Sidang Paripurna DPR [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Peneliti Indonesia Corruption Watch Donal Fariz menyoroti sikap sejumlah fraksi di DPR yang semula menolak hak angket, tetapi belakangan berubah pikiran dan mendukung. Fraksi yang berubah arah tersebut yaitu PAN dan Gerindra.
"Saya menilai ini fraksi labil dan fraksi penuh pencitraan," kata Donal di Restoran Tjikini Lima, Menteng, Jakarta Pusat, hari ini.
Donal mengatakan tidak tertutup kemungkinan motivasi perubahan sikap tersebut didasari kepentingan partai untuk melindungi kader yang diduga terlibat korupsi.
"Bukan tidak mungkin mereka berubah karena ada kasus-kasus korupsi yang dikaitkan dengan partai mereka. Gerindra berubah karena ada OTT kemarin, anggota DPRD Jatim dari Partai Gerindra, PAN berubah karena Amien Rais disebut-sebut menerima uang," kata Donal.
Menurut Donal hal tersebut semakin membuatnya curiga penggunaan hak angket terhadap KPK bukan untuk memperbaiki kinerja KPK, melainkan untuk melumpuhkannya sehingga politikus-politikus yang diduga terjerat kasus bakal aman.
"Ini semakin menunjukkan angket bukan untuk memperbaiki KPK, tapi melindungi kasus-kasus yang melibatkan kader-kader partai," katanya.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang menyebut langkah fraksi yang semula menolak, kemudian belakangan mendukung sebagai fenomena baru.
"Ini adalah fase baru atau fenomena baru dalam perkembangan pansus dan dipengaruhi oleh dinamika yang lain di luar pansus itu sendiri. Misalnya sikap Gerindra dan PAN. Itu sangat dipengaruhi, tidak bisa dipungkiri misalnya Amien Rais disebut namanya dalam tuntutan KPK, dan kelihatan Pak Amien Rais bergerak aktif. Ini, kan dia ada di sana," kata Sebastian Salang.
"Saya menilai ini fraksi labil dan fraksi penuh pencitraan," kata Donal di Restoran Tjikini Lima, Menteng, Jakarta Pusat, hari ini.
Donal mengatakan tidak tertutup kemungkinan motivasi perubahan sikap tersebut didasari kepentingan partai untuk melindungi kader yang diduga terlibat korupsi.
"Bukan tidak mungkin mereka berubah karena ada kasus-kasus korupsi yang dikaitkan dengan partai mereka. Gerindra berubah karena ada OTT kemarin, anggota DPRD Jatim dari Partai Gerindra, PAN berubah karena Amien Rais disebut-sebut menerima uang," kata Donal.
Menurut Donal hal tersebut semakin membuatnya curiga penggunaan hak angket terhadap KPK bukan untuk memperbaiki kinerja KPK, melainkan untuk melumpuhkannya sehingga politikus-politikus yang diduga terjerat kasus bakal aman.
"Ini semakin menunjukkan angket bukan untuk memperbaiki KPK, tapi melindungi kasus-kasus yang melibatkan kader-kader partai," katanya.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang menyebut langkah fraksi yang semula menolak, kemudian belakangan mendukung sebagai fenomena baru.
"Ini adalah fase baru atau fenomena baru dalam perkembangan pansus dan dipengaruhi oleh dinamika yang lain di luar pansus itu sendiri. Misalnya sikap Gerindra dan PAN. Itu sangat dipengaruhi, tidak bisa dipungkiri misalnya Amien Rais disebut namanya dalam tuntutan KPK, dan kelihatan Pak Amien Rais bergerak aktif. Ini, kan dia ada di sana," kata Sebastian Salang.
Komentar
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
Terkini
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK
-
Kapolres Ngada Ungkap Kematian Bocah 10 Tahun di NTT Bukan Akibat Ingin Dibelikan Buku dan Pena
-
Pramono Optimis Transjabodetabek Rute Soetta Bakal Diserbu: Bayar Rp3.500, Siapa yang Nggak Mau?
-
Wamenko Otto Hasibuan Sebut Korporasi Kini Jadi Subjek Hukum Pidana, Dunia Usaha Wajib Adaptasi
-
Kepala Pajak Banjarmasin Mulyono Kena OTT KPK, Modus 'Main' Restitusi PPN Kebun Terbongkar
-
Terungkap! Abraham Samad Akui Diajak Menhan Sjafrie Bertemu Prabowo di Kertanegara
-
Kala Pramono Tawarkan Bantuan Armada Sampah untuk Tangsel ke Andra Soni
-
Abraham Samad Ungkap Pertemuan dengan Prabowo: Soal Perbaikan IPK Tidak Boleh Omon-omon
-
Jawaban Menpar Widiyanti Usai Diberi Nilai 50 Oleh Anggota DPR: Subjektif, Cuma Satu Orang
-
Atasi Sampah di Bali, Menpar Widyanti Siap Jalankan Gerakan Indonesia Asri Arahan Prabowo