Ilustrasi Sidang Paripurna DPR [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Baca 10 detik
Peneliti Indonesia Corruption Watch Donal Fariz menyoroti sikap sejumlah fraksi di DPR yang semula menolak hak angket, tetapi belakangan berubah pikiran dan mendukung. Fraksi yang berubah arah tersebut yaitu PAN dan Gerindra.
"Saya menilai ini fraksi labil dan fraksi penuh pencitraan," kata Donal di Restoran Tjikini Lima, Menteng, Jakarta Pusat, hari ini.
Donal mengatakan tidak tertutup kemungkinan motivasi perubahan sikap tersebut didasari kepentingan partai untuk melindungi kader yang diduga terlibat korupsi.
"Bukan tidak mungkin mereka berubah karena ada kasus-kasus korupsi yang dikaitkan dengan partai mereka. Gerindra berubah karena ada OTT kemarin, anggota DPRD Jatim dari Partai Gerindra, PAN berubah karena Amien Rais disebut-sebut menerima uang," kata Donal.
Menurut Donal hal tersebut semakin membuatnya curiga penggunaan hak angket terhadap KPK bukan untuk memperbaiki kinerja KPK, melainkan untuk melumpuhkannya sehingga politikus-politikus yang diduga terjerat kasus bakal aman.
"Ini semakin menunjukkan angket bukan untuk memperbaiki KPK, tapi melindungi kasus-kasus yang melibatkan kader-kader partai," katanya.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang menyebut langkah fraksi yang semula menolak, kemudian belakangan mendukung sebagai fenomena baru.
"Ini adalah fase baru atau fenomena baru dalam perkembangan pansus dan dipengaruhi oleh dinamika yang lain di luar pansus itu sendiri. Misalnya sikap Gerindra dan PAN. Itu sangat dipengaruhi, tidak bisa dipungkiri misalnya Amien Rais disebut namanya dalam tuntutan KPK, dan kelihatan Pak Amien Rais bergerak aktif. Ini, kan dia ada di sana," kata Sebastian Salang.
"Saya menilai ini fraksi labil dan fraksi penuh pencitraan," kata Donal di Restoran Tjikini Lima, Menteng, Jakarta Pusat, hari ini.
Donal mengatakan tidak tertutup kemungkinan motivasi perubahan sikap tersebut didasari kepentingan partai untuk melindungi kader yang diduga terlibat korupsi.
"Bukan tidak mungkin mereka berubah karena ada kasus-kasus korupsi yang dikaitkan dengan partai mereka. Gerindra berubah karena ada OTT kemarin, anggota DPRD Jatim dari Partai Gerindra, PAN berubah karena Amien Rais disebut-sebut menerima uang," kata Donal.
Menurut Donal hal tersebut semakin membuatnya curiga penggunaan hak angket terhadap KPK bukan untuk memperbaiki kinerja KPK, melainkan untuk melumpuhkannya sehingga politikus-politikus yang diduga terjerat kasus bakal aman.
"Ini semakin menunjukkan angket bukan untuk memperbaiki KPK, tapi melindungi kasus-kasus yang melibatkan kader-kader partai," katanya.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang menyebut langkah fraksi yang semula menolak, kemudian belakangan mendukung sebagai fenomena baru.
"Ini adalah fase baru atau fenomena baru dalam perkembangan pansus dan dipengaruhi oleh dinamika yang lain di luar pansus itu sendiri. Misalnya sikap Gerindra dan PAN. Itu sangat dipengaruhi, tidak bisa dipungkiri misalnya Amien Rais disebut namanya dalam tuntutan KPK, dan kelihatan Pak Amien Rais bergerak aktif. Ini, kan dia ada di sana," kata Sebastian Salang.
Komentar
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu