Ilustrasi Sidang Paripurna DPR [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Peneliti Indonesia Corruption Watch Donal Fariz menyoroti sikap sejumlah fraksi di DPR yang semula menolak hak angket, tetapi belakangan berubah pikiran dan mendukung. Fraksi yang berubah arah tersebut yaitu PAN dan Gerindra.
"Saya menilai ini fraksi labil dan fraksi penuh pencitraan," kata Donal di Restoran Tjikini Lima, Menteng, Jakarta Pusat, hari ini.
Donal mengatakan tidak tertutup kemungkinan motivasi perubahan sikap tersebut didasari kepentingan partai untuk melindungi kader yang diduga terlibat korupsi.
"Bukan tidak mungkin mereka berubah karena ada kasus-kasus korupsi yang dikaitkan dengan partai mereka. Gerindra berubah karena ada OTT kemarin, anggota DPRD Jatim dari Partai Gerindra, PAN berubah karena Amien Rais disebut-sebut menerima uang," kata Donal.
Menurut Donal hal tersebut semakin membuatnya curiga penggunaan hak angket terhadap KPK bukan untuk memperbaiki kinerja KPK, melainkan untuk melumpuhkannya sehingga politikus-politikus yang diduga terjerat kasus bakal aman.
"Ini semakin menunjukkan angket bukan untuk memperbaiki KPK, tapi melindungi kasus-kasus yang melibatkan kader-kader partai," katanya.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang menyebut langkah fraksi yang semula menolak, kemudian belakangan mendukung sebagai fenomena baru.
"Ini adalah fase baru atau fenomena baru dalam perkembangan pansus dan dipengaruhi oleh dinamika yang lain di luar pansus itu sendiri. Misalnya sikap Gerindra dan PAN. Itu sangat dipengaruhi, tidak bisa dipungkiri misalnya Amien Rais disebut namanya dalam tuntutan KPK, dan kelihatan Pak Amien Rais bergerak aktif. Ini, kan dia ada di sana," kata Sebastian Salang.
"Saya menilai ini fraksi labil dan fraksi penuh pencitraan," kata Donal di Restoran Tjikini Lima, Menteng, Jakarta Pusat, hari ini.
Donal mengatakan tidak tertutup kemungkinan motivasi perubahan sikap tersebut didasari kepentingan partai untuk melindungi kader yang diduga terlibat korupsi.
"Bukan tidak mungkin mereka berubah karena ada kasus-kasus korupsi yang dikaitkan dengan partai mereka. Gerindra berubah karena ada OTT kemarin, anggota DPRD Jatim dari Partai Gerindra, PAN berubah karena Amien Rais disebut-sebut menerima uang," kata Donal.
Menurut Donal hal tersebut semakin membuatnya curiga penggunaan hak angket terhadap KPK bukan untuk memperbaiki kinerja KPK, melainkan untuk melumpuhkannya sehingga politikus-politikus yang diduga terjerat kasus bakal aman.
"Ini semakin menunjukkan angket bukan untuk memperbaiki KPK, tapi melindungi kasus-kasus yang melibatkan kader-kader partai," katanya.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang menyebut langkah fraksi yang semula menolak, kemudian belakangan mendukung sebagai fenomena baru.
"Ini adalah fase baru atau fenomena baru dalam perkembangan pansus dan dipengaruhi oleh dinamika yang lain di luar pansus itu sendiri. Misalnya sikap Gerindra dan PAN. Itu sangat dipengaruhi, tidak bisa dipungkiri misalnya Amien Rais disebut namanya dalam tuntutan KPK, dan kelihatan Pak Amien Rais bergerak aktif. Ini, kan dia ada di sana," kata Sebastian Salang.
Komentar
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Bukan soal Whoosh, Ini Isi Percakapan Dua Jam Prabowo dan Ignasius Jonan di Istana
-
KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
-
Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang