Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto terus memproses pembubaran orgasisasi masyarakat anti Pancasila. Dalam hal ini Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Menurutnya pembubaran ormas antiPancasila menjadi keharusan. Namun untuk waktunya ia belum mau menjelaskan.
"Pembubaran ormas antipancasila itu suatu keniscayaan, mau tidak mau harus kita selesaikan. Negeri ini ini kan negeri berdaulat, tidak mungkin negeri berdaulat, di dalam negeri sendiri ada kekuatan-kekuatan, ada gerakan yang anti terhadap ideologi negara, itu tidak pantas, karena akan mengganggu stabilitas keamanan, dan politik. Maka itu sesuatu hal yang harus dilakukan, soal kapan, dengan cara apa, tunggu saja," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/6/2017).
Wiranto mengatakan keputusan pemerintah yang ingin membubarkan HTI harus tetap berjalan dan tidak boleh mundur. Menurutnya pemerintah tidak bisa menyampaikan setiap langkah yang dilakukan dalam upaya pembubaran HTI.
"Langkahnya tidak bisa dibincangkan dulu, nanti kan ada saatnya kami menjelaskan kepada masyarakat. Jadi ini kan suatu kebijakan yang tidak setiap langkah demi langkah dijelaskan kepada masyarakat, tidak bisa. Tapi tentu saat dilaksanakan ada penjelasan yang rasional, yang konstitusional, yang tidak melawan hukum. Sabar saja, pasti nanti suatu saat akan kami jelaskan kepada masyarakat," terang dia.
Kendati begitu, lanjut dia, pemerintah mempercepat proses hukum dalam pembubaran HTI tersebut.
"Lebih cepat lebih baik," tandas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Fakta Baru Kasus Begal Damkar di Gambir: 3 dari 5 Pelaku Ternyata Penjahat Kambuhan!
-
Catat! Ini Jadwal Lengkap Keberangkatan Haji Indonesia 2026
-
Atasi Sampah Cilincing, Pemprov DKI Bakal 'Sulap' Limbah Kerang Jadi Material WC
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
Baleg DPR Sepakati Perubahan Prolegnas 2026, Ada Lima RUU Baru Masuk Ini Daftarnya!
-
22 Tahun Nasib PRT Dipingpong, RUU PPRT Kini Terkatung-katung di Tangan Pemerintah
-
Sopir Ambulans Kena Order Fiktif Debt Collector, Berujung Disuruh Tagih Utang
-
BNI Lepas Timnas ke Thomas & Uber Cup 2026, Tegaskan Komitmen Jaga Tradisi Juara
-
KSPI Boikot May Day di Monas, Tagih Janji Presiden soal RUU PPRT
-
Gubernur Pramono Lantik Serentak 11 Pejabat DKI: Syafrin Liputo Resmi Jadi Wali Kota Jaksel