Plt Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. [Suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Tunjangan Kinerja Daerah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jakarta akan dipotong jika mudik ke kampung halaman dengan memanfaatkan kendaraan dinas.
"Kan kami punya mekanismenya. Gampang sekali, dipotong TKD-nya. Kami kan sudah punya teknologinya. Kita lihat atas nama siapa," kata Pelaksana tugas gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/6/2017).
Djarot berharap para PNS menaati peraturan dengan tidak memakai aset negara untuk urusan pribadi. Apalagi, mereka sudah diberi gaji dan tunjangan yang besar.
"Kan keterlaluan ya. TKD sudah cukup tinggi cukup besar mereka. Terus kalau mau mudik pakai kendaraan dinas apa nggak malu itu," ujar Djarot.
"Karena kendaraan dinas kan untuk dinas, bukan untuk acara keluarga, apalagi mudiknya sampai jauh, ke Sumatera misalnya atau ke Jawa Timur, pulang ke Blitar waduh. Jangan," Djarot menambahkan.
Djarot mengharapkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi tindak tanduk PNS. Apabila menemukan mobil dinas digunakan untuk mudik, silakan foto dan laporkan ke pemerintah Jakarta.
"Oh masyarakat perlu (mengawasi), asalkan betul-betul obyektif. Jangan sampai karena perasaan nggak suka, dendam, supaya itu jatuh, supaya dikasih sanksi, oh itu jahat banget. Nggak boleh kayak begitu, mencari-cari kesalahan. Tapi kita butuh bantuan dari masyarakat," katanya.
"Kan kami punya mekanismenya. Gampang sekali, dipotong TKD-nya. Kami kan sudah punya teknologinya. Kita lihat atas nama siapa," kata Pelaksana tugas gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/6/2017).
Djarot berharap para PNS menaati peraturan dengan tidak memakai aset negara untuk urusan pribadi. Apalagi, mereka sudah diberi gaji dan tunjangan yang besar.
"Kan keterlaluan ya. TKD sudah cukup tinggi cukup besar mereka. Terus kalau mau mudik pakai kendaraan dinas apa nggak malu itu," ujar Djarot.
"Karena kendaraan dinas kan untuk dinas, bukan untuk acara keluarga, apalagi mudiknya sampai jauh, ke Sumatera misalnya atau ke Jawa Timur, pulang ke Blitar waduh. Jangan," Djarot menambahkan.
Djarot mengharapkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi tindak tanduk PNS. Apabila menemukan mobil dinas digunakan untuk mudik, silakan foto dan laporkan ke pemerintah Jakarta.
"Oh masyarakat perlu (mengawasi), asalkan betul-betul obyektif. Jangan sampai karena perasaan nggak suka, dendam, supaya itu jatuh, supaya dikasih sanksi, oh itu jahat banget. Nggak boleh kayak begitu, mencari-cari kesalahan. Tapi kita butuh bantuan dari masyarakat," katanya.
Pulang cepat
Selama bulan Ramadan, PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta pulang lebih awal. Mereka masuk mulai pukul 7.00 WIB sampai dengan 14.30 WIB.
"Seperti tahun yang lalu, masuknya kita cepat dan pulangnya juga lebih cepat. Masuknya jam 07.00 pulangnya jam 14.30 kan ya," ujar Djarot Saiful di Balai Kota Jakarta, Selasa (30/5/2017).
Meski PNS DKI pulang lebih cepat dari biasanya, Djarot memastikan pelayanan publik tidak akan terganggu. Sebab, khusus untuk bidang tertentu pegawai akan kerja seperti biasa untuk melayani masyarakat.
"Sebenarnya, kalau pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan itu sama. Ada juga beberapa temen yang nggak ada jam kerjanya. Artinya apa? Yah, selama kerja kita masih belum beres yah tetap dikerjakan," kata Djarot.
Lebih jauh, dia menegaskan PNS yang masuk kerja terlambat, tunjangan akan dipotong. Djarot memastikan pegawai tidak akan bisa memanipulasi data kehadiran.
"Ada sistem absen gampang. Sanksinya langsung potong TKD, pointnya. Gampanglah, pokoknya nggak bisa bohong dia karena pakai finger pint kan. Kalau by sistem gampang banget yah," kata Djarot.
"Ini menuntut tanggung jawab dari masing-masing yah. Mereka bukan anak kecil lagi kok. Itu sanksinya gampang banget buat teman-teman yang terlambat dan tidak melaksanakan tugas dengan baik," Djarot menambahkan.
"Seperti tahun yang lalu, masuknya kita cepat dan pulangnya juga lebih cepat. Masuknya jam 07.00 pulangnya jam 14.30 kan ya," ujar Djarot Saiful di Balai Kota Jakarta, Selasa (30/5/2017).
Meski PNS DKI pulang lebih cepat dari biasanya, Djarot memastikan pelayanan publik tidak akan terganggu. Sebab, khusus untuk bidang tertentu pegawai akan kerja seperti biasa untuk melayani masyarakat.
"Sebenarnya, kalau pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan itu sama. Ada juga beberapa temen yang nggak ada jam kerjanya. Artinya apa? Yah, selama kerja kita masih belum beres yah tetap dikerjakan," kata Djarot.
Lebih jauh, dia menegaskan PNS yang masuk kerja terlambat, tunjangan akan dipotong. Djarot memastikan pegawai tidak akan bisa memanipulasi data kehadiran.
"Ada sistem absen gampang. Sanksinya langsung potong TKD, pointnya. Gampanglah, pokoknya nggak bisa bohong dia karena pakai finger pint kan. Kalau by sistem gampang banget yah," kata Djarot.
"Ini menuntut tanggung jawab dari masing-masing yah. Mereka bukan anak kecil lagi kok. Itu sanksinya gampang banget buat teman-teman yang terlambat dan tidak melaksanakan tugas dengan baik," Djarot menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
-
Muhammadiyah Update Penetapan Ramadhan dan Idul Fitri 2026: Ada Koreksi Terbaru
-
Kapan Awal Puasa Ramadan dan Idul Fitri 2026? Simak Jadwalnya
-
Pertamina Sukses Penuhi Lonjakan Permintaan Energi saat Ramadan dan Idul Fitri
-
Pulang ke Rumah Jokowi, Selvi Ananda Disentil usai Tampak Cuek ke Kerumunan Warga
-
KPK Ungkap Ada 606 Objek Gratifikasi Terkait Idul Fitri Senilai Rp 341 Juta, Ini Rinciannya
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting