Plt Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. [Suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Tunjangan Kinerja Daerah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jakarta akan dipotong jika mudik ke kampung halaman dengan memanfaatkan kendaraan dinas.
"Kan kami punya mekanismenya. Gampang sekali, dipotong TKD-nya. Kami kan sudah punya teknologinya. Kita lihat atas nama siapa," kata Pelaksana tugas gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/6/2017).
Djarot berharap para PNS menaati peraturan dengan tidak memakai aset negara untuk urusan pribadi. Apalagi, mereka sudah diberi gaji dan tunjangan yang besar.
"Kan keterlaluan ya. TKD sudah cukup tinggi cukup besar mereka. Terus kalau mau mudik pakai kendaraan dinas apa nggak malu itu," ujar Djarot.
"Karena kendaraan dinas kan untuk dinas, bukan untuk acara keluarga, apalagi mudiknya sampai jauh, ke Sumatera misalnya atau ke Jawa Timur, pulang ke Blitar waduh. Jangan," Djarot menambahkan.
Djarot mengharapkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi tindak tanduk PNS. Apabila menemukan mobil dinas digunakan untuk mudik, silakan foto dan laporkan ke pemerintah Jakarta.
"Oh masyarakat perlu (mengawasi), asalkan betul-betul obyektif. Jangan sampai karena perasaan nggak suka, dendam, supaya itu jatuh, supaya dikasih sanksi, oh itu jahat banget. Nggak boleh kayak begitu, mencari-cari kesalahan. Tapi kita butuh bantuan dari masyarakat," katanya.
"Kan kami punya mekanismenya. Gampang sekali, dipotong TKD-nya. Kami kan sudah punya teknologinya. Kita lihat atas nama siapa," kata Pelaksana tugas gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/6/2017).
Djarot berharap para PNS menaati peraturan dengan tidak memakai aset negara untuk urusan pribadi. Apalagi, mereka sudah diberi gaji dan tunjangan yang besar.
"Kan keterlaluan ya. TKD sudah cukup tinggi cukup besar mereka. Terus kalau mau mudik pakai kendaraan dinas apa nggak malu itu," ujar Djarot.
"Karena kendaraan dinas kan untuk dinas, bukan untuk acara keluarga, apalagi mudiknya sampai jauh, ke Sumatera misalnya atau ke Jawa Timur, pulang ke Blitar waduh. Jangan," Djarot menambahkan.
Djarot mengharapkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi tindak tanduk PNS. Apabila menemukan mobil dinas digunakan untuk mudik, silakan foto dan laporkan ke pemerintah Jakarta.
"Oh masyarakat perlu (mengawasi), asalkan betul-betul obyektif. Jangan sampai karena perasaan nggak suka, dendam, supaya itu jatuh, supaya dikasih sanksi, oh itu jahat banget. Nggak boleh kayak begitu, mencari-cari kesalahan. Tapi kita butuh bantuan dari masyarakat," katanya.
Pulang cepat
Selama bulan Ramadan, PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta pulang lebih awal. Mereka masuk mulai pukul 7.00 WIB sampai dengan 14.30 WIB.
"Seperti tahun yang lalu, masuknya kita cepat dan pulangnya juga lebih cepat. Masuknya jam 07.00 pulangnya jam 14.30 kan ya," ujar Djarot Saiful di Balai Kota Jakarta, Selasa (30/5/2017).
Meski PNS DKI pulang lebih cepat dari biasanya, Djarot memastikan pelayanan publik tidak akan terganggu. Sebab, khusus untuk bidang tertentu pegawai akan kerja seperti biasa untuk melayani masyarakat.
"Sebenarnya, kalau pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan itu sama. Ada juga beberapa temen yang nggak ada jam kerjanya. Artinya apa? Yah, selama kerja kita masih belum beres yah tetap dikerjakan," kata Djarot.
Lebih jauh, dia menegaskan PNS yang masuk kerja terlambat, tunjangan akan dipotong. Djarot memastikan pegawai tidak akan bisa memanipulasi data kehadiran.
"Ada sistem absen gampang. Sanksinya langsung potong TKD, pointnya. Gampanglah, pokoknya nggak bisa bohong dia karena pakai finger pint kan. Kalau by sistem gampang banget yah," kata Djarot.
"Ini menuntut tanggung jawab dari masing-masing yah. Mereka bukan anak kecil lagi kok. Itu sanksinya gampang banget buat teman-teman yang terlambat dan tidak melaksanakan tugas dengan baik," Djarot menambahkan.
"Seperti tahun yang lalu, masuknya kita cepat dan pulangnya juga lebih cepat. Masuknya jam 07.00 pulangnya jam 14.30 kan ya," ujar Djarot Saiful di Balai Kota Jakarta, Selasa (30/5/2017).
Meski PNS DKI pulang lebih cepat dari biasanya, Djarot memastikan pelayanan publik tidak akan terganggu. Sebab, khusus untuk bidang tertentu pegawai akan kerja seperti biasa untuk melayani masyarakat.
"Sebenarnya, kalau pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan itu sama. Ada juga beberapa temen yang nggak ada jam kerjanya. Artinya apa? Yah, selama kerja kita masih belum beres yah tetap dikerjakan," kata Djarot.
Lebih jauh, dia menegaskan PNS yang masuk kerja terlambat, tunjangan akan dipotong. Djarot memastikan pegawai tidak akan bisa memanipulasi data kehadiran.
"Ada sistem absen gampang. Sanksinya langsung potong TKD, pointnya. Gampanglah, pokoknya nggak bisa bohong dia karena pakai finger pint kan. Kalau by sistem gampang banget yah," kata Djarot.
"Ini menuntut tanggung jawab dari masing-masing yah. Mereka bukan anak kecil lagi kok. Itu sanksinya gampang banget buat teman-teman yang terlambat dan tidak melaksanakan tugas dengan baik," Djarot menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
-
Kapan Libur Lebaran Anak Sekolah 2026? Ini Jadwal Lengkapnya
-
5 Tipe Motor yang Tak Layak untuk Mudik Jarak Jauh Saat Lebaran
-
Kapan Lebaran NU dan Muhammadiyah Tahun 2026? Cek Jadwal dan Penjelasannya
-
Kapan Idul Fitri 2026? Cek Jadwal Versi Muhammadiyah, Pemerintah, dan NU
-
Kapan 1 Ramadhan 2026 Tanggal Berapa? Cek Tanggal Pasti Versi Muhammadiyah dan Pemerintah
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Bukan Musuh, Pemred Suara.com Ajak Jurnalis Sulsel Taklukkan Algoritma Lewat Workshop AI
-
Sekjen PBNU Ungkap Alasan Prabowo Gabung Board of Peace: Demi Cegah Korban Lebih Banyak di Gaza
-
Hadiri Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ramos Horta
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Telah Terjual Lebih Dari 380 Ribu, Purwokerto Jadi Tujuan Paling Laris
-
Nekat Berangkat Saat Sakit, Tangis Pilu Nur Afni PMI Ilegal Minta Dipulangkan dari Arab Saudi
-
Kisah Epi, ASN Tuna Netra Kemensos yang Setia Ajarkan Alquran
-
KPK Masih Menyisir Biro Travel yang Ikut Bermain Jual-Beli Kuota Haji di Kemenag Periode 2023-2024
-
Pastikan Pengungsi Hidup Layak, Kasatgas Tito Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
-
KPK Cecar 5 Bos Travel Terkait Kasus Kuota Haji, Telisik Aliran Duit Haram ke Oknum Kemenag
-
Soroti Siswa SD Bunuh Diri di Ngada, Ketua Komisi X DPR Desak Negara Hadir untuk Keluarga Miskin