Dicueki Menteri, Alumni 212 Suruh Komnas HAM Langsung ke Jokowi

Presidium Alumni 212 kesal setelah mengetahui hasil dari kunjungan sejumlah komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ke beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan untuk meminta Presiden Joko Widodo mengintervensi kepolisian agar mengeluarkan surat penghentian perkara penyi­dikan terhadap berbagai perkara yang dituduhkan kepada para ulama.

"Melihat di media para pembantu presiden tidak memberikan respon positif soal dialog. Pemerintah kan mengerti soal umat, kita ini ingin menyelesaikan dengan cara elegan," kata Ketua Presidium Alumni 212 Ansufri Idrus Sambo di Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/6/2017).

Sambo tersinggung dengan sikap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang tidak menemui langsung sejumlah komisioner Komnas HAM, di antaranya Natalius Pigai, tetapi hanya mendelegasikan ke perwakilan.

"Malah yang diutus bukan menteri, malah sekretaris menteri. Bahasa kitanya Komnas HAM nggak dianggap," ujar Sambo.

Sambo meminta komisioner Komnas HAM langsung menemui Presiden Joko Widodo tanpa melewati menteri lagi.

"Kami minta Komnas HAM bertemu Presiden. Jangan sampai benturan itu malah dari bawahan presiden. Kami meminta presiden memberi tindakan kepada bawahannya. Tanggapannya seperti apa sih terkait situasi ini? Tapi kalau tidak digubris juga berarti rezim ini dzalim sama umat," tutur Sambo.

Komnas HAM melakukan investigasi terhadap proses hukum terhadap sejumlah tokoh agama, di antaranya Habib RIzieq Shihab, dan sejumlah aktivis atas pengaduan Presidium Alumni 212. Presidium menilai mereka mendapatkan ketidakadilan.