Kapolri Jenderal Tito Karnavian didampingi Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan di KPK [suara.com/Nikolaus Tolen]
Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan menegaskan tidak ada urgensi mengkriminalisasi pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizieq lewat kasus dugaan pornografi. Iriawan menyatakan siap dengan semua strategi perlawanan Rizieq dan tim pengacara, termasuk jika mereka menggunakan jalur politik, DPR.
"Kami siap. Untuk apa sih kriminalisasi, nggak ada pentingnya," kata Iriawan di Jakarta Pusat, Senin (19/6/2017)
Iriawan menegaskan proses hukum terhadap Rizieq basisnya barang bukti dan keterangan saksi.
"Kami berdasarkan bukti, keterangan saksi, ahli. Kan sudah disampaikan juga berapa kali," kata dia.
Iriawan meminta tim pengacara Rizieq untuk menunjukkan bukti jika polisi melakukan politisasi kasus Rizieq. Iriawan mengapresiasi mereka jika menempuh jalur praperadilan atas penetapan Rizieq menjadi tersangka.
"Berapa tokoh menyampaikan tak ada kriminalisasi, fakta ada. Kriminalisasi di mana. Hampir 50 lebih saksi, 26 saksi ahli. Di mana kriminalisasinya?" kata dia.
Sebelumnya, Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Pawiro meminta tolong Komisi Hukum DPR untuk mengawasi Polda Metro Jaya.
"Oh iya tentu. Intinya begini tolonglah untuk yang politik, khususnya yang di parlemen untuk menyadarkan pihak kepolisian tentunya melalui komisi III jangan memaksakan kehendak dalam proses hukum dengan dasar hukum yang lemah kayak semacam konten pornografi itu kan alat buktinya bisa dikatakan itu sumir," kata Sugito kepada Suara.com, Jumat (16/6/2017).
Rizieq ditemui sejumlah politikus di Arab Saudi, menurut Sugito, menunjukkan kasus Rizieq bernuansa polisi sehingga mereka menaruh perhatian khusus. Rizieq, kata Sugito, dianggap sebagai simbol perlawanan atas ketidakadilan.
"Jadi, dalam kondisi semacam ini yang dianggap kontra dengan kekuasaan atau kritis terhadap pemerintahan ini sekarang hampir semuanya itu yang sempat silaturahmi ketemu habib dianggap magnet simbol perlawanan terhadap ya pemerintah saat ini dalam konteks sangat kritislah sama pemerintahan," kata dia.
Sugito berharap kasus hukum Rizieq dihentikan.
"Seakan-seakan dikejar-kejar dan diburu-buru, gitu lho kayak mengejar target. Padahal kalau berbicara pembunuhan karakter semenjak diviral dengan konten-konten pornografi pembunuhan karakter Habib Rizieq sudah ada gitu lho. Bahkan sangat sadis apalagi itu fitnah. Ini yang akan kami cari solusi, kami harapkan sih bisa SP3, tidak menggantung begini," kata Sugito.
"Kami siap. Untuk apa sih kriminalisasi, nggak ada pentingnya," kata Iriawan di Jakarta Pusat, Senin (19/6/2017)
Iriawan menegaskan proses hukum terhadap Rizieq basisnya barang bukti dan keterangan saksi.
"Kami berdasarkan bukti, keterangan saksi, ahli. Kan sudah disampaikan juga berapa kali," kata dia.
Iriawan meminta tim pengacara Rizieq untuk menunjukkan bukti jika polisi melakukan politisasi kasus Rizieq. Iriawan mengapresiasi mereka jika menempuh jalur praperadilan atas penetapan Rizieq menjadi tersangka.
"Berapa tokoh menyampaikan tak ada kriminalisasi, fakta ada. Kriminalisasi di mana. Hampir 50 lebih saksi, 26 saksi ahli. Di mana kriminalisasinya?" kata dia.
Sebelumnya, Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Pawiro meminta tolong Komisi Hukum DPR untuk mengawasi Polda Metro Jaya.
"Oh iya tentu. Intinya begini tolonglah untuk yang politik, khususnya yang di parlemen untuk menyadarkan pihak kepolisian tentunya melalui komisi III jangan memaksakan kehendak dalam proses hukum dengan dasar hukum yang lemah kayak semacam konten pornografi itu kan alat buktinya bisa dikatakan itu sumir," kata Sugito kepada Suara.com, Jumat (16/6/2017).
Rizieq ditemui sejumlah politikus di Arab Saudi, menurut Sugito, menunjukkan kasus Rizieq bernuansa polisi sehingga mereka menaruh perhatian khusus. Rizieq, kata Sugito, dianggap sebagai simbol perlawanan atas ketidakadilan.
"Jadi, dalam kondisi semacam ini yang dianggap kontra dengan kekuasaan atau kritis terhadap pemerintahan ini sekarang hampir semuanya itu yang sempat silaturahmi ketemu habib dianggap magnet simbol perlawanan terhadap ya pemerintah saat ini dalam konteks sangat kritislah sama pemerintahan," kata dia.
Sugito berharap kasus hukum Rizieq dihentikan.
"Seakan-seakan dikejar-kejar dan diburu-buru, gitu lho kayak mengejar target. Padahal kalau berbicara pembunuhan karakter semenjak diviral dengan konten-konten pornografi pembunuhan karakter Habib Rizieq sudah ada gitu lho. Bahkan sangat sadis apalagi itu fitnah. Ini yang akan kami cari solusi, kami harapkan sih bisa SP3, tidak menggantung begini," kata Sugito.
Komentar
Berita Terkait
-
Syahganda Bocorkan Amnesti Jilid 2: Prabowo Bakal Ampuni Ratusan Musuh Politik Jokowi
-
5 Fakta Panas Bentrok Berdarah di Ceramah Rizieq Shihab yang Sebabkan 15 Orang Terkapar
-
Siapa Dalang Penyerangan di Ceramah Habib Rizieq? 5 Orang Terluka Sajam, Ini Tuntutan HRS
-
Benarkah Ada Surat Perintah di Balik Aksi Tolak Habib Rizieq di Pemalang?
-
Terungkap! Ada Kesepakatan Damai Antara FPI dan PWI-LS Seminggu Sebelum Ceramah Rizieq Shihab
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!
-
Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?