Kapolri Jenderal Tito Karnavian didampingi Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan di KPK [suara.com/Nikolaus Tolen]
Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan menegaskan tidak ada urgensi mengkriminalisasi pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizieq lewat kasus dugaan pornografi. Iriawan menyatakan siap dengan semua strategi perlawanan Rizieq dan tim pengacara, termasuk jika mereka menggunakan jalur politik, DPR.
"Kami siap. Untuk apa sih kriminalisasi, nggak ada pentingnya," kata Iriawan di Jakarta Pusat, Senin (19/6/2017)
Iriawan menegaskan proses hukum terhadap Rizieq basisnya barang bukti dan keterangan saksi.
"Kami berdasarkan bukti, keterangan saksi, ahli. Kan sudah disampaikan juga berapa kali," kata dia.
Iriawan meminta tim pengacara Rizieq untuk menunjukkan bukti jika polisi melakukan politisasi kasus Rizieq. Iriawan mengapresiasi mereka jika menempuh jalur praperadilan atas penetapan Rizieq menjadi tersangka.
"Berapa tokoh menyampaikan tak ada kriminalisasi, fakta ada. Kriminalisasi di mana. Hampir 50 lebih saksi, 26 saksi ahli. Di mana kriminalisasinya?" kata dia.
Sebelumnya, Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Pawiro meminta tolong Komisi Hukum DPR untuk mengawasi Polda Metro Jaya.
"Oh iya tentu. Intinya begini tolonglah untuk yang politik, khususnya yang di parlemen untuk menyadarkan pihak kepolisian tentunya melalui komisi III jangan memaksakan kehendak dalam proses hukum dengan dasar hukum yang lemah kayak semacam konten pornografi itu kan alat buktinya bisa dikatakan itu sumir," kata Sugito kepada Suara.com, Jumat (16/6/2017).
Rizieq ditemui sejumlah politikus di Arab Saudi, menurut Sugito, menunjukkan kasus Rizieq bernuansa polisi sehingga mereka menaruh perhatian khusus. Rizieq, kata Sugito, dianggap sebagai simbol perlawanan atas ketidakadilan.
"Jadi, dalam kondisi semacam ini yang dianggap kontra dengan kekuasaan atau kritis terhadap pemerintahan ini sekarang hampir semuanya itu yang sempat silaturahmi ketemu habib dianggap magnet simbol perlawanan terhadap ya pemerintah saat ini dalam konteks sangat kritislah sama pemerintahan," kata dia.
Sugito berharap kasus hukum Rizieq dihentikan.
"Seakan-seakan dikejar-kejar dan diburu-buru, gitu lho kayak mengejar target. Padahal kalau berbicara pembunuhan karakter semenjak diviral dengan konten-konten pornografi pembunuhan karakter Habib Rizieq sudah ada gitu lho. Bahkan sangat sadis apalagi itu fitnah. Ini yang akan kami cari solusi, kami harapkan sih bisa SP3, tidak menggantung begini," kata Sugito.
"Kami siap. Untuk apa sih kriminalisasi, nggak ada pentingnya," kata Iriawan di Jakarta Pusat, Senin (19/6/2017)
Iriawan menegaskan proses hukum terhadap Rizieq basisnya barang bukti dan keterangan saksi.
"Kami berdasarkan bukti, keterangan saksi, ahli. Kan sudah disampaikan juga berapa kali," kata dia.
Iriawan meminta tim pengacara Rizieq untuk menunjukkan bukti jika polisi melakukan politisasi kasus Rizieq. Iriawan mengapresiasi mereka jika menempuh jalur praperadilan atas penetapan Rizieq menjadi tersangka.
"Berapa tokoh menyampaikan tak ada kriminalisasi, fakta ada. Kriminalisasi di mana. Hampir 50 lebih saksi, 26 saksi ahli. Di mana kriminalisasinya?" kata dia.
Sebelumnya, Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Pawiro meminta tolong Komisi Hukum DPR untuk mengawasi Polda Metro Jaya.
"Oh iya tentu. Intinya begini tolonglah untuk yang politik, khususnya yang di parlemen untuk menyadarkan pihak kepolisian tentunya melalui komisi III jangan memaksakan kehendak dalam proses hukum dengan dasar hukum yang lemah kayak semacam konten pornografi itu kan alat buktinya bisa dikatakan itu sumir," kata Sugito kepada Suara.com, Jumat (16/6/2017).
Rizieq ditemui sejumlah politikus di Arab Saudi, menurut Sugito, menunjukkan kasus Rizieq bernuansa polisi sehingga mereka menaruh perhatian khusus. Rizieq, kata Sugito, dianggap sebagai simbol perlawanan atas ketidakadilan.
"Jadi, dalam kondisi semacam ini yang dianggap kontra dengan kekuasaan atau kritis terhadap pemerintahan ini sekarang hampir semuanya itu yang sempat silaturahmi ketemu habib dianggap magnet simbol perlawanan terhadap ya pemerintah saat ini dalam konteks sangat kritislah sama pemerintahan," kata dia.
Sugito berharap kasus hukum Rizieq dihentikan.
"Seakan-seakan dikejar-kejar dan diburu-buru, gitu lho kayak mengejar target. Padahal kalau berbicara pembunuhan karakter semenjak diviral dengan konten-konten pornografi pembunuhan karakter Habib Rizieq sudah ada gitu lho. Bahkan sangat sadis apalagi itu fitnah. Ini yang akan kami cari solusi, kami harapkan sih bisa SP3, tidak menggantung begini," kata Sugito.
Komentar
Berita Terkait
-
FPI Gelar Reuni 212 di Monas, Habib Rizieq Shihab Dijadwalkan Hadir
-
Syahganda Bocorkan Amnesti Jilid 2: Prabowo Bakal Ampuni Ratusan Musuh Politik Jokowi
-
5 Fakta Panas Bentrok Berdarah di Ceramah Rizieq Shihab yang Sebabkan 15 Orang Terkapar
-
Siapa Dalang Penyerangan di Ceramah Habib Rizieq? 5 Orang Terluka Sajam, Ini Tuntutan HRS
-
Benarkah Ada Surat Perintah di Balik Aksi Tolak Habib Rizieq di Pemalang?
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan
-
Viral Sekelompok Orang Diduga Berzikir di Candi Prambanan, Pengelola Buka Suara
-
Bahlil Lahadalia Jamu Cak Imin dan Zulhas Hingga Dasco di Kediamannya, Bahas Apa?
-
Tak Bisa Beli Roti Gegara Cuma Punya Uang Tunai: Kenapa Toko Lebih Suka Cashless?
-
Mendagri: Pemerintah Siapkan Bantuan Renovasi dan Hunian bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra