Suara.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyatakan pemberlakuan kebijakan plat nomor ganjil dan genap untuk kendaraan sepeda motor di wilayah ibukota masih belum dapat dipastikan waktunya.
"Mengenai pemberlakukan aturan ganjil dan genap untuk sepeda motor di Jakarta masih belum bisa dipastikan waktunya, karena aturan tersebut masih harus dikaji dulu sebelum betul-betul diterapkan," kata Kepala Dishub DKI Andri Yansyah di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, penerapan aturan ganjil-genap untuk sepeda motor masih harus melewati proses pengkajian yang cukup panjang, mulai dari pembahasan hingga uji coba. Saat ini, aturan tersebut masih dikaji oleh Dishub DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya.
"Jadi, sekarang ini rencana penerapan ganjil-genap untuk sepeda motor itu masih dalam tahap pembahasan. Masih ada proses-proses lain yang harus dilalui. Makanya tenang saja, waktunya juga belum bisa dipastikan," ujar Andri.
Lebih lanjut, dia menuturkan gagasan mengenai penerapan aturan ganjil-genap untuk sepeda motor tercetus ketika berlangsungnya acara forum lalu lintas di Polda Metro Jaya terkait kemacetan lalu lintas yang terus terjadi di Jakarta.
"Dalam forum itu, kami membahas salah satu penyebab kemacetan di Jakarta saat ini adalah karena sedang banyaknya kegiatan pembangunan infrastruktur. Kemudian, tiba-tiba ada ide mengenai pembatasan penggunaan sepeda motor," tutur Andri.
Meskipun demikian, dia mengungkapkan apabila aturan itu benar-benar diberlakukan, maka pembatasan penggunaan sepeda motor dengan aturan ganjil-genap akan diterapkan di kawasan yang memang sudah diberlakukan aturan tersebut.
"Kemungkinan diterapkan di rute ganjil-genap. Akan tetapi, kajiannya harus kami matangkan dulu. Selain itu, semuanya juga harus dipersiapkan, seperti rambu-rambu, marka jalan dan petugas. Kalau sudah siap, kami harus lakukan sosialisasi dulu, kemudian dilakukan uji coba. Masih panjang prosesnya," ungkap Andri. [Antara]
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo