Bayangkan, Pusat Pemerintahan Dipindahkan oleh Swasta

Suara.com - Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mempertanyakan pemindahan Ibu Kota Negara dengan melibatkan pihak swasta.

Menurutnya, pemindahan pusat pemerintahan seperti ini harusnya tidak menggunakan uang dari swasta melainkan murni dari keuangan negara.

"(Libatkan swasta) bisa jadi skandal. Ya kan? Ada apa. Publik akan tanya, kalau pindah Ibu Kota, pemerintah dong. Yang dipindahkan pusat pemerintahan. Kalau swasta yang mindahin pusat pemerintahan gimana coba bayangkan pusat pemerintahan dipindahkan oleh swasta," kata Zulkifli di DPR, Jakarta, Jumat (7/7/2017).

Hanya saja, dia mendukung rencana pemindahan Ibu Kota ini. Katanya, pusat pemerintahan memang seharusnya dipisah dengan pusat bisnis.

‎Di sisi lain, Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini mengatakan pemindahan Ibu Kota tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Apalagi, saat ini Presiden Joko Widodo saat ini masih ingin menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang belum rampung, seperti Tol Sumatera atau pembenahan sarana irigasi dan pertanian.

"Ibu Kota perlu pisah dengan pusat bisnis saya setuju, tapi kapan-kapan, tidak sekarang. Saya kira pemerintah fokus, utang kita kan sudah banyak. Jalan Tol Sumatera, Jawa belum selesai, irigasi belum selesai. Banyak program-program yang belum. Swasembada, tarif listrik. Banyak PR sedangkan tahun depan sudah masuk tahun politik," kata dia.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mendorong keterlibatan swasta dalam rencana pemindahan Ibu Kota negara, khususnya dari sisi pendanaan.

"Untuk pendanaan, kita akan dorong model PPP (public private partnership), jadi partisipasi swasta kita libatkan," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat ditemui di acara Halal bi Halal Bappenas di Jakarta, Senin (3/7/2017).

Baca Juga: Masyarakat Diminta Sabar Tunggu Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara

Bambang menuturkan, pada tahun ini pihaknya akan menyelesaikan kajian terkait rencana pemindahan ibukota negara tersebut. Ia berharap, dalam dua tahun ke depan, sudah mulai ada kegiatan terkait pemindahan pusat administrasi Ibu Kota negara.

"Tadi pagi sudah dibahas juga dengan presiden, kita intinya akan memulai segala proses. Kajian mudah-mudahan tahun ini selesai, termasuk estimasi pendanaannya. Mudah-mudahan kita juga bisa menemukan skema pendanaannya," kata Bambang.

Hingga saat ini, Bappenas sendiri memang masih mengkaji rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke wilayah baru di luar Pulau Jawa. Pemindahan Ibu Kota negara memang harus dilakukan keluar Pulau Jawa mengingat ketersediaan lahan yang lebih memadai. Kendati demikian, Bambang belum menyebutkan secara spesifik di mana lokasi tujuan pemindahan Ibu Kota negara tersebut.

"Yang pasti di luar Pulau Jawa, kemungkinan besar di Pulau Kalimantan. Tapi spesifiknya di mana, itu yang akan difinalkan," ujarnya.