Suara.com - Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani menilai Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk DPR ingin melemahkan KPK. Upaya ini dinilai sudah terorganisir dan sangat dilematis.
"Ini upaya pelemahan KPK. Sebagaimana kita ketahui, ini memang dilematis dan terorganisir, dan yang paling fenomenal akhir-akhir ini adalah kasus Novel Baswedan dan juga Pansus Angket," kata Yati dalam diskusi "Implikasi Pelemahan KPK terhadap Pemberantasan Korupsi dan Pemenuhan HAM" di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).
Yati menambahkan dari kasus yang menimpa penyidik senior KPK, Novel Baswedan, dirinya melihat bahwa ini sudah menjadi bentuk pelemahan terhadap KPK.
"Kontras dan sejumlah koalisi masyarakat sipil sebetulnya juga melakukan investigasi terkait kasus Novel Baswedan yang menurut kami ada fakta-fakta petunjuk yang terkesan diabaikan dan tidak ditindaklanjuti, bagian juga dari upaya pelemahan KPK," ujar Yati.
Yati mengatakan, terhadap persoalan yang sedang dialami oleh KPK ini seharusnya Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap.
"Presiden seharusnya (menjadi) pihak yang berada di (posisi) paling depan untuk menghentikan semua permainan politik ini (yang) dibuktikan semua serangan terhadap KPK," ujar Yati.
Menurut Yati, Presiden dapat mudah menyelesaikan persoalan terkait KPK. Terutama karena sebagian partai pendukung pemerintah mendominasi di parlemen.
"Harusnya tindakan politik presiden ini (bisa) dilakukan dengan mudah. Mereka-mereka yang hari ini di depan untuk mendorong hak angket justru partai politik yang mendukung pemerintah," kata Yati.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta