Suara.com - Dalam 3 tahun terakhir Ombudsman telah menerima laporan masyarakat sebanyak 5 ribu terkait kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Menurut pengakuan KPK diperkirakan sekitar 5 ribu kasus laporan dari masyarakat, namun kemudian yang naik ke pengkajian hanya sekitar 300, yang kemudian berakhir di penyidikan 50 kasus," kata Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Eliasta Meliala di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017).
Adrianus menjelaskan untuk laporan yang banyak tidak diproses, menurut keterangan dari lembaga Antirasuah karena tidak cukup kuat bukti - bukti tersebut.
"Itu yang masuk KPK, tidak cukup bukti. Tapi itu hanya berupa katanya-katanya," ujar Adrianus.
Hal itu diketahui dari para pelapor yang kasusnya tidak ditindaklanjuti dan mengadu kepada Ombudsman.
"Jadi masyarakat tidak tahu bahwa kasusnya memang tidak layak KPK. Tidak cukup bukti sehingga kemudian lalu ngobrol kepada kami (para pelapor)," kata Adrianus.
Meski begitu, kata Adrianus, lembaga Antirasuah harus memberikan klarifikasi kepada pelapor, bila tidak semua laporan terkait korupsi tidak ditindaklanjuti, agar tidak menjadi pertanyaan masyarakat.
"Tapi isu disini apapun dalam kontek kasusnya maka ada perlu pemberitahuan ada notifikasi kepada masyarakat yang melapor. Mungkin KPK tidak memberikan laporan apa yang terjadi, jadi masyarakat tidak tahu bahwa kasusnya memang tidak layak (untuk tidak ditindaklanjuti)," ujar Adrianus.
Baca Juga: Ombudsman Kaget Ada Kongkalingkong di PPDB Online
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
Terkini
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta
-
Rp500 T Subsidi Bansos Meleset, Gus Ipul Akui Hampir Separuh Penerima Bantuan Salah Sasaran
-
Dua Sahabat Satu Mobil Menuju Istana, Hormat Prabowo Bikin Senyum Raja Abdullah II
-
Wamendagri Ribka Haluk Sebutkan TPID Bali Miliki Peran Strategis Dalam Mendukung Program Nasional