Suara.com - Dalam 3 tahun terakhir Ombudsman telah menerima laporan masyarakat sebanyak 5 ribu terkait kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Menurut pengakuan KPK diperkirakan sekitar 5 ribu kasus laporan dari masyarakat, namun kemudian yang naik ke pengkajian hanya sekitar 300, yang kemudian berakhir di penyidikan 50 kasus," kata Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Eliasta Meliala di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017).
Adrianus menjelaskan untuk laporan yang banyak tidak diproses, menurut keterangan dari lembaga Antirasuah karena tidak cukup kuat bukti - bukti tersebut.
"Itu yang masuk KPK, tidak cukup bukti. Tapi itu hanya berupa katanya-katanya," ujar Adrianus.
Hal itu diketahui dari para pelapor yang kasusnya tidak ditindaklanjuti dan mengadu kepada Ombudsman.
"Jadi masyarakat tidak tahu bahwa kasusnya memang tidak layak KPK. Tidak cukup bukti sehingga kemudian lalu ngobrol kepada kami (para pelapor)," kata Adrianus.
Meski begitu, kata Adrianus, lembaga Antirasuah harus memberikan klarifikasi kepada pelapor, bila tidak semua laporan terkait korupsi tidak ditindaklanjuti, agar tidak menjadi pertanyaan masyarakat.
"Tapi isu disini apapun dalam kontek kasusnya maka ada perlu pemberitahuan ada notifikasi kepada masyarakat yang melapor. Mungkin KPK tidak memberikan laporan apa yang terjadi, jadi masyarakat tidak tahu bahwa kasusnya memang tidak layak (untuk tidak ditindaklanjuti)," ujar Adrianus.
Baca Juga: Ombudsman Kaget Ada Kongkalingkong di PPDB Online
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Terpopuler: Waktu yang Ideal untuk Ganti HP, Rekomendasi HP untuk Jangka Panjang
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
-
Resmi Dibuka! Jadwal Penukaran Uang Baru 2026 Periode Kedua di PINTAR BI Go Id
Terkini
-
Jadi Tersangka Lagi, Eks Kapolres Bima AKBP Didik Diduga Terima Setoran Rp2,8 M dari Bandar Narkoba
-
Mendikdasmen Pastikan Anggaran Pendidikan Naik, Bantah MBG Pangkas Dana Sekolah
-
MCK Kumuh Manggarai Dibenahi, Kini Jadi Fasilitas Sehat dan Canggih
-
Menham Pigai Serahkan RUU Masyarakat Adat ke DPR: Rakyat Adat Harus Jadi Tuan di Negeri Sendiri
-
Lewat Surat Edaran, Mendagri Dorong Sinergi Daerah Wujudkan Gerakan Indonesia ASRI
-
Rumah Jokowi Berubah Jadi 'Tembok Ratapan Solo', Begini Kata PDIP
-
Kasus Korupsi CPO, Kejagung Dalami Dokumen Dugaan Aliran Transaksi ke Pejabat Bea Cukai
-
Kasatgas Tito Pantau Langsung Pembersihan Lumpur Praja IPDN di Aceh Tamiang
-
Bersih-Bersih Jukir Liar, Wali Kota Jakpus Instruksikan Patroli Gabungan Rutin di Tanah Abang
-
NasDem Bukber Elite Parpol Termasuk Anies, Bicara Sukseskan Program Prabowo