PAN Yakin RUU Pemilu Tuntas Dengan Musyawarah Mufakat

Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan meyakini RUU Pemilu akan selesai secara musyawarah mufakat di antara pemerintah dan partai pendukungnya dengan partai-partai yang berseberangan dengan pemerintah.

"Menurut saya nggak akan voting, lihat saja nanti. Percaya sama saya, akan ada musyawarah mufakat," kata Zulkifli di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/ 2017).

Seperti diketahui, pada tanggal 20 Juli 2017 mendatang, DPR akan menggelar rapat paripurna dengan pembahasan RUU Pemilu. Terdapat lima paket krusial yang akan dibahas dalam paripurna yang akan datang, yaitu:

Paket A
1. Presidential threshold: 20-25 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: sainte-lague murni

Paket B
1. Presidential threshold: 0 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota hare

Paket C
1. Presidential threshold: 10-15 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota hare

Paket D
1. Presidential threshold: 10-15 persen
2. Parliamentary threshold: 5 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-8
5. Metode konversi suara: sainte-lague murni

Paket E
1. Presidential threshold: 20-25 persen
2. Parliamentary threshold: 3,5 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota hare

Baca Juga: Rapat Pansus RUU Pemilu

Pemerintah bersama PDIP, Nasdem, PPP, Hanura, dan Golkar menginginkan paket A. Sedangkan PAN bersikeras memilih paket B.

Berbeda dengan keenam partai tersebut, PKB justru menawarkan hal lain, yakni ambang batas tetap 20 persen kursi atau 25 suara, sistem pemilihan terbuka, tapi sebaran kursi perdaerah pemilihan yaitu 3-8. Usulan ini tentu saja tidak terdapat di 5 paket di atas.

Sementara itu, tiga partai oposisi, yakni Gerindra, PKS dan Demokrat tidak ambil satupun dari kelima paket. Mereka justru menginginkan agar diselesaikan melalui rapat paripurna.

Zulkifli mengatakan bahwa partainya akan mengikuti apapun hasil akhir dari RUU Pemlu tersebut, selama pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Bukan melalui voting.

"Saya ikut asal musyawarah mufakat, itu kuncinya. Sila ke empat ya, musyawarah mufakat, tadi kita bisa maju kalau kita mengutamakan kepentingan bersama, kalau menang-menangan ya ribut terus kita," kata Zulkifli.