Suara.com - Keputusan Pemerintah Indonesia yang pada 14 Juli kemarin meresmikan penamaan wilayah perairan di bagian utara Natuna sebagai Laut Natuna Utara, untuk menggantikan nama Laut China Selatan rupanya membuat Beijing berang.
Seperti yang diberitakan CNN, pemerintah Cina menyebut pengubahan nama itu "tidak masuk akal sama sekali".
"Apa yang disebut sebagai pengubahan nama itu tidak masuk akal sama sekali dan tidak dikenal dalam standardisasi internasional terkait penamaan wilayah," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang dalam sebuah jumpa pers Jumat.
Adapun Laut Natuna Utara mencakup perairan di utara Natuna, termasuk zona ekonomi ekslusif yang membentang hingga 200 mil dari garis dasar pantai kepulauan tersebut.
"Di utara Natuna, kita berikan nama baru sesuai praktik yang sudah ada, yaitu Laut Natuna Utara," kata Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno dalam jumpa pers di Jakarta.
Havas, seperti yang diwartakan Antara, mengatakan bahwa pemberian nama baru itu merupakan upaya penyesuaian agar sejalan dengan sejumlah kegiatan pengelolaan migas yang dilakukan di wilayah tersebut.
Selama ini, sejumlah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas telah menggunakan nama Natuna Utara, Natuna Selatan atau North East Natuna dalam nama proyeknya.
"Jadi supaya ada satu kejelasan atau kesamaan antara landas kontinen dengan kolom air di atasnya, jadi tim nasional sepakat agar kolom air itu disebutkan sebagai Laut Natuna Utara," tegas dia.
Havas juga menambahkan bahwa Indonesia memiliki kewenangan untuk menamai wilayahnya sendiri. Ada pun untuk kepentingan pencatatan resmi secara internasional dapat dilakukan melalui forum khusus pencatatan nama laut, yakni International Hydrographic Organization (IHO).
"Memang kita perlu update terus penamaan laut ini. Untuk PBB nanti kita berikan update juga batas yang sudah disepakati. Ini supaya masyarakat internasional mengetahui kalau lewat dia paham itu wilayah mana," jelas dia.
Bukan yang pertama
Laut Cina Selatan, yang sebelumnya membentang dari selatan dan timur Cina hingga ke perairan di utara Nusantara memang kini diklaim oleh Cina sebagai wilayahnya.
Perairan itu memang kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas, serta merupakan salah satu jalur lalu-lintas perdagangan paling ramai di dunia.
Tetapi klaim Cina ditentang oleh sejumlah negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Negara-negara ini masing-masing mengklaim memiliki sebagaian dari lautan luas tersebut.
Indonesia juga bukan negara pertama yang mengubah nama Laut Cina Selatan. Pada 2011, Filipina mengubah nama Laut Cina Selatan menjadi "Laut Filipina Barat" dan dua tahun kemudian membawa sengketa wilayah perairan itu ke mahkamah internasional di Den Haag, Belanda.
Pada Juli 2016, mahkamah internasional memutuskan memenangkan Filipina karena menilai Cina tak punya dasar hukum untuk mengklaim seluruh wilayah lautan itu.
Cina yang menolak mengakui proses pengadilan itu, menanggapi putusan mahkamah internasional tersebut sebagai "lelucon".
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Jokowi Buat Natuna Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat China
-
Ulasan Novel I Found You in Natuna: Cinta Selalu Punya Cara Menemukan Hati
-
Prabowo Dorong Kemandirian Energi Lewat Perjanjian Swap Gas PGN dan West Natuna
-
Prabowo Beri Pujian Setinggi Langit Proyek Migas Natuna
-
Berkeliaran di Natuna Utara Diduga Curi Ikan, 2 Kapal Berbendera Vietnam Berakhir Kayak Gini
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG