Suara.com - Keputusan Pemerintah Indonesia yang pada 14 Juli kemarin meresmikan penamaan wilayah perairan di bagian utara Natuna sebagai Laut Natuna Utara, untuk menggantikan nama Laut China Selatan rupanya membuat Beijing berang.
Seperti yang diberitakan CNN, pemerintah Cina menyebut pengubahan nama itu "tidak masuk akal sama sekali".
"Apa yang disebut sebagai pengubahan nama itu tidak masuk akal sama sekali dan tidak dikenal dalam standardisasi internasional terkait penamaan wilayah," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang dalam sebuah jumpa pers Jumat.
Adapun Laut Natuna Utara mencakup perairan di utara Natuna, termasuk zona ekonomi ekslusif yang membentang hingga 200 mil dari garis dasar pantai kepulauan tersebut.
"Di utara Natuna, kita berikan nama baru sesuai praktik yang sudah ada, yaitu Laut Natuna Utara," kata Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno dalam jumpa pers di Jakarta.
Havas, seperti yang diwartakan Antara, mengatakan bahwa pemberian nama baru itu merupakan upaya penyesuaian agar sejalan dengan sejumlah kegiatan pengelolaan migas yang dilakukan di wilayah tersebut.
Selama ini, sejumlah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas telah menggunakan nama Natuna Utara, Natuna Selatan atau North East Natuna dalam nama proyeknya.
"Jadi supaya ada satu kejelasan atau kesamaan antara landas kontinen dengan kolom air di atasnya, jadi tim nasional sepakat agar kolom air itu disebutkan sebagai Laut Natuna Utara," tegas dia.
Havas juga menambahkan bahwa Indonesia memiliki kewenangan untuk menamai wilayahnya sendiri. Ada pun untuk kepentingan pencatatan resmi secara internasional dapat dilakukan melalui forum khusus pencatatan nama laut, yakni International Hydrographic Organization (IHO).
"Memang kita perlu update terus penamaan laut ini. Untuk PBB nanti kita berikan update juga batas yang sudah disepakati. Ini supaya masyarakat internasional mengetahui kalau lewat dia paham itu wilayah mana," jelas dia.
Bukan yang pertama
Laut Cina Selatan, yang sebelumnya membentang dari selatan dan timur Cina hingga ke perairan di utara Nusantara memang kini diklaim oleh Cina sebagai wilayahnya.
Perairan itu memang kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas, serta merupakan salah satu jalur lalu-lintas perdagangan paling ramai di dunia.
Tetapi klaim Cina ditentang oleh sejumlah negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Negara-negara ini masing-masing mengklaim memiliki sebagaian dari lautan luas tersebut.
Indonesia juga bukan negara pertama yang mengubah nama Laut Cina Selatan. Pada 2011, Filipina mengubah nama Laut Cina Selatan menjadi "Laut Filipina Barat" dan dua tahun kemudian membawa sengketa wilayah perairan itu ke mahkamah internasional di Den Haag, Belanda.
Pada Juli 2016, mahkamah internasional memutuskan memenangkan Filipina karena menilai Cina tak punya dasar hukum untuk mengklaim seluruh wilayah lautan itu.
Cina yang menolak mengakui proses pengadilan itu, menanggapi putusan mahkamah internasional tersebut sebagai "lelucon".
Berita Terkait
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Jejak Harapan dari Ujung Negeri
-
KKP Amankan Kapal Ikan Asing Ilegal di Perairan Natuna
-
Ditangkap di Laut Natuna Utara, Kapal Berbendera Vietnam Diduga Angkut 80 Ton Ikan Hasil Curian
-
CEK FAKTA: Jokowi Buat Natuna Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat China
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
Terkini
-
Kisah Difabel Tuli Perdana Dengar Suara Takbiran: Dulu Duniaku Sangat Sunyi
-
Viral Keluhan Ban Mobil Dikempeskan di Monas, Kadishub DKI: Jangan Parkir di Badan Jalan!
-
Hampir 100 Persen Pengungsi Bencana di Sumatera Tak Lagi di Tenda
-
Kritik KPK, Sahroni Usul Tahanan Rumah Harus Bayar Mahal: Biar Negara Gak Rugi-Rugi Banget
-
Mudik Siswa Sekolah Rakyat, Naila Akhirnya Punya Rumah Baru Layak Huni
-
Tentara Amerika Gali Kuburannya Sendiri Jika Serang Pulau Kharg
-
Dukung Wacana WFH ASN demi Hemat Energi, Komisi II DPR: Tapi Jangan Disalahgunakan untuk Liburan
-
Lebaran Perdana Warga Kampung Nelayan Sejahtera, Kini Tanpa Rasa Cemas
-
Eks Menag Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Mantan Penyidik: KPK Tak Boleh Beri Perlakuan Istimewa
-
Turap Longsor di Kramat Jati, 50 Personel Gabungan Dikerahkan