Suara.com - Keputusan Pemerintah Indonesia yang pada 14 Juli kemarin meresmikan penamaan wilayah perairan di bagian utara Natuna sebagai Laut Natuna Utara, untuk menggantikan nama Laut China Selatan rupanya membuat Beijing berang.
Seperti yang diberitakan CNN, pemerintah Cina menyebut pengubahan nama itu "tidak masuk akal sama sekali".
"Apa yang disebut sebagai pengubahan nama itu tidak masuk akal sama sekali dan tidak dikenal dalam standardisasi internasional terkait penamaan wilayah," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang dalam sebuah jumpa pers Jumat.
Adapun Laut Natuna Utara mencakup perairan di utara Natuna, termasuk zona ekonomi ekslusif yang membentang hingga 200 mil dari garis dasar pantai kepulauan tersebut.
"Di utara Natuna, kita berikan nama baru sesuai praktik yang sudah ada, yaitu Laut Natuna Utara," kata Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno dalam jumpa pers di Jakarta.
Havas, seperti yang diwartakan Antara, mengatakan bahwa pemberian nama baru itu merupakan upaya penyesuaian agar sejalan dengan sejumlah kegiatan pengelolaan migas yang dilakukan di wilayah tersebut.
Selama ini, sejumlah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas telah menggunakan nama Natuna Utara, Natuna Selatan atau North East Natuna dalam nama proyeknya.
"Jadi supaya ada satu kejelasan atau kesamaan antara landas kontinen dengan kolom air di atasnya, jadi tim nasional sepakat agar kolom air itu disebutkan sebagai Laut Natuna Utara," tegas dia.
Havas juga menambahkan bahwa Indonesia memiliki kewenangan untuk menamai wilayahnya sendiri. Ada pun untuk kepentingan pencatatan resmi secara internasional dapat dilakukan melalui forum khusus pencatatan nama laut, yakni International Hydrographic Organization (IHO).
"Memang kita perlu update terus penamaan laut ini. Untuk PBB nanti kita berikan update juga batas yang sudah disepakati. Ini supaya masyarakat internasional mengetahui kalau lewat dia paham itu wilayah mana," jelas dia.
Bukan yang pertama
Laut Cina Selatan, yang sebelumnya membentang dari selatan dan timur Cina hingga ke perairan di utara Nusantara memang kini diklaim oleh Cina sebagai wilayahnya.
Perairan itu memang kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas, serta merupakan salah satu jalur lalu-lintas perdagangan paling ramai di dunia.
Tetapi klaim Cina ditentang oleh sejumlah negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Negara-negara ini masing-masing mengklaim memiliki sebagaian dari lautan luas tersebut.
Indonesia juga bukan negara pertama yang mengubah nama Laut Cina Selatan. Pada 2011, Filipina mengubah nama Laut Cina Selatan menjadi "Laut Filipina Barat" dan dua tahun kemudian membawa sengketa wilayah perairan itu ke mahkamah internasional di Den Haag, Belanda.
Pada Juli 2016, mahkamah internasional memutuskan memenangkan Filipina karena menilai Cina tak punya dasar hukum untuk mengklaim seluruh wilayah lautan itu.
Cina yang menolak mengakui proses pengadilan itu, menanggapi putusan mahkamah internasional tersebut sebagai "lelucon".
Berita Terkait
-
Polemik Laut China Selatan Kini Jadi Perang Dingin Digital, Bagaimana Nasib Natuna?
-
Polemik Laut China Selatan Masuki Babak Baru Lewat Perang Propaganda Digital, Bagaimana Indonesia?
-
Petualangan Anak Natuna, Kisah Tiga Detektif Cilik Menangkap Penjahat
-
Siapa Cen Sui Lan? Bupati Natuna yang Kekayaannya Melesat dari Rp1 M Jadi Rp293 M dalam Setahun
-
Jangan Terlena Konflik Timur Tengah, Ada Bom Waktu di Laut Cina Selatan, RI Bisa Kena Getahnya
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT