DPR RI 'Dibully' karena Unggah Tulisan yang Dinilai 'Memalukan'

Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali menjadi sasaran perundungan masyarakat. Itu setelah institusi legislatif tersebut mengunggah tulisan yang dianggap memalukan oleh warganet.

Tulisan yang dianggap memalukan tersebut diunggah oleh akun DPR RI terverifikasi di Instagram, @dpr_ri, Selasa (18/7/2017).

Akun @dpr_ri mengunggah poster yang mengkritik kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"KPK kerjanya nguping," begitulah judul utama dalam poster yang diunggah akun @dpr_ri.

Selain judul seperti itu, dalam poster maupun keterangannya, akun @dpr_ri juga mengkritik KPK. Berikut tulisan yang dimaksud:

"KPK kerjanya nguping. Kerja KPK hampir semua bergantung pada alat sadap, kemudian ditindaklanjuti OTT (perasi tangkap tangan). Maka sudah pasti yang didapat nilainya kecil. Coba KPK bekerja dengan nalar hukum yang canggih, dengan mendasarkan pada hasil audit BPK, pasti (korupsi) yang dibongkar nilainya ratusan milyar bahkan triliunan."

Sebagai keterangan, akun @dpr_ri menerakan sumber tulisan itu, yakni dikutip dari pernyataan M Amin Fahrudin yang disebut sebagai Koordinator Kompak (Komite Aksi Pemantau Angket KPK).

Bukannya mendapat dukungan, warganet justru ramai-ramai “membanjiri” unggahan itu dengan kritik dan menilai tulisan tersebut “memalukan”.

Baca Juga: Hilang Tahun 1945, Suami Istri Ini Baru 'Pulang' Tahun 2017

“Sungguh memalukan melihat akun resmi lembaga negara yang ‘katanya’ wakil rakyat, mengunggah hal seperti ini. Saran saya sebagai rakyat biasa, fokuslah perbaiki kinerja, bukannya mencari cari kesalahan lembaga lain. Semoga oknum pejabat yang korup segera mendapat ganjaran setimpal atas segala tindakannya! #indonesiabebaskorupsi,” tulis akun dio_anjasmara.

Sementara akun @lfariziex mengatakan, “takut sama alat sadap? Takut busuknya ketauan semua ya?”

Sedangkan akun @heruhrlmbng_ membalas tuduhan dalam tulisan @dpr_ri itu mengenai KPK yang tak bekerja sesuai laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"’Coba KPK bekerja dengan nalar hukum yang canggih dengan mendasarkan pada hasil audit BPK.’ Kata @dpr_ri. Tidak ingat waktu itu KPK melaksanakan OTT di kantor BPK?”

Hingga berita ini diunggah, unggahan akun @dpr_ri itu sudah dikomentari oleh 1.605 warganet yang mayoritas mengkritik.