Suara.com - Donald Trump sudah enam bulan menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat sejak dilantik Januari lalu. Setengah tahun duduk di tahta tertinggi Gedung Putih setidaknya ada sembilan janji kampanye Donald Trump yang tak dipenuhi.
1. Gagal membangun tembok di perbatasan Meksiko.
Lima hari setelah menjabat sebagai orang nomor satu Amerika Serikat, DOnald Trump memerintahkan Departemen Kemanan Dalam Negeri untuk mengalokasikan dana untuk merancang dan membangun tembok di wilayah perbatasan Meksiko demi mencegah imighran gelap masuk ke AS.
Proyek anti-imigrasi nyaris terhenti. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah Meksiko yang menolak memberikan biaya membangun tembok pemisah kedua negara. Kongres AS pun menolak menggelontor dana yang diperkirakan menelan 20 miliar dolar.
2. Ancam Mundur dari Paris Climate Change Accord
1 Juni Trump mengancam akan menarik diri dari Paris Climat Change Accord yang telah disepakati 196 negara dan berjanji akan membuat kesepakatan baru. Menurutnya, kesepakatan tersebut ditandatangani oleh eks presiden Barack Obama dan dianggap telah merugikan industri AS serta menghancurkan lapangan kerja di sana.
Sehari setelah terpilih, Trump mengatakan baru akan mundur dari PCCA pada 4 November 2020.
3. Cabut Obamacare
Trump berjanji akan mencabut Affordable Care Act-atau yang lebih dikenal dengan nama Obamacare, dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Namun, janji ini gagal setelah senat yang dikuasai Partai Republik justru membatalkan rencana tersebut.
4. Reformasi di Mahkamah Agung
Trump berjanji mencalonkan seorang hakim konservatiof Mahkamah Agung untuk menggantikan Hakim Antonin Scalia yang menimnggal pada Februari 2016. Trump kemudian meunjuk hakim pengadilan banding federal Neil Gorsuch, yang dikenal kaki tangan Gorsuch.
5. Larangan Muslim Masuk ke AS
Dalam kampanyenya Trump menyerukan larangan muslim masuk ke AS demi melindungi warganya dari ancaman terorisme. Namun, selama enam bulan menjabat sebagai presiden baru enam negara Muslim yang dilarang masuk ke AS yakni Iran, Libya, Sudan, Suriah, Somalia, dan Yaman.
Kebijakan Trump juga mendapat perlawanan sengit dari pengadilan.
6. Menarik diri dari TPP, Negosiasi ulang dengan NAFTA
Tag
Berita Terkait
-
Akunnya Diblokir, 7 Warganet Gugat Presiden Donald Trump
-
Partai Demokrat Resmi Ajukan Resolusi Pecat Presiden Donald Trump
-
Blokir Warga AS di Akun Twitternya, Trump Digugat ke Pengadilan
-
Bertemu Trump, Jokowi Bahas Ekspor Sawit dan Biodiesel ke AS
-
Usai Kasus Jokowi, AS Juga Salah Sebut Xi Jinping Presiden Taiwan
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
Terkini
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan
-
Menpar Widiyanti Bantah Isu Bali Sepi Wisatawan, Ungkap Data 12,2 Juta Kunjungan di 2025
-
Tragedi Bocah NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku, Mensos Janjikan Bantuan Pendidikan untuk Kakaknya
-
Kritik Kebijakan Pariwisata, Anggota Komisi VII DPR Ini Beri Menpar Widyanti Nilai 50 dari 100
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Gus Ipul Prihatin Kasus Siswa SD di NTT, Ingatkan Pentingnya Data Perlindungan Sosial
-
Nekat Bongkar Trotoar Tanpa Izin, Pengelola Hotel di Pondok Indah Kena Sanksi
-
Sebelum Lakukan Pemutihan Utang BPJS, Pemerintah Ingin Pastikan Hal Ini
-
Kendalikan Banjir, Pramono Anung dan Andra Soni Sepakat Bangun Waduk Polor
-
Prabowo Undang Eks Menlu dan Wamenlu ke Istana, Bahas Geopolitik dan BoP