Ilustrasi KPK [suara.com/Nikolaus Tolen]
Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan menjelaskan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan KPK saat melakukan pengawasan anggaran untuk pelaksanaan Asian Games tahun 2018.
"KPK riil saja, yang bisa kita lakukan ya adalah pendampingan item per item," kata Pahala di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2017).
Pahala mencontohkan KPK melakukan pengawasan terhadap personil yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. Indonesia Asian Games Organizing Committee terdiri dari swasta dan pegawai negeri dan mereka harus diawasi agar tidak melakukan penyimpangan dalam bertugas.
"Kita pikir kita inginkan ada penguatan personil. Konflik-konflik itu harus dijaga seperti apa, lantas penerimaan gratifikasi itu seperti apa," ujar Pahala.
KPK, katanya, juga akan datang ke INASGOC untuk memberi penjelasan terkait hal itu.
"Kita lihat bagaimana memonitornya," kata Pahala.
KPK juga akan memberikan dukungan dari sisi regulasi. Sebab, anggaran yang dipakai untuk pelaksanaan Asian Games berasal dari APBN, sedangkan kegiatan tersebut bersifat swasta.
"Pasti ada lah semacam ketidakcocokan antara lain. Jadi ada serangkaian item yang pasti akan kita dukung dan dari INASGOC kita tunggu seperti apa. Tapi yang pasti untuk personil sistem dan regulasi kita akan bantu INASGOC," ujar Pahala.
"Intinya kita ingin dukung kegiatan ini berlangsung baik," Pahala menambahkan.
"KPK riil saja, yang bisa kita lakukan ya adalah pendampingan item per item," kata Pahala di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2017).
Pahala mencontohkan KPK melakukan pengawasan terhadap personil yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. Indonesia Asian Games Organizing Committee terdiri dari swasta dan pegawai negeri dan mereka harus diawasi agar tidak melakukan penyimpangan dalam bertugas.
"Kita pikir kita inginkan ada penguatan personil. Konflik-konflik itu harus dijaga seperti apa, lantas penerimaan gratifikasi itu seperti apa," ujar Pahala.
KPK, katanya, juga akan datang ke INASGOC untuk memberi penjelasan terkait hal itu.
"Kita lihat bagaimana memonitornya," kata Pahala.
KPK juga akan memberikan dukungan dari sisi regulasi. Sebab, anggaran yang dipakai untuk pelaksanaan Asian Games berasal dari APBN, sedangkan kegiatan tersebut bersifat swasta.
"Pasti ada lah semacam ketidakcocokan antara lain. Jadi ada serangkaian item yang pasti akan kita dukung dan dari INASGOC kita tunggu seperti apa. Tapi yang pasti untuk personil sistem dan regulasi kita akan bantu INASGOC," ujar Pahala.
"Intinya kita ingin dukung kegiatan ini berlangsung baik," Pahala menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru