Ilustrasi KPK [suara.com/Nikolaus Tolen]
Baca 10 detik
Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan menjelaskan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan KPK saat melakukan pengawasan anggaran untuk pelaksanaan Asian Games tahun 2018.
"KPK riil saja, yang bisa kita lakukan ya adalah pendampingan item per item," kata Pahala di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2017).
Pahala mencontohkan KPK melakukan pengawasan terhadap personil yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. Indonesia Asian Games Organizing Committee terdiri dari swasta dan pegawai negeri dan mereka harus diawasi agar tidak melakukan penyimpangan dalam bertugas.
"Kita pikir kita inginkan ada penguatan personil. Konflik-konflik itu harus dijaga seperti apa, lantas penerimaan gratifikasi itu seperti apa," ujar Pahala.
KPK, katanya, juga akan datang ke INASGOC untuk memberi penjelasan terkait hal itu.
"Kita lihat bagaimana memonitornya," kata Pahala.
KPK juga akan memberikan dukungan dari sisi regulasi. Sebab, anggaran yang dipakai untuk pelaksanaan Asian Games berasal dari APBN, sedangkan kegiatan tersebut bersifat swasta.
"Pasti ada lah semacam ketidakcocokan antara lain. Jadi ada serangkaian item yang pasti akan kita dukung dan dari INASGOC kita tunggu seperti apa. Tapi yang pasti untuk personil sistem dan regulasi kita akan bantu INASGOC," ujar Pahala.
"Intinya kita ingin dukung kegiatan ini berlangsung baik," Pahala menambahkan.
"KPK riil saja, yang bisa kita lakukan ya adalah pendampingan item per item," kata Pahala di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2017).
Pahala mencontohkan KPK melakukan pengawasan terhadap personil yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. Indonesia Asian Games Organizing Committee terdiri dari swasta dan pegawai negeri dan mereka harus diawasi agar tidak melakukan penyimpangan dalam bertugas.
"Kita pikir kita inginkan ada penguatan personil. Konflik-konflik itu harus dijaga seperti apa, lantas penerimaan gratifikasi itu seperti apa," ujar Pahala.
KPK, katanya, juga akan datang ke INASGOC untuk memberi penjelasan terkait hal itu.
"Kita lihat bagaimana memonitornya," kata Pahala.
KPK juga akan memberikan dukungan dari sisi regulasi. Sebab, anggaran yang dipakai untuk pelaksanaan Asian Games berasal dari APBN, sedangkan kegiatan tersebut bersifat swasta.
"Pasti ada lah semacam ketidakcocokan antara lain. Jadi ada serangkaian item yang pasti akan kita dukung dan dari INASGOC kita tunggu seperti apa. Tapi yang pasti untuk personil sistem dan regulasi kita akan bantu INASGOC," ujar Pahala.
"Intinya kita ingin dukung kegiatan ini berlangsung baik," Pahala menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Modus Licik Eks Pejabat MA Zarof Ricar Sembunyikan Aset Rp35 Miliar, Ternyata Atas Nama Dua Anaknya
-
KPK Kejar Jejak Uang Korupsi Haji, Giliran Bendahara Asosiasi Travel Diperiksa
-
Korupsi Kuota Haji: KPK Endus Aliran Duit Haram Sampai ke Meja Dirjen, Hilman Latief Dicecar 11 Jam
-
KPK Panggil Nursatyo Argo sebagai Saksi, Korupsi LNG Temui Titik Terang?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO