Pak Ogah di Jalan Saharjo, Tebet [suara.com/Welly Hidayat]
Anggota Komisi III DPR Eddy Kusuma Wijaya meminta Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengkaji secara menyeluruh rencana merekrut warga sipil atau Pak Ogah untuk membantu mengatur arus lalu lintas.
"Untuk Polri, ini dipelajari dan dianalisis dulu," kata Eddy di DPR, Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Purnawirawan jenderal bintang dua menyarankan sebelum membantu tugas polisi, Pak Ogah dididik dengan benar agar paham aturan lalu lintas.
Menurut dia program semacam ini sudah pernah dibuat dengan nama Kamra Lalu Lintas dan Banpol Lalu Lintas. Tetapi, kemudian dibubarkan lagi karena ternyata melenceng dari tujuan, di antaranya terjadi praktik pungutan liar.
"Jangan sampai nanti terulang lagi kayak dulu dan mengarah ke pungli," tuturnya.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Halim Pagarra mengatakan wacana tersebut memang masih dibahas.
"Menggunakan supertas, sukarelawan pengatur lalu lintas, itu program yang akan dibicarakan, dipresentasikan. Nanti dia akan pakai seragam," tutur Halim di Polda Metro Jaya, Jumat (21/7/2017).
Supertas rencananya ditempatkan area rawan macet. Mereka akan diberikan seragam khusus agar pengendara mengenali mereka.
Soal honor, Halim mengatakan polisi akan bekerja ama dengan perusahaan swasta dengan memanfaatkan dana corporate social responsibility.
"Itu kita minta beberapa perusahaan untuk menggaji dia. Melalui CSR. Nanti kita minta untuk (memberi upah) pengatur lalu lintas," kata dia.
Pak Ogah di Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, sangat setuju direkrut polisi untuk membantu mengurai kemacetan.
"Ya, dengar kabar itu mas, alhamdulillah bagus dong. Kami kan juga bantu polisi ngatur mobil yang lewatkan kalau macet," kata Joko (32) yang ditemui Suara.com.
Apapun yang diberikan polisi sebagai imbalan tak jadi soal bagi Joko, apalagi kabarnya nanti mereka akan diberi gaji yang diambil dari corporate social responsibility perusahaan swasta.
"Ya, nggak masalah untuk nanti digaji," kata dia.
Yang jadi pikiran Joko sekarang adalah apakah semua Pak Ogah di Jalan Saharjo termasuk yang direkrut atau tidak.
"Tapi nanti kebagian semua nggak yang markir di sini mas," kata Joko.
"Ini kan masalahnya mas apa semua dilibatkan. Nanti polisi malah nunjuk berapa orang doang kan. Kami di sini ada 20 orang," Joko menambahkan.
"Untuk Polri, ini dipelajari dan dianalisis dulu," kata Eddy di DPR, Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Purnawirawan jenderal bintang dua menyarankan sebelum membantu tugas polisi, Pak Ogah dididik dengan benar agar paham aturan lalu lintas.
Menurut dia program semacam ini sudah pernah dibuat dengan nama Kamra Lalu Lintas dan Banpol Lalu Lintas. Tetapi, kemudian dibubarkan lagi karena ternyata melenceng dari tujuan, di antaranya terjadi praktik pungutan liar.
"Jangan sampai nanti terulang lagi kayak dulu dan mengarah ke pungli," tuturnya.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Halim Pagarra mengatakan wacana tersebut memang masih dibahas.
"Menggunakan supertas, sukarelawan pengatur lalu lintas, itu program yang akan dibicarakan, dipresentasikan. Nanti dia akan pakai seragam," tutur Halim di Polda Metro Jaya, Jumat (21/7/2017).
Supertas rencananya ditempatkan area rawan macet. Mereka akan diberikan seragam khusus agar pengendara mengenali mereka.
Soal honor, Halim mengatakan polisi akan bekerja ama dengan perusahaan swasta dengan memanfaatkan dana corporate social responsibility.
"Itu kita minta beberapa perusahaan untuk menggaji dia. Melalui CSR. Nanti kita minta untuk (memberi upah) pengatur lalu lintas," kata dia.
Pak Ogah di Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, sangat setuju direkrut polisi untuk membantu mengurai kemacetan.
"Ya, dengar kabar itu mas, alhamdulillah bagus dong. Kami kan juga bantu polisi ngatur mobil yang lewatkan kalau macet," kata Joko (32) yang ditemui Suara.com.
Apapun yang diberikan polisi sebagai imbalan tak jadi soal bagi Joko, apalagi kabarnya nanti mereka akan diberi gaji yang diambil dari corporate social responsibility perusahaan swasta.
"Ya, nggak masalah untuk nanti digaji," kata dia.
Yang jadi pikiran Joko sekarang adalah apakah semua Pak Ogah di Jalan Saharjo termasuk yang direkrut atau tidak.
"Tapi nanti kebagian semua nggak yang markir di sini mas," kata Joko.
"Ini kan masalahnya mas apa semua dilibatkan. Nanti polisi malah nunjuk berapa orang doang kan. Kami di sini ada 20 orang," Joko menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
-
Lebih dari 2 Juta Kendaraan Kembali ke Jakarta Pada Arus Balik Mudik Lebaran 2026
-
Lalin Jakarta Pagi Ini: Senayan Lancar, Rindam Padat, Truk Tabrak Separator di Gatot Subroto
-
Ada Kunjungan Presiden Prabowo ke SPPG Polri, Pasar Palmerah Ditutup Sementara
-
Truk Terguling di S. Parman, Belasan Rute Transjakarta Terdampak Sore Ini
-
Lisa BLACKPINK 'Ambil Alih' Kota Tua untuk Syuting Film, Sejumlah Jalan Direkayasa hingga 7 Februari
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga
-
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru TPPU Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Di Balik Profesi Petugas Damkar, Ada Risiko yang Tak Selalu Terlihat