Suara.com - Perdana Menteri Binyamin Netanyahu meminta media Al Jazeera keluar dari negaranya, Rabu (26/7/2017). Netanyahu beralasan media itu telah menghasut massa untuk melakukan protes di sekitar Masjid Al Aqsa.
"Jaringan Al-Jazeera tidak berhenti menghasut kekerasan di sekitar Al Aqsa. Saya beberapa kali telah mengajukan pemintaan ke penegak hukum untuk menutup kantor Al-Jazeera di Yerusalem. Jika tidak ada landasan hukum, saya memberlakukan undang-undang yang diperlukan untuk menghapus Al-Jazeera dari Israel," kata Netanyahu.
Surat kabar Yediot Aharonot melaporkan Netanyahu sedang mempertimbangkan untuk menutup kantor Al-Jazeera di Israel sejak bulan lalu. Dia berkomunikasi dengan kantor pers pemerintah, kementerian luar negeri, dan badan pertahanan untuk mengkaji penutupan kantor Al Jazeera.
Menteri Pertahanan Avigdor Liberman kemudian mendukung langkah tersebut.
"Tidak ada alasan bagi Al-Jazeera untuk terus siaran dari Israel, ini bukan media, tapi saluran propaganda dalam gaya Soviet atau Nazi Jerman," katanya.
Sebagian besar dari 34 karyawan jaringan Al Jazeera di Israel adalah orang Arab keturunan Israel. Jika Al Jazeera ditutup maka akan ada pemecatan.
Al-Jazeera merupakan media milik Qatar. Qatar sendiri sudah diputus hubungan diplomatiknya dengan Arab Saudi karena dituduh membela jaringan ISIS di sana.
Al-Jazeera memiliki hampir 80 kantor cabang di seluruh dunia dan disiarkan dalam beberapa bahasa. Arab Saudi dan Yordania baru-baru ini menutup operasi jaringan Al Jazeera. (israelnationalnews)
Baca Juga: Bantu Kasus Masjid Al Aqsa, PKB dan NU Siap ke Palestina
Berita Terkait
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
-
Soroti Perpol Jabatan Sipil, Selamat Ginting: Unsur Kekuasaan Lebih Ditonjolkan dan Mengebiri Hukum