Terdakwa Penodaan Agama di Medan Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Suara.com - Terdakwa penistaan agama melalui media sosial atau medsos, ARH (62), dituntut hukuman 2,5 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Kamis (27/7/2017).

JPU dari Kejari Medan, Sindu Hutomo, menyebutkan, terdakwa ARH bersalah dengan sengaja melakukan penodaan terhadap suatu agama yang diakui di Indonesia.

Penistaan agama tersebut, dilakukan oleh terdakwa melalui media sosial, sehingga tersebar secara luas kepada masyarakat.

"Perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh terdakwa itu, dapat menimbulkan konflik," kata Sindu.

Jaksa menyebutkan, terdakwa juga melanggar Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 156 huruf a KUHP tentang Penodaan Agama.

Sidang pembacaan tuntutan perkara penistaan agama itu, beberapa kali mengalami penundaan di Pengadilan Negeri Medan, karena Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut tidak berada di tempat dan ada urusan dinas di Pulau Jawa.

Sebelumnya, JPU Sindu Hutomo, dalam dakwaannya di Pengadilan Negeri Medan menyebutkan, postingan yang dilakukan terdakwa ARH melalui akun facebook miliknya itu, telah melecehkan, menodai dan merendahkan agama Islam.

Perbuatan tersebut dilakukan saat terdakwa menginap di sebuah hotel, di Jalan Malioboro Kota Yogyakarta, 18 Februari 2017, sekitar pukul 22.00 WIB.

Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, serta kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

Baca Juga: Krisis Al-Aqsa, Menlu: Pemerintah Desak Sidang Khusus OKI

Terdakwa melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 156 a huruf a KUH Pidana, kata Jaksa Sindu.

Sidang perkara penistaan agama dipimpin Hakim Ketua Jhony J Simanjuntak dilanjutkan, Kamis (3/8/2017), untuk mendengarkan pledoi yang disampaikan terdakwa atas tuntutan JPU. [Antara]