Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membantah kecolongan dalam kasus dugaan monopoli penjualan beras oleh PT Indo Beras Utama (IBU). Menurut Ketua KPPU, Syarkawi Rauf, kasus PT IBU tidak hanya menjadi kewenangan KPPU, tetapi juga beberapa lembaga lainnya.
"Kita ini kan bekerja sebagai tim ya, jadi tidak ada yang kecolongan. Karena Kementan (Kementerian Pertanian) bekerja berdasar dengan kewenangannya, kemendag juga berdasarkan kewenangannya di bidang perdagangan, kami di persaingan usaha, kepolisian di bidang pidananya, dan Bulog untuk stabilisasi harganya," kata Rauf di Warung Daun, Cikini, Jakarta Selatan, Sabtu (29/7/2017).
Lebih lanjut dia menambahkan bahwa dengan kewenangannya tersebut, masing-masing lembaga pun menyampaikan informasinya satu sama lain. Tujuannya agar dapat menstabilkan harga beras serta pasokannya kepada masyarakat.
"Nah sekarang masing-masing institusi ini saling sharing data, sharing informasi terkait dengan langkah-langkah untuk menstabilkan harga komoditas pangan maupun pasokannya, termasuk beras," katanya.
Karena itu, kata Rauf, kerjasama dari beberpa lembaga yang terkait tersebut diharapkan terus meningkat. Sebab, untuk urusan pidana dari tindakan tersebut akan ditangani oleh aprat kepolisian.
"Kepolisian dengan kewenanga pidananya, KPPU pada persaingan usaha, Kemendag itu rantai distribusi, kemudian di bagian hulu ada Kementan," tutup Rauf.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
Terkini
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas
-
Prabowo Terbang ke Jepang, AS, hingga Belanda, Menlu Sugiono Beberkan Agendanya
-
Jokowi Gagas Prabowo - Gibran Kembali Berduet di 2029, Pakar: Nasibnya di Tangan Para "Bos" Parpol
-
Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
11 Tahun DPO hingga Lolos Nyaleg, Jejak Litao Pembunuh Anak Ditahan usai Jabat Anggota DPRD
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama