Anggota KomisI IV DPR RI Ichsan Firdaus tidak menyalahkan PT Indo Beras Unggul (IBU) ketika munculnya persoalan harga beras yang mahal. Kata dia, hal tersebut karena kesalahan pemerintah yang tidak tegas menetapkan aturan terkait harga beras.
"Ketentuan harga dari pemerintah itu belum tegas. Harga beras HET (harga eceran tertinggi) masih rancu, kalau pedagang membeli lebih tinggi dari HPP (harga pembelian pemerintah) itu melanggar hukum atau tidak. Masyarakat kan jadi tanya, apakah ada aturan main terkait beras?," kata Ichsan saat diskusi bertajuk 'Republik Beras' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2017).
Menurut dia, pemerintah seharusnya menetapkan aturan yang tegas untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pedagang menetapkan harga. Dia juga mengkritisi tindakan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang dinilainya terlambat.
"Harusnya ada ketentuan berpikir dari pemerintah yang kemudian diterapkan ke masyarakat. Kalau beli diatas HPP ini juga harus di klarifikasi seperti apa, harus jelas oleh pemerintah dan KPPU," kata Ichsan.
"Kalau yang sekarang jual beras diatas HET bukan melanggar hukum, harga acuan pemerintah itu kan sebenarnya untuk operasi pasar, menyangkut pidana belum jelas," tambahnya.
Persoalan terkait beras ini muncul ke permukaan setelah Tim Satuan Tugas melakukan penggerebekan teehadap gudang beras PT IBU di Bekasi, Jawa Barat, pada tanggal 20 Juli 2017. Tim yang terdiri atas Polri, KPPU, dan Kementerian Pertanian tersebut menemukan adanya perbedaan kandungan beras dalam karung dengan tulisan atau label pada karung beras.
Diduga, karung beras yang isinya beras jenis bukan premium ditulis dengan nama jenis beras premium. Karena itu, harga beras yang seharusnya murah menjadi lebih mahal ketika dijual ke masyarakat.
Saat ini Polisi sudah meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Meski begitu, Polisi belum menetapkan satu orang pun menjadi tersangka dalam kasus tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Program AND untuk 71 SLB, Bantuan Telkom Dalam Memperkuat Akses Digitalisasi Pendidikan
-
Dari Anak Tukang Becak, KUR BRI Bantu Slamet Bangun Usaha Gilingan hingga Bisa Beli Tanah dan Mobil
-
OJK Turun Tangan: Klaim Asuransi Kesehatan Dipangkas Jadi 5 Persen, Ini Aturannya
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Buat Tambahan Duit Perang, Putin Bakal Palak Pajak Buat Orang Kaya
-
Bank Mandiri Akan Salurkan Rp 55 Triliun Dana Pemerintah ke UMKM
-
Investasi Properti di Asia Pasifik Tumbuh, Negara-negara Ini Jadi Incaran
-
kumparan Green Initiative Conference 2025: Visi Ekonomi Hijau, Target Kemandirian Energi Indonesia
-
LHKPN Wali Kota Prabumulih Disorot, Tanah 1 Hektare Lebih Dihargai 40 Jutaan
-
Masyarakat Umum Boleh Ikut Serta, Pegadaian Media Awards Hadirkan Kategori Citizen Journalism