Anggota KomisI IV DPR RI Ichsan Firdaus tidak menyalahkan PT Indo Beras Unggul (IBU) ketika munculnya persoalan harga beras yang mahal. Kata dia, hal tersebut karena kesalahan pemerintah yang tidak tegas menetapkan aturan terkait harga beras.
"Ketentuan harga dari pemerintah itu belum tegas. Harga beras HET (harga eceran tertinggi) masih rancu, kalau pedagang membeli lebih tinggi dari HPP (harga pembelian pemerintah) itu melanggar hukum atau tidak. Masyarakat kan jadi tanya, apakah ada aturan main terkait beras?," kata Ichsan saat diskusi bertajuk 'Republik Beras' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2017).
Menurut dia, pemerintah seharusnya menetapkan aturan yang tegas untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pedagang menetapkan harga. Dia juga mengkritisi tindakan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang dinilainya terlambat.
"Harusnya ada ketentuan berpikir dari pemerintah yang kemudian diterapkan ke masyarakat. Kalau beli diatas HPP ini juga harus di klarifikasi seperti apa, harus jelas oleh pemerintah dan KPPU," kata Ichsan.
"Kalau yang sekarang jual beras diatas HET bukan melanggar hukum, harga acuan pemerintah itu kan sebenarnya untuk operasi pasar, menyangkut pidana belum jelas," tambahnya.
Persoalan terkait beras ini muncul ke permukaan setelah Tim Satuan Tugas melakukan penggerebekan teehadap gudang beras PT IBU di Bekasi, Jawa Barat, pada tanggal 20 Juli 2017. Tim yang terdiri atas Polri, KPPU, dan Kementerian Pertanian tersebut menemukan adanya perbedaan kandungan beras dalam karung dengan tulisan atau label pada karung beras.
Diduga, karung beras yang isinya beras jenis bukan premium ditulis dengan nama jenis beras premium. Karena itu, harga beras yang seharusnya murah menjadi lebih mahal ketika dijual ke masyarakat.
Saat ini Polisi sudah meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Meski begitu, Polisi belum menetapkan satu orang pun menjadi tersangka dalam kasus tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Purbaya Bantah Ekonomi RI Seperti Krisis 1998: Ekonom Salah Prediksi, Kecele
-
Pemerintah Bidik Hilirisasi Industri demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di 2029
-
Pelemahan Rupiah yang Terparah dalam Sejarah Bisa Picu Gagal Bayar dan PHK
-
Bahlil Tegaskan Tarif Listrik Tak Naik pada Mei
-
OJK: DSI Masih Nunggak Bayar Dana Nasabah Rp 2,4 Triliun
-
Ditopang Margin Kilang Minyak, Laba Barito Pacific (BRPT) Naik 803 Persen di Kuartal I-2026
-
Bahlil Ungkap Keuntungan Pengembangan CNG Pengganti LPG
-
Buruh Tembakau Minta Moratorium Cukai 3 Tahun, Wanti-wanti PHK Massal
-
28 Nama Calon Bos BEI Sudah di Meja OJK, Rekam Jejak Jadi Sorotan
-
Airlangga Klaim MBG Ikut Dorong Pertumbuhan Ekonomi RI Q1 2026