Suara.com - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional di The Stones Hotel, Kuta, Bali, pada Jumat hingga Sabtu (4-5/8/2017).
Rapimnas ini menjadi ajang konsolidasi dalam rangka penguatan kelembagaan partai Hanura mulai dari tingkat atas hingga bawah. Sejumlah agenda politik baik internal dan eksternal juga dibahas dalam Rapimnas ini.
Ketua DPP Hanura Benny Ramdhani yang juga merupakan sekretaris Organizing Committee (OC) mengatakan, hasil Rapimnas ini akan menjadi rekomendasi yang harus dikerjakan menjelang Pemilihan Presiden 2019.
"Jadi hasilnya selain rekomendasi politik, strategi nasional untuk eksternal maupun internal, pada 2019 kami harus menembus menjadi partai papan tengah, atau empat besar," kata Benny dalam Konfrensi Persnya di The Stones Hotel, Kamis (3/8/2017).
Selain itu, Benny menambahkan, untuk perolehan kursi legislatif Partai Hanura menargetkan 56 kursi. Hitung-hitungannya adalah perolehan kursi di DPR saat ini ditambah dengan anggota DPD yang menyebrang ke Partai Hanura.
"Untuk mencapai empat besar itu tentu harus lebih dari 56 kursi. Sekarang kursi kita di parlemen 16 kursi, itu tetap dipertahankan. Ditambah 40 orang dari DPD RI," tambahnya.
"Strateginya apa untuk memperkuat modal politik itu, Rapimnas ini akan menggodoknya, merumuskannya," tukasnya lagi.
Ketua Steering Committee (SC) Djafar Badjeber mengatakan, Rapimnas kali ini tidak akan membahas calon presiden yang akan diusung Partai Hanura.
Baca Juga: Gagal Jadi Anggota Komnas HAM, Zainal Petir dari FPI: Tidak Fair
Menurutnya, Partai Hanura sudah memutuskan mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden 2019 sesuai hasil Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) pada Desember 2016.
"Dukungan itu sudah diputuskan pada Munaslub 21 Desember. Toh juga sudah diumumkan di depan beliau (Jokowi) bahwa Hanura akan mendukungnya. Kalau soal wakil belum lah. Tapi mungkin kriteria," ujar dia.
Rapimnas ini akan diikuti oleh ratusan orang yang merupakan pengurus, kader dan simpatisan partai dari seluruh daerah di Indonesia.
Tema yang diangkat adalah 'Hanura Menang, Indonesia Jaya'. Artinya, Partai Hanura menginkan Indonesia yang adil, makmur, aman dan sejahtera secara ekonomi, dan maju dalam pembangunan.
Sejumlah tokoh juga diundang dalam acara ini, di antaranya adalah Presiden Joko Widodo dan ketua umum partai lain. Sebagian undang sudah memastikan datang, sebagian lainnya diwakilkan.
"Tentu kami undang semua, terutama partai yang di Senayan (DPR). Ada beberapa partai juga yang kami undang, Partai Solidaritas Indonesia, Perindo, dan Idaman," kata Ketua Organizing Committee Inas Nasrullah.
Berita Terkait
-
Inilah Faktor-faktor Yang Bisa Bikin Jokowi Kalah di Pilpres 2019
-
Siapa God Father dan God Mother Politik Jelang Pilpres 2019?
-
PKB: Cak Imin Paling Pantas Dampingi Jokowi di 2019
-
Diyakini Akan Ada 3 Nama Capres di 2019, Jokowi, Prabowo dan...
-
Golkar: Lawan Jokowi Belum Ketahuan, Meski SBY-Prabowo Bertemu
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO