Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengadakan pertemuan tertutup di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7).
Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkut, memprediksi pasangan calon yang akan berlaga di Pemilihan Presiden 2019 tidak lebih dari tiga pasangan. Apalagi, dalam Undang-undang Pemilu diatur mengenai ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen perolehan kursi parlemen atau 25 persen suara nasional.
Menurut Rey dua calon petahana di Pilpres 2014 lalu akan kembali mewarnai pesta demokrasi. Dia adalah Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Tapi yang paling realistis kedua petahana, satu Pak Jokowi, satu lagi petahana calon Pak Prabowo. Ini pertarungan petahana berkuasa dan calon," kata Rey saat diskusi di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/7/2017).
Diketahui, Jokowi dan Prabowo pernah berhadap-hadapan 2014 untuk merebutkan kursi presiden. Di mana Jokowi-Jusuf Kalla yang memenangi 'pertarungan'.
Dalam diskusi ini, Rey juga menyinggung pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas beberapa waktu lalu. Menurut dia, apabila kedua partai tersebut berkoalisi di Pilpres 2019, akan ada isu militer Vs sipil.
"Tapi kalau Pak Prabowo sama Pak SBY ada tambahan (kekuatan) baru. Peta 2019 itu militer Vs sipil. Di kubu Prabowo didominasi kelompok militer, siapa orangnya bisa next," ujar Rey.
Menurut Rey, Jokowi akan kembali maju di pilpres dari kalangan sipil. Saat ini, tiga partai politik telah menyatakan akan kembali mengusung Jokowi di Pilpres 2019, mereka adalah Partai Golkar, Partai Nasdem, dan PPP kubu Romahurmuziy.
Selain itu, Rey juga memprediksi Partai Kebangkitan Bangsa akan mendukung Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Termasuk calon presiden yang akan mendampingi Jokowi, kata dia, bisa juga dari PKB.
"PKB salah satu jangkar masuk ke kalangan muslim yang moderat, yang jumlahnya lebih banyak," kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq, mengatakan sudah ada nama yang dirasa pantas mendampingi Jokowi. Dia adalah ketua umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
"Kalau misalnya Jokowi butuh wakil PKB bisa menjawab itu. Kita punya satu nama Cak Imin," kata Maman.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Anjing Pelacak K-9 Dikerahkan Cari Korban Tertimbun Longsor di Sibolga-Padangsidimpuan
-
Ibu-Ibu Korban Bencana Sumatra Masih Syok Tak Percaya Rumah Hilang, Apa Langkah Mendesak Pemerintah?
-
Eks Wakapolri Cium Aroma Kriminalisasi Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi: Tak Cukup Dilihat
-
Nasib 2 Anak Pengedar Narkoba di Jakbar: Ditangkap Polisi, 'Dilepas' Gara-gara Jaksa Libur
-
Mendiktisaintek: Riset Kampus Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat, Tak Boleh Berhenti di Laboratorium
-
Dengarkan Keluhan Warga Soal Air Bersih di Wilayah Longsor, Bobby Nasution Akan Bangunkan Sumur Bor
-
Di Balik OTT Bupati Bekasi: Terkuak Peran Sentral Sang Ayah, HM Kunang Palak Proyek Atas Nama Anak
-
Warga Bener Meriah di Aceh Alami Trauma Hujan Pascabanjir Bandang
-
Mutasi Polri: Jenderal Polwan Jadi Wakapolda, 34 Srikandi Lain Pimpin Direktorat dan Polres
-
Tinjau Lokasi Bencana Aceh, Ketum PBNU Gus Yahya Puji Kinerja Pemerintah